Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menilai masih dibutuhkan kebijakan lebih lanjut agar pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) efektif, terutama soal integrasi moda.
Bambang dalam keterangannya yang diterima di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jumat mengatakan integrasi moda dibutuhkan agar masyarakat semakin dimudahkan mengakses MRT dan meninggalkan kendaraan pribadi.
“Integrasi antara MRT dengan angkutan pengumpan merupakan kunci. MRT yang berfungsi sebagai ‘tulang punggung’ tidak dapat berdiri sendiri, katanya.
Bambang menambahkan supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang oleh angkutan umum massal yang mudah diakses oleh masyarakat baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya menuju stasiun MRT terdekat.
Di sisi lain, Ia juga mengatakan bahwa ketersediaan angkutan pengumpan (feeder) berupa angkutan umum massal ini penting, supaya dalam mengakses stasiun MRT masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Dikhawatirkan, karena tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan.
"Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru,” ungkapnya.
Karena itu, Bambang menyampaikan bahwa BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta TransJakarta terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi.
Selain itu ia juga mengungkapkan pentingnya integrasi secara sistem, khususnya pembayaran agar satu alat untuk semua moda. “BPTJ sudah menfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini, tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia,” tambah Bambang.
Untuk saat ini sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah KRL dan Transjakarta, nantinya diharapkan juga pada MRT dan LRT Jakarta.
Bambang juga menilai perlu optimalisasi pembatasan penggunaan kendaraan pribadi agar MRT efektif, antara lain dengan kebijakan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing) dan memperluas kebijakan ganjil genap sehari penuh.
Ia berharap pengoperasian MRT bisa membawa kembali budaya berjalan kaki. Misalnya untuk yang kantornya dekat dengan MRT, cukup jalan kaki menuju kantor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Bambang dalam keterangannya yang diterima di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Jumat mengatakan integrasi moda dibutuhkan agar masyarakat semakin dimudahkan mengakses MRT dan meninggalkan kendaraan pribadi.
“Integrasi antara MRT dengan angkutan pengumpan merupakan kunci. MRT yang berfungsi sebagai ‘tulang punggung’ tidak dapat berdiri sendiri, katanya.
Bambang menambahkan supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang oleh angkutan umum massal yang mudah diakses oleh masyarakat baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya menuju stasiun MRT terdekat.
Di sisi lain, Ia juga mengatakan bahwa ketersediaan angkutan pengumpan (feeder) berupa angkutan umum massal ini penting, supaya dalam mengakses stasiun MRT masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Dikhawatirkan, karena tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan.
"Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru,” ungkapnya.
Karena itu, Bambang menyampaikan bahwa BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta TransJakarta terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi.
Selain itu ia juga mengungkapkan pentingnya integrasi secara sistem, khususnya pembayaran agar satu alat untuk semua moda. “BPTJ sudah menfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini, tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia,” tambah Bambang.
Untuk saat ini sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah KRL dan Transjakarta, nantinya diharapkan juga pada MRT dan LRT Jakarta.
Bambang juga menilai perlu optimalisasi pembatasan penggunaan kendaraan pribadi agar MRT efektif, antara lain dengan kebijakan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing) dan memperluas kebijakan ganjil genap sehari penuh.
Ia berharap pengoperasian MRT bisa membawa kembali budaya berjalan kaki. Misalnya untuk yang kantornya dekat dengan MRT, cukup jalan kaki menuju kantor.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019