Cikarang, Bekasi (ANTARAnews Megapolitan) - Sebanyak 2.000 tenaga guru honorer se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Senin, menggelar aksi demonstrasi menuntut kesejahteraan ekonomi di komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.
Dalam aksinya, mereka meminta Pemkab Bekasi memenuhi empat tuntutan yang disuarakan di antaranya mengangkat seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati, meningkatkan kesejahteraan guru honorer se-Kabupaten Bekasi minimal setara UMK.
"Kemudian memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan terakhir mendatabasekan honorer se-Kabupaten Bekasi dalam database BKD," kata Ketua FPHI Kecamatan Bojongmangu, Pandi, di Cikarang, Senin.
Dia mengatakan aksi damai kali ini merupakan langkah awal yang dilakukan pihaknya dengan tujuan apa yang menjadi aspirasi seluruh tenaga honorer di Kabupaten Bekasi dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah setempat.
"Kalau hari ini tuntutan tidak dikabulkan, maka kami akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dari ini," katanya.
Pihaknya bahkan telah sepakat akan melakukan mogok kerja apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memenuhi tuntutan yang diminta FPHI Kabupaten Bekasi.
"Karena kami menganggap permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum disikapi secara jelas oleh pemerintah daerah. Ibu Bupati seharusnya segera merespon dan menuntaskan permasalahan ini," tandas Pandi.
Menurut dia, kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Bekasi masih jauh dari kata cukup karena saat ini mereka hanya menerima upah honorer sebesar Rp 45.000 per hari. Untuk itu lewat aksi ini dirinya berharap Bupati Bekasi dapat mengabulkan segala tuntutan pihaknya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengapresiasi perjuangan konkret rekan-rekan honorer pada aksi damai hari ini.
"Ini bentuk nyata, bahwa terdapat banyak permasalahan honorer yang sudah menggunung seperti gunung es yang sebagian disuarakan rekan-rekan honorer hari ini ke Pemkab Bekasi," katanya.
Berkaitan tuntutan yang disampaikan hari ini pihaknya mengaku telah melakukan upaya, baik dari pengalokasian anggaran jaminan sosial tenaga kerja atau Jastek sebesar Rp 161 Miliar sejak 2017.
Kemudian bentuk pengakuan dan SK dari pemerintah daerah dengan ditetapkannya para honorer sebagai penerima Jastek dari APBD.
"Di situ SK Bupati berkaitan penerima Jastek sudah ada, Baru itu saja pengakuan Pemkab Bekasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Dalam aksinya, mereka meminta Pemkab Bekasi memenuhi empat tuntutan yang disuarakan di antaranya mengangkat seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati, meningkatkan kesejahteraan guru honorer se-Kabupaten Bekasi minimal setara UMK.
"Kemudian memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan terakhir mendatabasekan honorer se-Kabupaten Bekasi dalam database BKD," kata Ketua FPHI Kecamatan Bojongmangu, Pandi, di Cikarang, Senin.
Dia mengatakan aksi damai kali ini merupakan langkah awal yang dilakukan pihaknya dengan tujuan apa yang menjadi aspirasi seluruh tenaga honorer di Kabupaten Bekasi dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah setempat.
"Kalau hari ini tuntutan tidak dikabulkan, maka kami akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dari ini," katanya.
Pihaknya bahkan telah sepakat akan melakukan mogok kerja apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memenuhi tuntutan yang diminta FPHI Kabupaten Bekasi.
"Karena kami menganggap permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum disikapi secara jelas oleh pemerintah daerah. Ibu Bupati seharusnya segera merespon dan menuntaskan permasalahan ini," tandas Pandi.
Menurut dia, kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Bekasi masih jauh dari kata cukup karena saat ini mereka hanya menerima upah honorer sebesar Rp 45.000 per hari. Untuk itu lewat aksi ini dirinya berharap Bupati Bekasi dapat mengabulkan segala tuntutan pihaknya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengapresiasi perjuangan konkret rekan-rekan honorer pada aksi damai hari ini.
"Ini bentuk nyata, bahwa terdapat banyak permasalahan honorer yang sudah menggunung seperti gunung es yang sebagian disuarakan rekan-rekan honorer hari ini ke Pemkab Bekasi," katanya.
Berkaitan tuntutan yang disampaikan hari ini pihaknya mengaku telah melakukan upaya, baik dari pengalokasian anggaran jaminan sosial tenaga kerja atau Jastek sebesar Rp 161 Miliar sejak 2017.
Kemudian bentuk pengakuan dan SK dari pemerintah daerah dengan ditetapkannya para honorer sebagai penerima Jastek dari APBD.
"Di situ SK Bupati berkaitan penerima Jastek sudah ada, Baru itu saja pengakuan Pemkab Bekasi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018