Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, segera mengoptimalkan kembali Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerja sama kemitraan Kota Bekasi dan DKI Jakarta dalam pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.
"Hari ini saya bertemu dengan beberapa tokoh dan tim Monev yang dibentuk Kota Bekasi dan DKI, namun memang fungsinya belum maksimal," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, kurang optimalnya peran Tim Monev yang dibentuk sejak beberapa tahun lalu itu dikarenakan belum dilengkapi dengan kantor sekretariuat serta belum punya pentunjuk teknis tentang arah kinerja.
"Pemkot Bekasi akan menyiapkan kebutuhan itu sehingga perannya bisa optimal dalam melakukan pengawasan TPST Bantargebang ini," katanya.
Menurut dia, Tim Monev memliki fungsi pengawasan terhadap item perjanjian kerja sama bantuan langsung tunai kepada 18.000 warga yang terdampak sampah DKI di Bantargebang di Desa Ciketingudik, Cikiwul dan Sumurbatu.
Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Sampah yang terdiri atas perangkat daerah, pelibatan tenaga ahli dan tokoh masyarakat berdasarkan persetujuan Wali Kota Bekasi.
"Saya baru dengar, bahwa ternyata uang kompensasi bau sebesar Rp200 ribu per bulan ini belum mencukupi," katanya.
Dikatakan Rahmat, dalam kunjungannya ke TPST Bantargebang diketahui bahwa warga setempat masih melakukan pembelian air isi ulang untuk kebutuh konsumsi air bersih akibat air tanah di wilayah mereka terkontaminasi limbah sampah DKI.
"Dari uang bau itu sekarang warga harus beli air minum kemasan. Mana cukup buat kebutuhan hidup selama sebulan," katanya.
Diungkapkan Rahmat, pada 2016 Pemprov DKI sempat mengalokasikan dana Rp25 miliar sebagai kompensasi bau kepada warga di sekitar TPST Bantargebang.
Namun akibat proses pencairan yang terbilang `kaku`, sehingga baru dalam proses pencairan pada tahun ini.
"Permasalahan birokrasi ini baru diselesaikan sekarang," katanya.
Tim Monev juga bertugas mengawasi tentang janji Pemprov DKi yang akan membuat sumur artesis di Kelurahan Ciketingudik.
"Saya lihat sumur artesis eks DKI yang ada sekarang harus ada revitalisasi bantuan DKI terhadap kebutuhan air bersih, kalau dilihat di kampungnya aja begini, betapa bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang luar biasa," katanya.
Dikatakan Rahmat, pendapatan warga dari pengolahan sampah pun belum mampu menutupi kebutuhan harian warga di sekitar TPST.
"Walaupun ada pemanfaatan sampah jadi nilai ekonomis, ini terjadi hampir di seluruh daerah, tapi faktanya warga masih butuh tambahan kesejahteraan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Hari ini saya bertemu dengan beberapa tokoh dan tim Monev yang dibentuk Kota Bekasi dan DKI, namun memang fungsinya belum maksimal," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, kurang optimalnya peran Tim Monev yang dibentuk sejak beberapa tahun lalu itu dikarenakan belum dilengkapi dengan kantor sekretariuat serta belum punya pentunjuk teknis tentang arah kinerja.
"Pemkot Bekasi akan menyiapkan kebutuhan itu sehingga perannya bisa optimal dalam melakukan pengawasan TPST Bantargebang ini," katanya.
Menurut dia, Tim Monev memliki fungsi pengawasan terhadap item perjanjian kerja sama bantuan langsung tunai kepada 18.000 warga yang terdampak sampah DKI di Bantargebang di Desa Ciketingudik, Cikiwul dan Sumurbatu.
Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Sampah yang terdiri atas perangkat daerah, pelibatan tenaga ahli dan tokoh masyarakat berdasarkan persetujuan Wali Kota Bekasi.
"Saya baru dengar, bahwa ternyata uang kompensasi bau sebesar Rp200 ribu per bulan ini belum mencukupi," katanya.
Dikatakan Rahmat, dalam kunjungannya ke TPST Bantargebang diketahui bahwa warga setempat masih melakukan pembelian air isi ulang untuk kebutuh konsumsi air bersih akibat air tanah di wilayah mereka terkontaminasi limbah sampah DKI.
"Dari uang bau itu sekarang warga harus beli air minum kemasan. Mana cukup buat kebutuhan hidup selama sebulan," katanya.
Diungkapkan Rahmat, pada 2016 Pemprov DKI sempat mengalokasikan dana Rp25 miliar sebagai kompensasi bau kepada warga di sekitar TPST Bantargebang.
Namun akibat proses pencairan yang terbilang `kaku`, sehingga baru dalam proses pencairan pada tahun ini.
"Permasalahan birokrasi ini baru diselesaikan sekarang," katanya.
Tim Monev juga bertugas mengawasi tentang janji Pemprov DKi yang akan membuat sumur artesis di Kelurahan Ciketingudik.
"Saya lihat sumur artesis eks DKI yang ada sekarang harus ada revitalisasi bantuan DKI terhadap kebutuhan air bersih, kalau dilihat di kampungnya aja begini, betapa bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang luar biasa," katanya.
Dikatakan Rahmat, pendapatan warga dari pengolahan sampah pun belum mampu menutupi kebutuhan harian warga di sekitar TPST.
"Walaupun ada pemanfaatan sampah jadi nilai ekonomis, ini terjadi hampir di seluruh daerah, tapi faktanya warga masih butuh tambahan kesejahteraan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018