Cikarang, Bekasi (ANTARAnews Megapolitan) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa yang ada di wilayah setempat.
"Kita terus berupaya agar seluruh desa melakukan pengembangan BUMDes," kata Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Aat Barhaty, di Cikarang, Kamis.
Dia menyatakan, dari 180 Desa di Kabupaten Bekasi baru sekitar 50 Desa yang telah memiliki dan mengembangkan BUMDes sebagai penggerak ekonomi Desa.
Pihaknya meminta kepada seluruh Kepala Desa agar dapat menggali dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui keberadaan BUMDes.
"Jadi kita PADA 2018 akan mengupayakan untuk merealisasikan itu, satu Desa satu BUMDes," katanya.
Bagi Kepala Desa terpilih pada Pilkades Serentak 2018, maka Aat mengimbau agar BUMDes yang sudah ada di Desanya masing-masing dijaga dan dikembangkan agar lebih maksimal lagi.
"Saya juga berpesan untuk tidak mengganti keanggotaan (pengurus) BUMDes yang sudah ada karena mereka baru merintis dan juga luar biasa lelahnya untuk membentuk BUMDes ini agar bisa menjadi lebih berkembang," katanya.
Tokoh masyarakat setempat Syaiful Huda meminta Bupati Bekasi segera membuat Perbup terkait BUMDes seperti di Kabupaten Karawang yang mewajibkan Desa memiliki BUMDes.
"Kalau sudah diwajibkan, maka mau tidak mau semua Desa bikin semua," kata Staf Ahli Kementerian Desa itu.
Menurut dia, jika tidak ada ketegasan dari Kepala Daerah untuk mendorong terbentuknya BUMDes, maka kegiatan ekonomi desa akan jalan di tempat karena kurangnya perhatian dari Kepala Desa.
"Ini semua menjadi penting. Kalau mereka mau membentuk BUMDes mau tidak mau ada perubahan orientasi ngomongin soal potensi desa yang ada," katanya.
arena untuk mengukur kinerja Kepala Desa bukan hanya dari infrastruktur melainkan pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
"Kalau belum mulai-mulai itu menandakan pemerintah desa belum baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kita terus berupaya agar seluruh desa melakukan pengembangan BUMDes," kata Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Aat Barhaty, di Cikarang, Kamis.
Dia menyatakan, dari 180 Desa di Kabupaten Bekasi baru sekitar 50 Desa yang telah memiliki dan mengembangkan BUMDes sebagai penggerak ekonomi Desa.
Pihaknya meminta kepada seluruh Kepala Desa agar dapat menggali dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui keberadaan BUMDes.
"Jadi kita PADA 2018 akan mengupayakan untuk merealisasikan itu, satu Desa satu BUMDes," katanya.
Bagi Kepala Desa terpilih pada Pilkades Serentak 2018, maka Aat mengimbau agar BUMDes yang sudah ada di Desanya masing-masing dijaga dan dikembangkan agar lebih maksimal lagi.
"Saya juga berpesan untuk tidak mengganti keanggotaan (pengurus) BUMDes yang sudah ada karena mereka baru merintis dan juga luar biasa lelahnya untuk membentuk BUMDes ini agar bisa menjadi lebih berkembang," katanya.
Tokoh masyarakat setempat Syaiful Huda meminta Bupati Bekasi segera membuat Perbup terkait BUMDes seperti di Kabupaten Karawang yang mewajibkan Desa memiliki BUMDes.
"Kalau sudah diwajibkan, maka mau tidak mau semua Desa bikin semua," kata Staf Ahli Kementerian Desa itu.
Menurut dia, jika tidak ada ketegasan dari Kepala Daerah untuk mendorong terbentuknya BUMDes, maka kegiatan ekonomi desa akan jalan di tempat karena kurangnya perhatian dari Kepala Desa.
"Ini semua menjadi penting. Kalau mereka mau membentuk BUMDes mau tidak mau ada perubahan orientasi ngomongin soal potensi desa yang ada," katanya.
arena untuk mengukur kinerja Kepala Desa bukan hanya dari infrastruktur melainkan pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
"Kalau belum mulai-mulai itu menandakan pemerintah desa belum baik," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018