Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Jumlah warga miskin di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diproyeksi bertambah ribuan orang jika mengacu pada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mengalami kenaikan sebanyak 5.988 orang pada tahun ini.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada 2018 ada 96.601 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial di wilayah Kabupaten Bekasi, sementara tahun ini penerima bantuannya mencapai 102.589 KPM.
Ratusan ribu penerima BPNT itu tersebar di total 23 Kecamatan dengan persentase penerima terbesar sebanyak 11,4 persen berada di Kecamatan Pebayuran yang notabene merupakan domisili Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yakni mencapai 11.710 KPM.
Sementara penerima BPNT terkecil se-Kabupaten Bekasi tahun ini adalah Kecamatan Cikarang Selatan yakni sebanyak 848 KPM.
"Jumlahnya memang bertambah dan telah tercantum dalam basis data terpadu di Kementerian Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid di Cikarang, Jumat.
Abdillah mengatakan, nilai bantuan yang diberikan Kementerian kepada KPM sebesar Rp110.000. Skema penyaluran bantuan ini melalui rekening bank yang diberikan Kementerian kepada KPM. Bantuan itu tidak bisa dicairkan, namun hanya bisa membeli keperluan beras dan telur di warung bentukan Kementerian Sosial di wilayah setempat.
"Bantuan hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur di e-warung yang sudah disediakan Kementerian Sosial di Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Irwan, mengatakan, naiknya jumlah penerima BPNT bukan berarti warga miskin di wilayahnya bertambah.
Sebagai daerah urban, kata dia, Kabupaten Bekasi masih menjadi daerah tujuan warga pendatang untuk mengadu nasib.
Di Kabupaten Bekasi berdiri ribuan pabrik dengan sembilan kawasan industri besar, sehingga banyak warga pendatang yang mencari pekerjaan di sini. Namun, dari warga itu, tidak semua mendapat pekerjaan, sehingga mereka didata sebagai warga tanpa penghasilan.
"Kajian Bappeda untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara menumbuhkan lapangan kerja. Sebab kemiskinan tak akan bisa dihilangkan apabila suatu daerah tidak dapat menciptakan lapangan kerja," imbuhnya.
Dengan semakin bertambahnya data kemiskinan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas teknis, sehingga ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja.
"Kami akan fokuskan bagaimana warga Kabupaten Bekasi mendapatkan pekerjaan dan pemasukan untuk kehidupan sehari-hari," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Berdasarkan data yang diperoleh, pada 2018 ada 96.601 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial di wilayah Kabupaten Bekasi, sementara tahun ini penerima bantuannya mencapai 102.589 KPM.
Ratusan ribu penerima BPNT itu tersebar di total 23 Kecamatan dengan persentase penerima terbesar sebanyak 11,4 persen berada di Kecamatan Pebayuran yang notabene merupakan domisili Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yakni mencapai 11.710 KPM.
Sementara penerima BPNT terkecil se-Kabupaten Bekasi tahun ini adalah Kecamatan Cikarang Selatan yakni sebanyak 848 KPM.
"Jumlahnya memang bertambah dan telah tercantum dalam basis data terpadu di Kementerian Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid di Cikarang, Jumat.
Abdillah mengatakan, nilai bantuan yang diberikan Kementerian kepada KPM sebesar Rp110.000. Skema penyaluran bantuan ini melalui rekening bank yang diberikan Kementerian kepada KPM. Bantuan itu tidak bisa dicairkan, namun hanya bisa membeli keperluan beras dan telur di warung bentukan Kementerian Sosial di wilayah setempat.
"Bantuan hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan telur di e-warung yang sudah disediakan Kementerian Sosial di Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Irwan, mengatakan, naiknya jumlah penerima BPNT bukan berarti warga miskin di wilayahnya bertambah.
Sebagai daerah urban, kata dia, Kabupaten Bekasi masih menjadi daerah tujuan warga pendatang untuk mengadu nasib.
Di Kabupaten Bekasi berdiri ribuan pabrik dengan sembilan kawasan industri besar, sehingga banyak warga pendatang yang mencari pekerjaan di sini. Namun, dari warga itu, tidak semua mendapat pekerjaan, sehingga mereka didata sebagai warga tanpa penghasilan.
"Kajian Bappeda untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara menumbuhkan lapangan kerja. Sebab kemiskinan tak akan bisa dihilangkan apabila suatu daerah tidak dapat menciptakan lapangan kerja," imbuhnya.
Dengan semakin bertambahnya data kemiskinan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas teknis, sehingga ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja.
"Kami akan fokuskan bagaimana warga Kabupaten Bekasi mendapatkan pekerjaan dan pemasukan untuk kehidupan sehari-hari," tandasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019