Bogor (ANTARAnews Megapolitan) - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadapi tantangan pertambahan laju penduduk yang cukup cepat dalam lima tahun terakhir, sehingga perlu strategi agar bonus demografi menjadi peluang untuk memajukan daerah.
"Pertumbuhan penduduk Sultra cukup cepat, setiap tahun terjadi penambahan 2,4 persen, kalau dikonversi 55 ribu per tahun, per hari ada 150 orang," kata Syariffudin, tokoh masyarakat Sultra dalam pembukaan Musyawarah Nasional Kerukunan Keluarga Sultra (KKST) di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam.
Ia menyebutkan saat ini jumlah penduduk Sultra sekitar 2.206.000. Jumlah penduduk yang padat tetapi memiliki APBD terbatas.
"Kendari sebagai ibu kota yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya, ini karena migrasi orang-orang dari Wakatobi, Bau-bau dan daerah lainnya yang berpindah ke Kendari," ujarnya.
Menurutnya penduduk adalah modal dasar pembangunan, tetapi bisa menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Sultra memiliki 10 suku terdiri atas delapan di antarnya suku asli, dua lainnya signifikan pendatang seperti Bajo dan Bugis.
Dinamika pertumbuhan penduduk di Sultra dari 2005 hingga sekarang, lanjutnya sangat berbeda, dengan budaya beragam menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang cukup pesat saat ini.
"KKST hadir sebagai wadah berhimpun masyarakat Sutra di perantauan, memiliki tanggungjawab untuk memberikan solusi dalam menjawab tantangan pembangunan," katanya.
Melalui Musyarawah Nasional KKST mendorong seluruh perwakilan KKST yang ada di seluruh Indonesia untuk menyatukan langkah bersama-sama membangun daerahnya, mewujudkan masyarakat yang sejehtera.
"KKST hadir menjadi aset bagi pemerintah Sultra, aset dalam ilmu keuangan adalah kekayaan, yang harus dirawat bersama," tambahnya.
Sementara itu anggota PP KKST, Umar Arsal menyebutkan musyawarah KKST untuk menghimpun seluruh masyarakat Sultra yang ada di perantauan untuk turun bersama membangun daerahnya.
"Kehadiran KKST tidak hanya untuk membangun Sultra, tetapi juga kehadiran masyarakat Sultra di daerah lain, dapat juga berkontribusi membangun daerah tempat mereka tinggal dan menetap," kata Umar yang juga Anggota Komisi IV DPR RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pertumbuhan penduduk Sultra cukup cepat, setiap tahun terjadi penambahan 2,4 persen, kalau dikonversi 55 ribu per tahun, per hari ada 150 orang," kata Syariffudin, tokoh masyarakat Sultra dalam pembukaan Musyawarah Nasional Kerukunan Keluarga Sultra (KKST) di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam.
Ia menyebutkan saat ini jumlah penduduk Sultra sekitar 2.206.000. Jumlah penduduk yang padat tetapi memiliki APBD terbatas.
"Kendari sebagai ibu kota yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya, ini karena migrasi orang-orang dari Wakatobi, Bau-bau dan daerah lainnya yang berpindah ke Kendari," ujarnya.
Menurutnya penduduk adalah modal dasar pembangunan, tetapi bisa menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Sultra memiliki 10 suku terdiri atas delapan di antarnya suku asli, dua lainnya signifikan pendatang seperti Bajo dan Bugis.
Dinamika pertumbuhan penduduk di Sultra dari 2005 hingga sekarang, lanjutnya sangat berbeda, dengan budaya beragam menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang cukup pesat saat ini.
"KKST hadir sebagai wadah berhimpun masyarakat Sutra di perantauan, memiliki tanggungjawab untuk memberikan solusi dalam menjawab tantangan pembangunan," katanya.
Melalui Musyarawah Nasional KKST mendorong seluruh perwakilan KKST yang ada di seluruh Indonesia untuk menyatukan langkah bersama-sama membangun daerahnya, mewujudkan masyarakat yang sejehtera.
"KKST hadir menjadi aset bagi pemerintah Sultra, aset dalam ilmu keuangan adalah kekayaan, yang harus dirawat bersama," tambahnya.
Sementara itu anggota PP KKST, Umar Arsal menyebutkan musyawarah KKST untuk menghimpun seluruh masyarakat Sultra yang ada di perantauan untuk turun bersama membangun daerahnya.
"Kehadiran KKST tidak hanya untuk membangun Sultra, tetapi juga kehadiran masyarakat Sultra di daerah lain, dapat juga berkontribusi membangun daerah tempat mereka tinggal dan menetap," kata Umar yang juga Anggota Komisi IV DPR RI.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018