Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menggelar sosialisasi program SinerGi (Supporting Disaster Preparedness of Government and communities) yang dihadiri puluhan peserta dari aparat wilayah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kader.
Kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan tiga NGO ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Selasa (02/07/2019). Dengan tujuan utamanya membuat kelurahan-kelurahan di Kota Bogor menjadi kelurahan tangguh bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, masalah bencana ini bukan hanya rumusan BPBD saja tetapi juga semua masyarakat Kota Bogor. Karena bencana bisa berdampak pada siapa saja sehingga sudah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk sama-sama peduli. Mengingat bencana pun sifatnya tidak bisa diprediksi dan tidak mengenal situasi bisa datang tiba-tiba.
"Makanya perlu ada kesiapsiagaan dari seluruh komponen mulai dari pemerintah, masyarakat dan BUMD. Karena saya yakin dengan kolaborasi dan sinergi bisa mempercepat penanggulangan resiko bencana," ujarnya.
Ia menuturkan, jika sudah ada pemahaman yang kuat dari para kader, ia meminta kepada Bappeda Kota Bogor dan unsur terkait membuat perencanaan dan menganggarkan dana untuk program kelurahan tanggap bencana dan sekolah tanggap bencana. Pasalnya, pembangunan karakter terkait tanggap bencana memang diperlukan agar masyarakat bisa belajar dan melakukan pencegahan.
"Kami juga sudah melakukan pemetaan potensi bencana di Kota Bogor yang rawan bencana banjir, longsor, puting beliung bahkan gunung meletus, jadi kalau masyarakat tidak paham akan bahaya karena tidak bisa melakukan pencegahan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, sosialisasi SinerGi ini didukung dengan Non Government Organization (NGO) Catholic Relief Service (CRS) dan dua NGO lainnya. Kerja sama dengan NGO ini untuk sama-sama mengurangi resiko bencana dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat agar tidak merasa takut ataupun cemas saat ada bencana.
"Dengan edukasi yang diberikan masyarakat akan lebih memahami bagaimana penanganan terkait kebencanaan. Selain itu dibentuk juga Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FRB) 13 kelurahan rawan bencana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan tiga NGO ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Selasa (02/07/2019). Dengan tujuan utamanya membuat kelurahan-kelurahan di Kota Bogor menjadi kelurahan tangguh bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, masalah bencana ini bukan hanya rumusan BPBD saja tetapi juga semua masyarakat Kota Bogor. Karena bencana bisa berdampak pada siapa saja sehingga sudah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk sama-sama peduli. Mengingat bencana pun sifatnya tidak bisa diprediksi dan tidak mengenal situasi bisa datang tiba-tiba.
"Makanya perlu ada kesiapsiagaan dari seluruh komponen mulai dari pemerintah, masyarakat dan BUMD. Karena saya yakin dengan kolaborasi dan sinergi bisa mempercepat penanggulangan resiko bencana," ujarnya.
Ia menuturkan, jika sudah ada pemahaman yang kuat dari para kader, ia meminta kepada Bappeda Kota Bogor dan unsur terkait membuat perencanaan dan menganggarkan dana untuk program kelurahan tanggap bencana dan sekolah tanggap bencana. Pasalnya, pembangunan karakter terkait tanggap bencana memang diperlukan agar masyarakat bisa belajar dan melakukan pencegahan.
"Kami juga sudah melakukan pemetaan potensi bencana di Kota Bogor yang rawan bencana banjir, longsor, puting beliung bahkan gunung meletus, jadi kalau masyarakat tidak paham akan bahaya karena tidak bisa melakukan pencegahan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, sosialisasi SinerGi ini didukung dengan Non Government Organization (NGO) Catholic Relief Service (CRS) dan dua NGO lainnya. Kerja sama dengan NGO ini untuk sama-sama mengurangi resiko bencana dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat agar tidak merasa takut ataupun cemas saat ada bencana.
"Dengan edukasi yang diberikan masyarakat akan lebih memahami bagaimana penanganan terkait kebencanaan. Selain itu dibentuk juga Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FRB) 13 kelurahan rawan bencana," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019