Ketua Kajian Pemindahan Ibukota Negara Universitas Gunadarma Ruswandi Tahrir menilai Provinsi Kalimantan Selatan dinilai tepat untuk menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru menggantikan Jakarta.
"Kalsel itu yang terbaik. Saya bukan orang Kalsel tapi dari mana saja dilihat Kalsel ini yang paling tepat," kata Ruswandi ketika ditemui di Kampus Gunadarma Jakarta, Kamis.
Ruswandi mengatakan jika ada yang mengusulkan daerah yang menjadi Ibukota Negara yang baru maka diperlukan kajian yang mendalam dan terbuka. Kalimantan Selatan mempunyai kriteria yang dibutuhkan khususnya memiliki Pelabuhan tepi Laut Jawa, Bandara Internasional dan zona penyangga serta lainnya.
Menurut dia, dalam membangun Ibu Kota Negara yang baru juga perlu juga mengadakan sayembara internasional yang mengundang pakar-pakar arsitek kelas dunia untuk merancang dan pembangunan IKN dan disain gedung-gedung yang sesuai peruntukannya.
Lebih lanjut Ruswandi mengatakan data dari InaRisk (Indonesia Risiko) sudah tepat dan lengkap. Jadi teorinya sudah dan barangnya juga sudah ada.
"Di Indonesia ini perlu mahakarya maestro terkenal untuk merancang pembangunan IKN ini," kata Ruswandi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Universitas Gunadarma.
Ruswandi juga mengatakan untuk investasi pembangunan Ibukota Negara baru tersebut dibutuhkan dana Rp100 triliun. "Prinsipnya jangan bersandar pada APBN karena membebani rakyat," katanya.
Dalam pembangunan IKN, katanya, juga perlu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat dan juga perguruan tinggi.
Sebelumnya dalam seminar di Universitas Gunadarma pada 11 Juli 2019 lalu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan perlu adanya uji kelayakan kebencanaan dalam menentukan ibu kota yang baru untuk menggantikan Jakarta.
"Kami memiliki sistem inaRISk untuk mengetahui resiko bencana suatu daerah, khususnya di Kalimantan yang akan menjadi pengganti Ibu Kota Jakarta," kata Doddy.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi wilayah yang cukup direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.
"Kalimantan Selatan direkomendasikan karena risiko dari bencana banjir dan kebakarannya merupakan yang sangat rendah," katanya.
Namun, kata dia, ada 13 aspek kebencanaan lainnya yang harus diperhatikan diantaranya gempa, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan banjir, tanah longsor, gunung api, dan yang lainnya.
“Nanti analisa risiko bencana akan 'dikawinkan' juga dengan tata ruang hingga perannya maksimal,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Kalsel itu yang terbaik. Saya bukan orang Kalsel tapi dari mana saja dilihat Kalsel ini yang paling tepat," kata Ruswandi ketika ditemui di Kampus Gunadarma Jakarta, Kamis.
Ruswandi mengatakan jika ada yang mengusulkan daerah yang menjadi Ibukota Negara yang baru maka diperlukan kajian yang mendalam dan terbuka. Kalimantan Selatan mempunyai kriteria yang dibutuhkan khususnya memiliki Pelabuhan tepi Laut Jawa, Bandara Internasional dan zona penyangga serta lainnya.
Menurut dia, dalam membangun Ibu Kota Negara yang baru juga perlu juga mengadakan sayembara internasional yang mengundang pakar-pakar arsitek kelas dunia untuk merancang dan pembangunan IKN dan disain gedung-gedung yang sesuai peruntukannya.
Lebih lanjut Ruswandi mengatakan data dari InaRisk (Indonesia Risiko) sudah tepat dan lengkap. Jadi teorinya sudah dan barangnya juga sudah ada.
"Di Indonesia ini perlu mahakarya maestro terkenal untuk merancang pembangunan IKN ini," kata Ruswandi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Universitas Gunadarma.
Ruswandi juga mengatakan untuk investasi pembangunan Ibukota Negara baru tersebut dibutuhkan dana Rp100 triliun. "Prinsipnya jangan bersandar pada APBN karena membebani rakyat," katanya.
Dalam pembangunan IKN, katanya, juga perlu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat dan juga perguruan tinggi.
Sebelumnya dalam seminar di Universitas Gunadarma pada 11 Juli 2019 lalu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan perlu adanya uji kelayakan kebencanaan dalam menentukan ibu kota yang baru untuk menggantikan Jakarta.
"Kami memiliki sistem inaRISk untuk mengetahui resiko bencana suatu daerah, khususnya di Kalimantan yang akan menjadi pengganti Ibu Kota Jakarta," kata Doddy.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi wilayah yang cukup direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.
"Kalimantan Selatan direkomendasikan karena risiko dari bencana banjir dan kebakarannya merupakan yang sangat rendah," katanya.
Namun, kata dia, ada 13 aspek kebencanaan lainnya yang harus diperhatikan diantaranya gempa, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan banjir, tanah longsor, gunung api, dan yang lainnya.
“Nanti analisa risiko bencana akan 'dikawinkan' juga dengan tata ruang hingga perannya maksimal,” katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019