Bogor (Antaranews Megapolitan) - Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) menyadari bahwa korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Di pihak lain PTNBH merasa bahwa memiliki potensi yang besar untuk ikut berkontribusi turut memberantas korupsi di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Prof.Dr.Ir DS Priyarsono, Ketua Komisi A Dewan Guru Besar (DGB) Institut Pertanian Bogor dalam Sarasehan Anti Korupsi MDGB PTNBH di Kampus IPB Dramaga, Bogor (23/9). Menurutnya bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam gerakan anti korupsi adalah dengan menjadi pusat pendidikan anti korupsi. Ini karena sebagian besar pelaku korupsi adalah lulusan dari perguruan tinggi.
“Kami akan membentuk tim experts on call atau tim saksi ahli. Kami akan menghimpun dan mendukung para dosen yang bersedia menjadi saksi ahli untuk mengakkan keadilan dalam perkara peradilan tindak pidana korupsi. Mengapa dibutuhkan tim ini, karena banyak kasus di pengadilan yang membutuhkan saksi ahli. Masih sangat sedikit dosen yang berpartisipasi sebagai saksi ahli untuk keadilan. Alasannya mungkin belum ada kesadaran bahwa posisi itu penting untuk keadilan, ada perasaan khawatir diteror penjahat dan kurangnya insentif,” ujarnya.
Menurutnya, harus diakui bahwa perguruan tinggi belum mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas. Masih pada tahap menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu, belum ke perilaku atau sikap anti korupsi.
“Oleh karena itu kami perlu mawas diri, introspeksi. Sebenarnya berawal dari pendidikan tingkat dasar bagaimana agar tidak nyontek. Itu belum sepenuhnya berhasil. Dengan demikian, jika upaya-upaya dari perguruan tinggi, insyaAllah menjadi efektif untuk berantas korupsi. Kami percaya bahwa pendidikan tinggi dapat menjadi pusat pengkajian atau pusat riset untuk merumuskan langkah-langkah serta strategi memberantas korupsi. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi harus menjadi simbol gerakan anti korupsi nasional,” tuturnya.
Saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sangat maju dalam pendidikan anti korupsinya tapi ada yang juga yang belum mulai. Dari sekian banyak perguran tinggi, yang sudah memulai adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Paramadina.
“Perguruan tinggi swasta ternyata ada yang lebih progresif dalam memasukkan pendidikan anti korupsinya, ini menjadi introspeksi bagi kami (PTN) yang ternyata belum maju seperti seharusnya. Kami akan bekerja keras, kami kumpulkan dosen pengampu untuk bersama-sama memikirkan bentuk perkuliahan, ceramah atau metode lainnya yang efektif. Ada yang menjadi kuliah wajib di beberapa universitas, ada yang menjadi kuliah pilihan, ada yang diberikan dalam bentuk ceramah atau pemutaran film. Banyak variasi metode pelajaran anti korupsi. Kami ingin merumuskan metode mana yang cocok,” tambahnya. (zul)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal ini disampaikan oleh Prof.Dr.Ir DS Priyarsono, Ketua Komisi A Dewan Guru Besar (DGB) Institut Pertanian Bogor dalam Sarasehan Anti Korupsi MDGB PTNBH di Kampus IPB Dramaga, Bogor (23/9). Menurutnya bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam gerakan anti korupsi adalah dengan menjadi pusat pendidikan anti korupsi. Ini karena sebagian besar pelaku korupsi adalah lulusan dari perguruan tinggi.
“Kami akan membentuk tim experts on call atau tim saksi ahli. Kami akan menghimpun dan mendukung para dosen yang bersedia menjadi saksi ahli untuk mengakkan keadilan dalam perkara peradilan tindak pidana korupsi. Mengapa dibutuhkan tim ini, karena banyak kasus di pengadilan yang membutuhkan saksi ahli. Masih sangat sedikit dosen yang berpartisipasi sebagai saksi ahli untuk keadilan. Alasannya mungkin belum ada kesadaran bahwa posisi itu penting untuk keadilan, ada perasaan khawatir diteror penjahat dan kurangnya insentif,” ujarnya.
Menurutnya, harus diakui bahwa perguruan tinggi belum mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas. Masih pada tahap menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu, belum ke perilaku atau sikap anti korupsi.
“Oleh karena itu kami perlu mawas diri, introspeksi. Sebenarnya berawal dari pendidikan tingkat dasar bagaimana agar tidak nyontek. Itu belum sepenuhnya berhasil. Dengan demikian, jika upaya-upaya dari perguruan tinggi, insyaAllah menjadi efektif untuk berantas korupsi. Kami percaya bahwa pendidikan tinggi dapat menjadi pusat pengkajian atau pusat riset untuk merumuskan langkah-langkah serta strategi memberantas korupsi. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi harus menjadi simbol gerakan anti korupsi nasional,” tuturnya.
Saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sangat maju dalam pendidikan anti korupsinya tapi ada yang juga yang belum mulai. Dari sekian banyak perguran tinggi, yang sudah memulai adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Paramadina.
“Perguruan tinggi swasta ternyata ada yang lebih progresif dalam memasukkan pendidikan anti korupsinya, ini menjadi introspeksi bagi kami (PTN) yang ternyata belum maju seperti seharusnya. Kami akan bekerja keras, kami kumpulkan dosen pengampu untuk bersama-sama memikirkan bentuk perkuliahan, ceramah atau metode lainnya yang efektif. Ada yang menjadi kuliah wajib di beberapa universitas, ada yang menjadi kuliah pilihan, ada yang diberikan dalam bentuk ceramah atau pemutaran film. Banyak variasi metode pelajaran anti korupsi. Kami ingin merumuskan metode mana yang cocok,” tambahnya. (zul)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018