Jakarta, 6/5 (Antara) - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, M.Si menyatakan mengembalikan paradigma dan ruh pendidikan kepada nilai-nilai Pancasila adalah jawaban untuk mengatasi kondisi kekacauan berbangsa dan bernegara saat ini.
"Pada aspek politik, ekonomi dan sosial semuanya kacau atau dalam istilah sosiologi disebut kondisi `chaos` atau tidak ada pegangan norma atau aturan/nilai," katanya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, politik yang berkembang adalah politik uang, dalam bidang ekonomi kapitalisme yang merajalela, keadilan dan kesejahteraan serta keselamatan bersama semakin dikesampingkan.
"Saya kira sumber utamanya adalah rezim yang berkuasa sekarang bergerak semakin jauh dari konstitusi kita dan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila," kata anggota peneliti Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Terutama, katanya, adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Politik tidak lagi dipahami sebagai ajang untuk mendedikasikan diri mengembangkan kewajiban sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Akan tetapi dipahami sebagai ajang untuk memajukan keluarga, kolega
dan golongan sendiri," katanya.
Ia menegaskan, mengembalikan paradigma dan ruh pendidikan kepada nilai-nilai Pancasila adalah pijakan untuk membentuk manusia Indonesia yang susila dan demokratis.
"Yakni, membentuk manusia Indonesia yang berkarakter yang cinta akan kebenaran," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Artinya, kata dia, bukan seperti yang selama ini dikembangkan yakni membentuk manusia Indonesia sebatas pekerja.
"(Kalau seperti itu) tidak berbeda dengan politik etis yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dulu, di mana pendidikan sekedar mencetak pekerja-pekerja untuk pemerintah Belanda atau lebih tepatnya pegawai administratif," katanya.
Oleh karena itu, katanya, ia berharap semua pihak harus menyadari akan hal ini.
"Jika tidak Indonesia yang kekal akan sulit tercapai," demikian Nia Elvina.
Andi Jauhari
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Pada aspek politik, ekonomi dan sosial semuanya kacau atau dalam istilah sosiologi disebut kondisi `chaos` atau tidak ada pegangan norma atau aturan/nilai," katanya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, politik yang berkembang adalah politik uang, dalam bidang ekonomi kapitalisme yang merajalela, keadilan dan kesejahteraan serta keselamatan bersama semakin dikesampingkan.
"Saya kira sumber utamanya adalah rezim yang berkuasa sekarang bergerak semakin jauh dari konstitusi kita dan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila," kata anggota peneliti Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Terutama, katanya, adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Politik tidak lagi dipahami sebagai ajang untuk mendedikasikan diri mengembangkan kewajiban sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Akan tetapi dipahami sebagai ajang untuk memajukan keluarga, kolega
dan golongan sendiri," katanya.
Ia menegaskan, mengembalikan paradigma dan ruh pendidikan kepada nilai-nilai Pancasila adalah pijakan untuk membentuk manusia Indonesia yang susila dan demokratis.
"Yakni, membentuk manusia Indonesia yang berkarakter yang cinta akan kebenaran," kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.
Artinya, kata dia, bukan seperti yang selama ini dikembangkan yakni membentuk manusia Indonesia sebatas pekerja.
"(Kalau seperti itu) tidak berbeda dengan politik etis yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dulu, di mana pendidikan sekedar mencetak pekerja-pekerja untuk pemerintah Belanda atau lebih tepatnya pegawai administratif," katanya.
Oleh karena itu, katanya, ia berharap semua pihak harus menyadari akan hal ini.
"Jika tidak Indonesia yang kekal akan sulit tercapai," demikian Nia Elvina.
Andi Jauhari
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013