Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyalurkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 1.800 siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu pada 2018 agar mereka bisa melanjutkan pendidikan dan meminimalisasi angka putus sekolah.
"Program BSM ini untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan, target kita mereka menuntaskan pendidikan wajar hingga 12 tahun," kata Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor Jajang Koswara di Bogor, Senin.
Angka putus sekolah masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor karena jumlahnya cukup tinggi.
Padahal pendidikan menjadi salah satu instrumen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah.
Tingkat IPM Kota Bogor dinilai membaik tetapi satu aspek yang masih dikritisi, yakni pendidikan.
Dari hasil penelusuran yang dilakukannya, orang Bogor masih malas sekolah, banyak yang tidak mau sekolah ini yang menyebabkan angka putus sekolah masih tinggi.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya persoalan tersebut, seperti membuat pendataan oleh Disdukcapil, kelurahan dan kecamatan untuk mengukur angka putus sekolah dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, dilakukan jemput bola bagi mereka yang tidak sekolah untuk diminta sekolah dan dilakukan sosialisasi ke orang tua agar menyekolahkan anak.
Ia mengatakan bantuan APBD untuk siswa miskin terus bertambah agar siswa dari kalangan tidak mampu, bisa melanjutkan pendidikan.
"Upaya itu dilakukan supaya anak-anak dari keluarga miskin tersebut tidak terjebak di lingkaran setan, orang tuanya susah, anaknya juga susah," katanya.
APBD ditambah untuk memfasilitasi anak tidak mampu sekolah untuk bersekolah, bila tidak lolos di sekolah negeri, maka difasilitasi masuk sekolah swasta yang akan membantu biayanya.
Jajang mengharapkan penerima BSM pada masa mendatang dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang tuanya.
Selain itu, katanya, pelaksanaan BSM mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kabupaten/kota miskin dan terpencil, serta pada kelompok marjinal.
"Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa," katanya.
Ia mengatakan BSM berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi.
"BSM diberikan dengan mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa," katanya.
Untuk memudahkan penyaluran BSM, Jajang meminta kepada seluruh kepala sekolah kembali mendata siswanya yang berasal dari kalangan tidak mampu di sekolah masing-masing agar bantuan tepat sasaran.
Ia menambahkan BSM untuk membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran,
"Mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah," kata Jajang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Program BSM ini untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan, target kita mereka menuntaskan pendidikan wajar hingga 12 tahun," kata Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor Jajang Koswara di Bogor, Senin.
Angka putus sekolah masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor karena jumlahnya cukup tinggi.
Padahal pendidikan menjadi salah satu instrumen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setelah kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah.
Tingkat IPM Kota Bogor dinilai membaik tetapi satu aspek yang masih dikritisi, yakni pendidikan.
Dari hasil penelusuran yang dilakukannya, orang Bogor masih malas sekolah, banyak yang tidak mau sekolah ini yang menyebabkan angka putus sekolah masih tinggi.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya persoalan tersebut, seperti membuat pendataan oleh Disdukcapil, kelurahan dan kecamatan untuk mengukur angka putus sekolah dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, dilakukan jemput bola bagi mereka yang tidak sekolah untuk diminta sekolah dan dilakukan sosialisasi ke orang tua agar menyekolahkan anak.
Ia mengatakan bantuan APBD untuk siswa miskin terus bertambah agar siswa dari kalangan tidak mampu, bisa melanjutkan pendidikan.
"Upaya itu dilakukan supaya anak-anak dari keluarga miskin tersebut tidak terjebak di lingkaran setan, orang tuanya susah, anaknya juga susah," katanya.
APBD ditambah untuk memfasilitasi anak tidak mampu sekolah untuk bersekolah, bila tidak lolos di sekolah negeri, maka difasilitasi masuk sekolah swasta yang akan membantu biayanya.
Jajang mengharapkan penerima BSM pada masa mendatang dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang tuanya.
Selain itu, katanya, pelaksanaan BSM mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kabupaten/kota miskin dan terpencil, serta pada kelompok marjinal.
"Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa," katanya.
Ia mengatakan BSM berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi.
"BSM diberikan dengan mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa," katanya.
Untuk memudahkan penyaluran BSM, Jajang meminta kepada seluruh kepala sekolah kembali mendata siswanya yang berasal dari kalangan tidak mampu di sekolah masing-masing agar bantuan tepat sasaran.
Ia menambahkan BSM untuk membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran,
"Mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah," kata Jajang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018