 Bogor Raya periode 2018 - 2021){kind=link}
Bogor (Antaranews Megapolitan) - Dekan Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani dilantik menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bogor Raya Periode 2018 - 2021 dalam acara Transformative Dialogue di Gedung C Sekolah Bisnis IPB, Kampus Gunung Gede, Bogor (2/10). Pelantikan juga dilakukan kepada puluhan pengurus ISEI wilayah Bogor Raya.
Menurutnya, ada ketimpangan ekonomi baik di perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio penduduk Indonesia hanya turun sebesar 0,001 dari 0,394 persen pada September 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Penurunan Gini Ratio pada 2017 tersebut terjadi di daerah perkotaan dari 0,409 pada September 2016 menjadi 0,407 pada Maret 2017. Sementara Gini Ratio di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,320 pada Maret 2017.
“Hasil riset The SMERU Research Institute dengan dukungan Yayasan Tifa menemukan bahwa desa-desa di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang. Selain itu juga ditemukan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana salah satu yang paling menonjol adalah semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri dan jasa. Transisi tersebut mengakibatkan bergesernya jumlah tenaga kerja, sektor kerja dan lokasi kerja penduduk perdesaan,” ujarnya.
Selain itu, studi yang dilakukan oleh INFID menunjukkan bahwa kesempatan kerja menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Dan anak muda serta perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dalam sistem ketenagakerjaan saat ini. Angkatan kerja terbesar yang berusia muda dan berpendidikan rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi.
Oleh karena itu saat ini SB IPB mengembangkan model pembangunan untuk mengatasi ketimpangan ini dengan menjalin kerjasama kemitraan antara akademisi, bank dan komunitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Model dan konsep ini banyak diadopsi oleh negara-negara ASEAN.
“Bank bertugas masuk ke nasabah dengan memberikan fasilitas yang diperlukan UMKM. Sementara SB IPB membangun konsep untuk melakukan pendampingan bagi para UMKM dari sisi manajemen. Pendampingan ini betul-betul dilakukan mulai dari offline hingga online sehingga UMKM bisa main di digital marketing. Konsep ini mulai berjalan tahun 2011 dengan memberikan pendampingan manajemen pemasaran dan manajemen operasional. UMKM yang berhasil kita wisuda. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, konsep ini belum melibatkan pemerintah. Ke depan akan dibuat Mandiri SB IPB UMKM Center yang menggandeng Pemerintah Daerah Bogor. Adanya peran pemerintah akan mempermudah UMKM dalam mengurus surat ijin usaha dan bantuan dari segi pemasaran.
“Bagi kami (perguruan tinggi), konsep ini bisa menjadi teaching lab untuk memfasilitasi pengembangan keilmuan dosen, menjadi sarana implementasi mahasiswa dalam menerapkan teori saat kuliah, meningkatkan softskill mahasiswa, terfasilitasinya tempat magang dan mendapatkan kasus untuk tugas akhir bagi mahasiswa,” tambahnya.(dh/Zul)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Menurutnya, ada ketimpangan ekonomi baik di perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio penduduk Indonesia hanya turun sebesar 0,001 dari 0,394 persen pada September 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Penurunan Gini Ratio pada 2017 tersebut terjadi di daerah perkotaan dari 0,409 pada September 2016 menjadi 0,407 pada Maret 2017. Sementara Gini Ratio di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,320 pada Maret 2017.
“Hasil riset The SMERU Research Institute dengan dukungan Yayasan Tifa menemukan bahwa desa-desa di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang. Selain itu juga ditemukan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana salah satu yang paling menonjol adalah semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri dan jasa. Transisi tersebut mengakibatkan bergesernya jumlah tenaga kerja, sektor kerja dan lokasi kerja penduduk perdesaan,” ujarnya.
Selain itu, studi yang dilakukan oleh INFID menunjukkan bahwa kesempatan kerja menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Dan anak muda serta perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dalam sistem ketenagakerjaan saat ini. Angkatan kerja terbesar yang berusia muda dan berpendidikan rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi.
Oleh karena itu saat ini SB IPB mengembangkan model pembangunan untuk mengatasi ketimpangan ini dengan menjalin kerjasama kemitraan antara akademisi, bank dan komunitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Model dan konsep ini banyak diadopsi oleh negara-negara ASEAN.
“Bank bertugas masuk ke nasabah dengan memberikan fasilitas yang diperlukan UMKM. Sementara SB IPB membangun konsep untuk melakukan pendampingan bagi para UMKM dari sisi manajemen. Pendampingan ini betul-betul dilakukan mulai dari offline hingga online sehingga UMKM bisa main di digital marketing. Konsep ini mulai berjalan tahun 2011 dengan memberikan pendampingan manajemen pemasaran dan manajemen operasional. UMKM yang berhasil kita wisuda. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, konsep ini belum melibatkan pemerintah. Ke depan akan dibuat Mandiri SB IPB UMKM Center yang menggandeng Pemerintah Daerah Bogor. Adanya peran pemerintah akan mempermudah UMKM dalam mengurus surat ijin usaha dan bantuan dari segi pemasaran.
“Bagi kami (perguruan tinggi), konsep ini bisa menjadi teaching lab untuk memfasilitasi pengembangan keilmuan dosen, menjadi sarana implementasi mahasiswa dalam menerapkan teori saat kuliah, meningkatkan softskill mahasiswa, terfasilitasinya tempat magang dan mendapatkan kasus untuk tugas akhir bagi mahasiswa,” tambahnya.(dh/Zul)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018