Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis wilayah melalui program intervensi terpadu Kampung Sosial di Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada hasil pemetaan kesejahteraan sosial yang menunjukkan tingginya jumlah warga pada kategori desil rendah di kawasan tersebut.
“Dipilihnya Cimanggung, karena berdasarkan data termasuk wilayah dengan jumlah desil terendah terbanyak di Kabupaten Sumedang. Ada empat desa di wilayah ini yang masuk kategori tersebut, sehingga menjadi fokus pelaksanaan Kampung Sosial,” kata Noneng di Sumedang, Jumat.
Baca juga: Pemprov Jabar akui investasi besar di kawasan Bogor belum berdampak tekan kemiskinan
Ia menjelaskan program ini merupakan upaya untuk memperluas layanan sosial bagi yang membutuhkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di tingkat desa.
Kampung Sosial menjadi pendekatan layanan yang mengintegrasikan berbagai intervensi pemerintah secara langsung di lapangan, mulai dari pendampingan sosial, bantuan dasar, hingga akses peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan berbasis kampung ini diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah sosial sekaligus memastikan layanan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintah desa, hingga masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif dan berdaya.
Baca juga: Mensos-perguruan tinggi teken MoU pengentasan kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sumedang tercatat sebesar 8,81 persen atau sekitar 105,82 ribu jiwa dan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 9,10 persen.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa keberhasilan Kampung Sosial akan diukur dari capaian nyata penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Kalau kemiskinan di kampung ini tidak berkurang, berarti programnya belum berhasil. Harus ada indikator yang jelas dan terukur di akhir tahun,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Karawang berencana bentuk Puskesos untuk penanganan kemiskinan tepat sasaran
Sebagai bagian dari intervensi konkret, pemerintah juga menghadirkan program ketenagakerjaan melalui bursa kerja yang menyediakan sekitar 200 lowongan pekerjaan di sektor menjahit dan kelistrikan.
Langkah ini diharapkan dapat membuka akses kerja sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Cimanggung.
Dony menambahkan Kampung Sosial harus menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat, sehingga penanganan kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga gerakan gotong-royong yang berkelanjutan di tingkat desa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2026