Cikarang, Jabar (Antaranews Megapolitan) - Kepala Bagian Humas Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, Edward Sutarman memastikan pelayanan terhadap masyarakat dan jalannya roda pemerintahan tidak akan terganggu.
"Pelayanan masyarakat tetap berjalan walaupun Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penangkapan pelaku korupsi yang ada di komplek pemerintahan setempat," katanya di Cikarang, Selasa.
Menurut dia dengan adanya hal tetdebut tentu saja membuat prihatin atas apa yang terjadi. Padahal pada masa sekarang, Pemkab Bekasi tengah giat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Namun dengam adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta tidak berimbas pada kinerja maupun pelayanan aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, dapat memastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan dengan normal khususnya pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ia menambahkan dalam menyikapi permasalahan tersebut tentunya posisi Bupati Bekasi akan digantikan oleh wakilnya. Tetapi dalam penetapannya tentu harus ada regulasi terlebih dahulu.
Dan untuk saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat guna mendapatkan kepastian untuk mengisi kekosongan jabatan.
Ini dilakukan agar roda pemerintahan beserta pelaksanaan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaporan itu juga menyertakan beberapa alasan yang mendasar.
"Kami sedang berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerapan anggaran dikarenakan kekosongan jabatan dari pejabat yang terkait permasalahan tersebut," katanya.
Edward menjelaskan dalam hal ini proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan atau regulasinya. Selain itu, guna menyikapi adanya permasalahan dugaan kasus tindak pidana korupsi menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.
"Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan selalu siap untuk bekerja sama," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pelayanan masyarakat tetap berjalan walaupun Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penangkapan pelaku korupsi yang ada di komplek pemerintahan setempat," katanya di Cikarang, Selasa.
Menurut dia dengan adanya hal tetdebut tentu saja membuat prihatin atas apa yang terjadi. Padahal pada masa sekarang, Pemkab Bekasi tengah giat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Namun dengam adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta tidak berimbas pada kinerja maupun pelayanan aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, dapat memastikan roda pemerintahan akan tetap berjalan dengan normal khususnya pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ia menambahkan dalam menyikapi permasalahan tersebut tentunya posisi Bupati Bekasi akan digantikan oleh wakilnya. Tetapi dalam penetapannya tentu harus ada regulasi terlebih dahulu.
Dan untuk saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat guna mendapatkan kepastian untuk mengisi kekosongan jabatan.
Ini dilakukan agar roda pemerintahan beserta pelaksanaan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaporan itu juga menyertakan beberapa alasan yang mendasar.
"Kami sedang berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerapan anggaran dikarenakan kekosongan jabatan dari pejabat yang terkait permasalahan tersebut," katanya.
Edward menjelaskan dalam hal ini proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan atau regulasinya. Selain itu, guna menyikapi adanya permasalahan dugaan kasus tindak pidana korupsi menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.
"Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan selalu siap untuk bekerja sama," tambahnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018