Tokoh lintas agama di Provinsi Papua berencana menggelar doa dan puasa bersama seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih pascarusuh di Jayapura pada Kamis (29/8).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Pendeta Amsal Yowei, di Jayapura, Kamis, mengatakan rencananya doa dan puasa bersama ini akan digelar pada Jumat (6/9).
"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga dan mempertahankan Papua tanah damai," katanya.
Menurut Pendeta Amsal, doa dan puasa bersama ini merupakan salah satu dari enam seruan tokoh lintas agama guna menyikapi kondisi di Papua pascarusuh beberapa waktu lalu.
Baca juga: Papua terkini: Papua kondusif Wiranto minta aktivitas sekolah dibuka kembali
"Dalam seruan kami juga menolak demonstrasi pada situasi dan kondisi kini di Papua, karena beresiko anarkis," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga menyatakan menolak keras segala bentuk rasisme antar elemen masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.
"Tokoh lintas agama pada poin kelima, juga mengusulkan agar asrama mahasiswa Papua di luar daerah, dikelola kepala asrama yang juga bertugas administratif dan membina," katanya lagi.
Dia menambahkan poin terakhir dalam seruan tersebut yakni pihaknya meminta Kementerian Kominfo untuk membuka secara penuh atas pembatasan akses internet dan keenam poin seruan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, TNI/Polri serta Kementerian Agama di Jakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Pendeta Amsal Yowei, di Jayapura, Kamis, mengatakan rencananya doa dan puasa bersama ini akan digelar pada Jumat (6/9).
"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga dan mempertahankan Papua tanah damai," katanya.
Menurut Pendeta Amsal, doa dan puasa bersama ini merupakan salah satu dari enam seruan tokoh lintas agama guna menyikapi kondisi di Papua pascarusuh beberapa waktu lalu.
Baca juga: Papua terkini: Papua kondusif Wiranto minta aktivitas sekolah dibuka kembali
"Dalam seruan kami juga menolak demonstrasi pada situasi dan kondisi kini di Papua, karena beresiko anarkis," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga menyatakan menolak keras segala bentuk rasisme antar elemen masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.
"Tokoh lintas agama pada poin kelima, juga mengusulkan agar asrama mahasiswa Papua di luar daerah, dikelola kepala asrama yang juga bertugas administratif dan membina," katanya lagi.
Dia menambahkan poin terakhir dalam seruan tersebut yakni pihaknya meminta Kementerian Kominfo untuk membuka secara penuh atas pembatasan akses internet dan keenam poin seruan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, TNI/Polri serta Kementerian Agama di Jakarta.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019