Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bogor, Jawa Barat, Nurhayanti mengatakan secara keseluruhan pendapatan daerah setelah pembahasan direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp45,878 Miliar atau naik 1,88 persen dari semula sebesar Rp6,980 Triliun.
"Pembahasan itu diungkapkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kamis (20/9) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018," katanya di Cibinong, Jumat.
Menurut dia, ini merupakan rangkaian sidang paripurna yang sebelumnya membahas mengenai penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Perda) perubahan APBD tahun 2018.
Kemudian itu telah ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif pada tingkat badan anggaran dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah mengawal usulan dari masyarakat, terutama dalam penyedian layanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyrakat,'' katanya.
Namun dalam hal ini akan mendapatkan total pendapatan sebesar Rp7,26 Triliun yang bersumber dari pajak, pariwisata, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp45,878 Miliar Rupiah atau naik 0,59 persen dari belanja yang semula diusulkan sebesar Rp7,828 Triliun. sehingga total belanja daerah hasil pembahasan menjadi Rp7,874 Miliar.
Tetapi pada APBD murni Tahun 2018 direncanakan sebesar 7,659 Trilyun, maka total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 215,27 Milyar Rupiah atau naik 2,81 persen.
Ia menambahkan usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2018,yang berkaitan dengan masih adanya peraturan perundang-undangan akan menjadi dasa atau pedoman materi.
Itu nantinya menjadi materi penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang belum diterbitkan dengan adanya tahapan dan mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu.
"Serta adanya kebutuhan yang mendesak maka diharapkan dapat diterbitkan sebelum perubahan APBD 2018 berlangsung," katanya.
Lanjut Nurhayanti menjelaskan dalam fase ini memang diperlukan guna menunjang beberapa kepentingan masyarakat dan program kegiatan pemerintah daerah setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pembahasan itu diungkapkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kamis (20/9) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018," katanya di Cibinong, Jumat.
Menurut dia, ini merupakan rangkaian sidang paripurna yang sebelumnya membahas mengenai penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Perda) perubahan APBD tahun 2018.
Kemudian itu telah ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif pada tingkat badan anggaran dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah mengawal usulan dari masyarakat, terutama dalam penyedian layanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyrakat,'' katanya.
Namun dalam hal ini akan mendapatkan total pendapatan sebesar Rp7,26 Triliun yang bersumber dari pajak, pariwisata, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp45,878 Miliar Rupiah atau naik 0,59 persen dari belanja yang semula diusulkan sebesar Rp7,828 Triliun. sehingga total belanja daerah hasil pembahasan menjadi Rp7,874 Miliar.
Tetapi pada APBD murni Tahun 2018 direncanakan sebesar 7,659 Trilyun, maka total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 215,27 Milyar Rupiah atau naik 2,81 persen.
Ia menambahkan usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2018,yang berkaitan dengan masih adanya peraturan perundang-undangan akan menjadi dasa atau pedoman materi.
Itu nantinya menjadi materi penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang belum diterbitkan dengan adanya tahapan dan mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu.
"Serta adanya kebutuhan yang mendesak maka diharapkan dapat diterbitkan sebelum perubahan APBD 2018 berlangsung," katanya.
Lanjut Nurhayanti menjelaskan dalam fase ini memang diperlukan guna menunjang beberapa kepentingan masyarakat dan program kegiatan pemerintah daerah setempat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018