Jakarta (Antaranews Bogor) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah.
"Buruh tentunya juga akan memilih capres yang anti-korupsi, termasuk oleh orang dekatnya, dan kebijakannya terkait pro-buruh harus berani diumumkan secara terbuka oleh capres tersebut," katanya di Jakarta, Sabtu.
Kebijakan dimaksud, kata dia, di antaranya menaikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan tahun berikutnya upah minimum Indonesia sama dengan Thailand dan Filipina seiring dengan
produktivitas yang meningkat.
Di samping itu, juga bisa memberikan jaminan kesehatan gratis buat buruh, jaminan pensiun wajib untuk buruh, serta menghapus seluruh "outsourcing" (alih daya).
Selain itu, juga menyediakan perumahan buruh dan sarana transportasi publik murah yang harganya turun 50 persen dari harga sekarang, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, dan advokasi anggaran yaitu 0,5 persen APBN untuk kesejahteraan buruh.
"Inilah capres yang akan didukung jutaan buruh dan akan kami umumkan secara terbuka pada waktunya," katanya.
Mengenai diajukannya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden, Said Iqbal menyatakan hal itu adalah sesuatu yang wajar untuk membangun demokrasi di Indonesia.
"Wajar dalam arti (pencapresan Jokowi) itu, sebagaimana juga pencapresan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Rizal Ramli, dan Rhoma Irama, karena dalam demokrasi memang ada kompetisi," katanya.
Hanya saja, kata dia, bagi Jokowi, jika menjadi pemimpin bangsa harus membuktikan dan meyakinkan buruh bahwa kebijakannya tidak berorientasi pada upah murah.
"Seperti kebijakannya tahun lalu (2013) yang memutuskan upah murah dan buruh menobatkan Jokowi sebagai `Bapak Upah Murah` karena berimplikasi ke daerah lain di Indonesia yang juga memutuskan kenaikan upah minim dan murah," demikian Said Iqbal.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Buruh tentunya juga akan memilih capres yang anti-korupsi, termasuk oleh orang dekatnya, dan kebijakannya terkait pro-buruh harus berani diumumkan secara terbuka oleh capres tersebut," katanya di Jakarta, Sabtu.
Kebijakan dimaksud, kata dia, di antaranya menaikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan tahun berikutnya upah minimum Indonesia sama dengan Thailand dan Filipina seiring dengan
produktivitas yang meningkat.
Di samping itu, juga bisa memberikan jaminan kesehatan gratis buat buruh, jaminan pensiun wajib untuk buruh, serta menghapus seluruh "outsourcing" (alih daya).
Selain itu, juga menyediakan perumahan buruh dan sarana transportasi publik murah yang harganya turun 50 persen dari harga sekarang, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, dan advokasi anggaran yaitu 0,5 persen APBN untuk kesejahteraan buruh.
"Inilah capres yang akan didukung jutaan buruh dan akan kami umumkan secara terbuka pada waktunya," katanya.
Mengenai diajukannya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden, Said Iqbal menyatakan hal itu adalah sesuatu yang wajar untuk membangun demokrasi di Indonesia.
"Wajar dalam arti (pencapresan Jokowi) itu, sebagaimana juga pencapresan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Rizal Ramli, dan Rhoma Irama, karena dalam demokrasi memang ada kompetisi," katanya.
Hanya saja, kata dia, bagi Jokowi, jika menjadi pemimpin bangsa harus membuktikan dan meyakinkan buruh bahwa kebijakannya tidak berorientasi pada upah murah.
"Seperti kebijakannya tahun lalu (2013) yang memutuskan upah murah dan buruh menobatkan Jokowi sebagai `Bapak Upah Murah` karena berimplikasi ke daerah lain di Indonesia yang juga memutuskan kenaikan upah minim dan murah," demikian Said Iqbal.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014