Bogor (ANTARA News Megapolitan) - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto kembali meminta tambahan 70 ribu blanko KTP elektronik kepada Dirjen Kemendagri untuk mengatasi persoalan kekurangan blanko yang kembali terjadi di Disdukcapil Kota Bogor.
Bima secara khusus langsung menghubungi Direktur Jenderal Ducapil, Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh di sela-sela inspeksi mendadak yang dilakukannya di Kantor Disdukcapil Kota Bogor, Kamis.
"Assalamualaikum Pak Dirjen, izin berbicara sebentar, boleh? Biasa `SOS` blanko lagi, Pak Dirje. Kira-kira kita butuh 70 ribu keping," kata Bima melalui telepon selulernya yang terhubung kepada Dirjen Dukcapil.
Dirjen Dukcapil menjawab permintaan Wali Kota Bogor dan menyatakan ketersediaan blanko di Kemendagri cukup banyak.
"Silahkan Pak Bima, ambil saja di kantor. Banyak," kata Zudan menjawab.
Bima Arya mendatangi kantor Disdukcapil karena menerima pengaduan masyarakat terkait layanan pencetakan KTP elekrtonik kembali berulah, dan lambat.
Petugas Disdukcapil Kota Bogor beralasan bahwa lambatnya proses pencetakan e-KTP karena jumlah blanko yang disiapkan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi atau terbatas.
Mendapat jawaban dari Dirjen Disdukcapil, Bima kembali memberikan arahan kepada petugas di kantor tersebut dikarenakan alasan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta dari Kemendagri.
"Saya sering mendapat keluhan dari warga soal KTP elektroik, lama dan ada dugaan pungutan liar dalam pembuatannya supaya cepat," kata Bima.
Bima mengingatkan para aparatur di Disdukcapil untuk segera melaporkan bila terjadi kekurangan blanko, sehingga bisa langsung ditanggulangi agar jangan sampai membuat masyarakat susah.
"Kalau kurang lapor ke saya. Susah amat, sih. Kan malu kita menyalahkan pusat terus, tapi ternyata kita yang lambat," kata Bima dengan nada tegas.
Bima memberikan peringatan tegas, jika petugas masih menjawab blanko kurang kepada warga, maka dirinya tak segan untuk melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Disdukcapil Kota Bogor.
"Jadi, selesai masalah blanko. Jika ada lagi alasan mengenai blanko, saya akan mutasi besar-besaran di Disdukcapil semuanya. Berarti mereka nggak mampu bekerja," kata Bima.
Ia juga meminta petugas untuk mengambil 70 ribu blanko dari Kemendagri secepatnya sehingga layanan kepada masyarakat bisa berjalan lagi.
"Besok akan diambil 70 ribu blanko sesuai kebutuhan di sini. Harus cepat diberikan kepada warga yang sudah menunggu lama. Kalau nggak siap, saya akan rombak semuanya di sini," katanya.
Pada tahun 2017 lalu, Pemkot Bogor juga mendapat pasokan 60 ribu blanko KTP elektronik. Disdukcapil pun mengebut pencetakan KTP elektronik untuk 91 ribu warga yang telah melakukan perekaman KTP.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Bima secara khusus langsung menghubungi Direktur Jenderal Ducapil, Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh di sela-sela inspeksi mendadak yang dilakukannya di Kantor Disdukcapil Kota Bogor, Kamis.
"Assalamualaikum Pak Dirjen, izin berbicara sebentar, boleh? Biasa `SOS` blanko lagi, Pak Dirje. Kira-kira kita butuh 70 ribu keping," kata Bima melalui telepon selulernya yang terhubung kepada Dirjen Dukcapil.
Dirjen Dukcapil menjawab permintaan Wali Kota Bogor dan menyatakan ketersediaan blanko di Kemendagri cukup banyak.
"Silahkan Pak Bima, ambil saja di kantor. Banyak," kata Zudan menjawab.
Bima Arya mendatangi kantor Disdukcapil karena menerima pengaduan masyarakat terkait layanan pencetakan KTP elekrtonik kembali berulah, dan lambat.
Petugas Disdukcapil Kota Bogor beralasan bahwa lambatnya proses pencetakan e-KTP karena jumlah blanko yang disiapkan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi atau terbatas.
Mendapat jawaban dari Dirjen Disdukcapil, Bima kembali memberikan arahan kepada petugas di kantor tersebut dikarenakan alasan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta dari Kemendagri.
"Saya sering mendapat keluhan dari warga soal KTP elektroik, lama dan ada dugaan pungutan liar dalam pembuatannya supaya cepat," kata Bima.
Bima mengingatkan para aparatur di Disdukcapil untuk segera melaporkan bila terjadi kekurangan blanko, sehingga bisa langsung ditanggulangi agar jangan sampai membuat masyarakat susah.
"Kalau kurang lapor ke saya. Susah amat, sih. Kan malu kita menyalahkan pusat terus, tapi ternyata kita yang lambat," kata Bima dengan nada tegas.
Bima memberikan peringatan tegas, jika petugas masih menjawab blanko kurang kepada warga, maka dirinya tak segan untuk melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Disdukcapil Kota Bogor.
"Jadi, selesai masalah blanko. Jika ada lagi alasan mengenai blanko, saya akan mutasi besar-besaran di Disdukcapil semuanya. Berarti mereka nggak mampu bekerja," kata Bima.
Ia juga meminta petugas untuk mengambil 70 ribu blanko dari Kemendagri secepatnya sehingga layanan kepada masyarakat bisa berjalan lagi.
"Besok akan diambil 70 ribu blanko sesuai kebutuhan di sini. Harus cepat diberikan kepada warga yang sudah menunggu lama. Kalau nggak siap, saya akan rombak semuanya di sini," katanya.
Pada tahun 2017 lalu, Pemkot Bogor juga mendapat pasokan 60 ribu blanko KTP elektronik. Disdukcapil pun mengebut pencetakan KTP elektronik untuk 91 ribu warga yang telah melakukan perekaman KTP.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019