Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memastikan biaya operasional Gerai Pelayanan Publik di Mal Atrium Pondokgede hingga saat ini belum melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"Gerai Pelayanan Publik (GPP) ini merupakan hasil kerja sama dengan 27 perusahaan yang bersedia mengalokasilan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) mereka dalam bentuk barang dan tenaga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Ambarita di Bekasi, Senin.
Lintong mengatakan, GPP Pondokgede ini merupakan bagian dari program perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sebelumnya beroperasional di Mal Pasar Proyek, Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timur sejak 2017.
Menurut dia, GPP di lantai 1 Atrium Pondokgede memanfaatkan area seluas 161,99 meter per segi untuk tahap awal.
Area tersebut resmi dioperasionalkan pada Senin (8/10) dengan membuka layanan sejumlah instansi publik di antaranya Sistem Pelayanan Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk pembayaran pajak tahunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk peningkatan hak atas lahan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk pengurusan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Kematian.
Selain itu, ada pula pelayanan Dinas Ketenagakerjaan ?untuk pengurusan Kartu Pencari Kerja/AK1, Badan Pendapatan Daerah untuk revisi indentitas wajib pajak, pembayaran PBB dan loket Bank Pembangunan Jawa Barat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PMPTSP) berupa sejumlah layanan perizinan usaha (SIUP, TDP, SIUJK, SIP Dokter, SIP Bidan, IPTM, SIP Angkutan dan IMB Rumah Tinggal Tunggal) serta layanan kesehatan di ?Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.
Sementara itu, untuk layanan Polres digunakan area seluas 117 meter per segi untuk pembuatan SKCK, STLK, perpanjangan SIM A dan SIM C, Izin Keramaian, e Tilang dan loket BRI.
Lebih lanjut, sarana dan prasarana yang telah tersedia di MPP Pondokgede tahap pertama, antara lain delapan unit komputer dan dua unit printer, jaringan oleh PT Telkom, jaringan listrik dan AC, papan maklumat pelayanan.
Terkait Sumber Daya Manusia, kata dia, Dinas PMPTSP sudah melaksanakan rekruitmen serta bimbingan teknis kepada petugas front office untuk Pelayanan Publik di Mall Atrium Pondok Gede sebanyak 22 orang yang selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan untuk bertugas.
Sementara itu, Koordinator Gerai Pelayanan Publik Pondokgede yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan pengaduan PMPTSP Kota Bekasi, Robert Siagian, mengatakan biaya operasional GPP mencapai Rp46 juta per bulan.
"Itu biaya untuk opersional kebersihan, listrik dan air bersih. Kita coba hitung, sampai Desember 2018 di anggarakan di APBD Perubahan. sampai sekarang murni CSR dari 27 perusahaan," katanya.
Dikatakan Robert, dana CSR perusahaan saat ini dimanfaatkan dalam bentuk barang berupa pembangunan partisi ruangan kerja, kursi, komputer.
"Pegelola Atrium Pondokgede membantu ruangannya untuk setahun secara gratis, tidak ada uang daerah yang terpakai. Tahap selanjutnya akan ada MoU (penyewaan area), tentunya dengan harga pemerintah lebih rendah," katanya.
(Advetorial Dinas PMPTSP Kota Bekasi).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Gerai Pelayanan Publik (GPP) ini merupakan hasil kerja sama dengan 27 perusahaan yang bersedia mengalokasilan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) mereka dalam bentuk barang dan tenaga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Ambarita di Bekasi, Senin.
Lintong mengatakan, GPP Pondokgede ini merupakan bagian dari program perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sebelumnya beroperasional di Mal Pasar Proyek, Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timur sejak 2017.
Menurut dia, GPP di lantai 1 Atrium Pondokgede memanfaatkan area seluas 161,99 meter per segi untuk tahap awal.
Area tersebut resmi dioperasionalkan pada Senin (8/10) dengan membuka layanan sejumlah instansi publik di antaranya Sistem Pelayanan Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk pembayaran pajak tahunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk peningkatan hak atas lahan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk pengurusan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Kematian.
Selain itu, ada pula pelayanan Dinas Ketenagakerjaan ?untuk pengurusan Kartu Pencari Kerja/AK1, Badan Pendapatan Daerah untuk revisi indentitas wajib pajak, pembayaran PBB dan loket Bank Pembangunan Jawa Barat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PMPTSP) berupa sejumlah layanan perizinan usaha (SIUP, TDP, SIUJK, SIP Dokter, SIP Bidan, IPTM, SIP Angkutan dan IMB Rumah Tinggal Tunggal) serta layanan kesehatan di ?Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.
Sementara itu, untuk layanan Polres digunakan area seluas 117 meter per segi untuk pembuatan SKCK, STLK, perpanjangan SIM A dan SIM C, Izin Keramaian, e Tilang dan loket BRI.
Lebih lanjut, sarana dan prasarana yang telah tersedia di MPP Pondokgede tahap pertama, antara lain delapan unit komputer dan dua unit printer, jaringan oleh PT Telkom, jaringan listrik dan AC, papan maklumat pelayanan.
Terkait Sumber Daya Manusia, kata dia, Dinas PMPTSP sudah melaksanakan rekruitmen serta bimbingan teknis kepada petugas front office untuk Pelayanan Publik di Mall Atrium Pondok Gede sebanyak 22 orang yang selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan untuk bertugas.
Sementara itu, Koordinator Gerai Pelayanan Publik Pondokgede yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan pengaduan PMPTSP Kota Bekasi, Robert Siagian, mengatakan biaya operasional GPP mencapai Rp46 juta per bulan.
"Itu biaya untuk opersional kebersihan, listrik dan air bersih. Kita coba hitung, sampai Desember 2018 di anggarakan di APBD Perubahan. sampai sekarang murni CSR dari 27 perusahaan," katanya.
Dikatakan Robert, dana CSR perusahaan saat ini dimanfaatkan dalam bentuk barang berupa pembangunan partisi ruangan kerja, kursi, komputer.
"Pegelola Atrium Pondokgede membantu ruangannya untuk setahun secara gratis, tidak ada uang daerah yang terpakai. Tahap selanjutnya akan ada MoU (penyewaan area), tentunya dengan harga pemerintah lebih rendah," katanya.
(Advetorial Dinas PMPTSP Kota Bekasi).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018