Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menemukan fakta adanya ketimpangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ada sejumlah sekolah, beberapanya di pelosok Kabupaten Indramayu, yang belum tersentuh.
Ono menceritakan saat dirinya melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu, beberapa waktu lalu, terungkap satu madrasah ibtidaiyyah (MI) serta empat sekolah dasar (TK/PAUD) di Desa Jayalaksana justru sama sekali belum tersentuh program nasional tersebut.
"Saya mencatat masih terdapat satu Madrasah Ibtidaiyah serta empat TK atau PAUD yang hingga kini belum tersentuh program MBG, meskipun kebijakan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu dan mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah pusat hingga daerah," ujar Ono dalam keterangan di Bandung, Sabtu.
Baca juga: Polda Jabar bangun dua SPPG Polri di Ponpes Buntet Cirebon dukung Program MBG
Baca juga: Wujudkan pemerataan, BGN percepat pembangunan 8.200 SPPG di wilayah 3T
Ono menilai kondisi ini menjadi sinyal adanya ketidakmerataan implementasi program nasional di daerah.
Ia mengkhawatirkan celah hitam distribusi ini juga, terjadi di wilayah lain di Jawa Barat yang luput dari pantauan.
Menurut dia, prinsip keadilan harus dikedepankan agar tujuan pemenuhan gizi siswa tercapai secara merata tanpa ada sekolah yang dianaktirikan.
"Tentu langkah yang kita ambil harus berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana hal ini bisa terjadi di tengah wilayah lain program MBG ini sudah berjalan," katanya.
Baca juga: Menko pangan pastikan standar higienitas dapur MBG Jabar terjaga
DPRD Jabar, kata dia, berkomitmen segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengidentifikasi sumbatan distribusi tersebut.
Sekaligus, untuk mendorong penetapan skala prioritas bagi wilayah yang selama ini terabaikan.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2026