Cikarang (Antara) - Asosiasi Praktisi HRD Indonesia mengimbau seluruh pihak terkait untuk menjaga kondusivitas industri menjelang aksi demo besar-besaran kaum buruh, 28 Oktober--1 November 2013.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi hubungan industrial di Indonesia tetap berjalan kondusif," kata Yosminaldi, Wakil Ketua Umum ASPHRI, di Cikarang, Kamis.
Terkait dengan rencana aksi buruh, pihaknya mengimbau buruh dan pekerja untuk melakukan aksi demonstrasi secara damai tanpa melakukan penyisiran atau tindakan anarki lainnya yang bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh anggota Dewan Pengupah yang sedang melakukan rapat dan negosiasi penyusunan Upah Minimum 2014 untuk berpegang teguh pada aturan dan perundangan yang berlaku," katanya.
Yosminaldi meminta Pemerintah melalui Kemenakertrans beserta jajarannya juga berlaku objektif, adil, independen, dan konsisten dalam melaksanakan aturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pihaknya juga mengimbau kalangan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan proaktif apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak mana pun demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
ASPHRI juga meminta pengusaha untuk selalu memperhatikan kesejahteraan buruh dan pekerjanya sebagai wujud peningkatan hubungan bipartit yang harmonis, berkeadilan, dan saling menghormati serta produktif.
"Tindakan anarkisme perlu dihindari karena hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional," katanya.
Yosminaldi mengatakan bahwa masyarakat secara umum juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing demi terciptanya keberlangsungan dunia bisnis dan industri nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi hubungan industrial di Indonesia tetap berjalan kondusif," kata Yosminaldi, Wakil Ketua Umum ASPHRI, di Cikarang, Kamis.
Terkait dengan rencana aksi buruh, pihaknya mengimbau buruh dan pekerja untuk melakukan aksi demonstrasi secara damai tanpa melakukan penyisiran atau tindakan anarki lainnya yang bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh anggota Dewan Pengupah yang sedang melakukan rapat dan negosiasi penyusunan Upah Minimum 2014 untuk berpegang teguh pada aturan dan perundangan yang berlaku," katanya.
Yosminaldi meminta Pemerintah melalui Kemenakertrans beserta jajarannya juga berlaku objektif, adil, independen, dan konsisten dalam melaksanakan aturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pihaknya juga mengimbau kalangan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan proaktif apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak mana pun demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
ASPHRI juga meminta pengusaha untuk selalu memperhatikan kesejahteraan buruh dan pekerjanya sebagai wujud peningkatan hubungan bipartit yang harmonis, berkeadilan, dan saling menghormati serta produktif.
"Tindakan anarkisme perlu dihindari karena hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional," katanya.
Yosminaldi mengatakan bahwa masyarakat secara umum juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing demi terciptanya keberlangsungan dunia bisnis dan industri nasional.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013