Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak benar dirinya menginginkan mengembalikan lagi dwifungsi ABRI di tubuh pemerintahan.
"Saya tidak pernah ngomong atau memberikan statmen tentang dwifungsi ABRI (TNI-red). Kita jangan bercerita berbeda dengan omongan yang sebenarnya," katanya di sela peresmian `supension bridge` di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu.
Menurutnya, omongannya tersebut dipelintir yang benar adalah mengenai Kemenko Maritim apalagi dirinya pernah menjadi Menko Polhukam. Jabatan yang embannya sekarang tersebut sama perlu adanya pengamanan.
Seperti di Kemenko Maritim banyak pekerjaan-pekerjaan tentang keamanan laut, itu yang seharusnya ditangani oleh perwira aktif dan tidak semua harus dipegang oleh TNI. Namun, lebih elok jabatan tentang pengamanan itu ditangani oleh TNI daripada warga sipil yang tidak mempunyai keahlian di bidang pengamanan ini.
Maka dari itu, dirinya usul kepada rekan-rekannya di Kemenko Kemaritiman dan mereka setuju. Selain itu, menyangkut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diisi oleh Letjen Doni Monardo sebagai perwira tinggi TNI aktif.
Ia menjelaskan kenapa dirinya meminta agar Kepala BNPB diisi oleh perwira TNI yang masih aktif, dan sudah lapor Presiden RI Joko Widodo, karena potensi bencana di Indonesia cukup besar dan peluang tsunami tinggi.
Apalagi negara ini berada di "megathrust" dan di cincin api yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sehingga jika terjadi bencana diperlukan koordinasi yang betul-betul kuat. Ujung tombak dari penanggulangannya adalah TNI dan Polri.
Untuk itu, pihaknya menginginkan ada perwira TNI terbaik yang mengisi jabatan tersebut. "Nah kenapa mesti aktif, karena jika sudah pensiun koordinasi pastinya akan berbeda, jika tiba-tiba ada tsunami seperti di Aceh sulit berkoordinasi. Kecuali masih aktif tentunya koordinasi dan penanganan akan lebih cepat," tambahnya.
Luhut mengatakan dirinya pun sudah berkomunkasi dan melapor kepada presiden SAR disandingkan dengan BNPB agar lebih efisien. Bahkan dirinya tidak mengerti ada pihak lain yang tidak setuju terkait jabatan perwira TNI di lembaga penanggulangan bencana.
Belum lagi, di daerah perbatasan dengan negara lain yang saat ini dirangkap oleh Kemendagri. Sehingga ia pun kembali mengusulkan agar ketua hariannya berasal dari TNI aktif. Karena beberapa daerah berbatasan langsung seperti dengan Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, Malaysia dan Singapura.
"Kita perlu perwira yang bisa langsung membuat keputusan. Sehingga jika ada orang yang menyebutkan kita akan membuat dwifungsi TNI sama sekali tidak ada kepikiran sampai ke arah itu. Saya juga meminta agar jangan diputar balikan omongan saya," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Saya tidak pernah ngomong atau memberikan statmen tentang dwifungsi ABRI (TNI-red). Kita jangan bercerita berbeda dengan omongan yang sebenarnya," katanya di sela peresmian `supension bridge` di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu.
Menurutnya, omongannya tersebut dipelintir yang benar adalah mengenai Kemenko Maritim apalagi dirinya pernah menjadi Menko Polhukam. Jabatan yang embannya sekarang tersebut sama perlu adanya pengamanan.
Seperti di Kemenko Maritim banyak pekerjaan-pekerjaan tentang keamanan laut, itu yang seharusnya ditangani oleh perwira aktif dan tidak semua harus dipegang oleh TNI. Namun, lebih elok jabatan tentang pengamanan itu ditangani oleh TNI daripada warga sipil yang tidak mempunyai keahlian di bidang pengamanan ini.
Maka dari itu, dirinya usul kepada rekan-rekannya di Kemenko Kemaritiman dan mereka setuju. Selain itu, menyangkut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diisi oleh Letjen Doni Monardo sebagai perwira tinggi TNI aktif.
Ia menjelaskan kenapa dirinya meminta agar Kepala BNPB diisi oleh perwira TNI yang masih aktif, dan sudah lapor Presiden RI Joko Widodo, karena potensi bencana di Indonesia cukup besar dan peluang tsunami tinggi.
Apalagi negara ini berada di "megathrust" dan di cincin api yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sehingga jika terjadi bencana diperlukan koordinasi yang betul-betul kuat. Ujung tombak dari penanggulangannya adalah TNI dan Polri.
Untuk itu, pihaknya menginginkan ada perwira TNI terbaik yang mengisi jabatan tersebut. "Nah kenapa mesti aktif, karena jika sudah pensiun koordinasi pastinya akan berbeda, jika tiba-tiba ada tsunami seperti di Aceh sulit berkoordinasi. Kecuali masih aktif tentunya koordinasi dan penanganan akan lebih cepat," tambahnya.
Luhut mengatakan dirinya pun sudah berkomunkasi dan melapor kepada presiden SAR disandingkan dengan BNPB agar lebih efisien. Bahkan dirinya tidak mengerti ada pihak lain yang tidak setuju terkait jabatan perwira TNI di lembaga penanggulangan bencana.
Belum lagi, di daerah perbatasan dengan negara lain yang saat ini dirangkap oleh Kemendagri. Sehingga ia pun kembali mengusulkan agar ketua hariannya berasal dari TNI aktif. Karena beberapa daerah berbatasan langsung seperti dengan Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, Malaysia dan Singapura.
"Kita perlu perwira yang bisa langsung membuat keputusan. Sehingga jika ada orang yang menyebutkan kita akan membuat dwifungsi TNI sama sekali tidak ada kepikiran sampai ke arah itu. Saya juga meminta agar jangan diputar balikan omongan saya," tegasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019