Pringsewu, Lampung (Antaranews Megapolitan) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerap aspirasi dari petani di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan mengatakan bahwa masalah bidang pertanian yang kerap menjadi halangan bagi para petani adalah pengairan.
Pada kunjungan itu Presiden antara lain didampingi Gubernur Provinsi Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyerap aspirasi dari petani yang disampaikan melalui dialog.
"Di Indonesia, kita punya 231 waduk dan bendungan. Ini masih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lainnya," kata Presiden pada temu petani Lampung, di Dusun Pelayangan, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Sabtu (24/11/2018).
Pada pertemuan itu Jokowi mengatakan, terciptanya waduk dan bendungan yang memadai merupakan tugas antara pusat, daerah, dan masyarakat.
"Inilah pekerjaan untuk menyediakan air untuk sawah dan irigasi. Kita masih kekurangan tampungan air dalam jumlah besar. Irigrasi premier, sekunder, dan tersier harus dilengkapi. Ini pekerjaan kita agar panen yang biasanya satu kali menjadi dua kali, yang dua kali bisa menjadi tiga kali," ujar Presiden.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal penggunaan Dana Desa (DD). Pada 2015, Pemerintah Pusat menggelontorkan DD Rp20,7 triliun. Dilanjutkan, pada 2016 Rp46,9 triliun. Lalu di 2017 Rp60 triliun, dan di 2018 sebesar Rp60 triliun.
"Hati-hati menggunakan dana desa. Harus dimanfaatkan dengan baik jangan dimasukkan ke dalam kantong pribadi. Hati-hati untuk para kepala desa," kata Kepala Negara.
Berita terkait: Presiden: Saya selalu ingat desa
Provinsi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi di Pulau Sumatera
Kesempatan itu dimanfaatkan Jokowi berdialog dengan petani kopi, cokelat, jagung, dan padi. Presiden menanyakan kesulitan petani. "Jika dikatakan ada petani yang bermasalah terhadap ketersediaan pupuk, nanti saya akan bicarakan kepada Pak Gubernur dan Ketua Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya," ujar Presiden.
Pada bagian akhir sambutannya, Jokowi mengajak seluruh warga masyarakat Lampung untuk bekerja keras bersama guna menjadikan Indonesia semakin maju dan berkembang. "Tanpa kerja keras, negara kita tidak akan maju. Kita harus lebih maju dari negara lain, birokrasi dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun Indonesia," kata Presiden lagi.
Kepada Presiden, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, mengatakan, Lampung merupakan Provinsi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang selalu tertinggi di Pulau Sumatera.
"NTP Lampung tertinggi di Sumatera, seperti pada komoditas tanaman kopi, dengan begitu kehidupan petani di Lampung meningkat," ujar Henry.
Peningkatan NTP Lampung sendiri, pada Oktober 2018 tercatat sebesar 106,50.
Berita sebelumnya: Presiden Jokowi-Gubernur Ridho tinjau jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi
Pada kunjugan itu, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama Koperasi Petani Indonesia (KPI) Lampung, KPI Pringsewu, KPI Tanggamus, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Bulog Divre Lampung. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Pada kunjungan itu Presiden antara lain didampingi Gubernur Provinsi Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyerap aspirasi dari petani yang disampaikan melalui dialog.
"Di Indonesia, kita punya 231 waduk dan bendungan. Ini masih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lainnya," kata Presiden pada temu petani Lampung, di Dusun Pelayangan, Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Sabtu (24/11/2018).
Pada pertemuan itu Jokowi mengatakan, terciptanya waduk dan bendungan yang memadai merupakan tugas antara pusat, daerah, dan masyarakat.
"Inilah pekerjaan untuk menyediakan air untuk sawah dan irigasi. Kita masih kekurangan tampungan air dalam jumlah besar. Irigrasi premier, sekunder, dan tersier harus dilengkapi. Ini pekerjaan kita agar panen yang biasanya satu kali menjadi dua kali, yang dua kali bisa menjadi tiga kali," ujar Presiden.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal penggunaan Dana Desa (DD). Pada 2015, Pemerintah Pusat menggelontorkan DD Rp20,7 triliun. Dilanjutkan, pada 2016 Rp46,9 triliun. Lalu di 2017 Rp60 triliun, dan di 2018 sebesar Rp60 triliun.
"Hati-hati menggunakan dana desa. Harus dimanfaatkan dengan baik jangan dimasukkan ke dalam kantong pribadi. Hati-hati untuk para kepala desa," kata Kepala Negara.
Berita terkait: Presiden: Saya selalu ingat desa
Provinsi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi di Pulau Sumatera
Kesempatan itu dimanfaatkan Jokowi berdialog dengan petani kopi, cokelat, jagung, dan padi. Presiden menanyakan kesulitan petani. "Jika dikatakan ada petani yang bermasalah terhadap ketersediaan pupuk, nanti saya akan bicarakan kepada Pak Gubernur dan Ketua Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya," ujar Presiden.
Pada bagian akhir sambutannya, Jokowi mengajak seluruh warga masyarakat Lampung untuk bekerja keras bersama guna menjadikan Indonesia semakin maju dan berkembang. "Tanpa kerja keras, negara kita tidak akan maju. Kita harus lebih maju dari negara lain, birokrasi dan masyarakat harus bekerja sama dalam membangun Indonesia," kata Presiden lagi.
Kepada Presiden, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, mengatakan, Lampung merupakan Provinsi dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang selalu tertinggi di Pulau Sumatera.
"NTP Lampung tertinggi di Sumatera, seperti pada komoditas tanaman kopi, dengan begitu kehidupan petani di Lampung meningkat," ujar Henry.
Peningkatan NTP Lampung sendiri, pada Oktober 2018 tercatat sebesar 106,50.
Berita sebelumnya: Presiden Jokowi-Gubernur Ridho tinjau jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi
Pada kunjugan itu, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama Koperasi Petani Indonesia (KPI) Lampung, KPI Pringsewu, KPI Tanggamus, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Bulog Divre Lampung. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018