Purwakarta (Antaranews Megapolitan) - Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia menyebutkan hingga saat ini PMI, mulai dari pusat hingga daerah, masih menghadapi masalah kesulitan anggaran.
"Memang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, tetapi masih ada permasalahan yang dialami PMI, seperti masalah anggaran," kata Pengurus Pusat Ketua Bidang Relawan PMI, Muhammad Muas, di sela Temu Karya Relawan PMI Tingkat Nasional di Kabupaten Purwakarta, Jabar, Selasa.
Ia mengatakan Lokakarya Kepalangmerahan pada rangkaian acara Temu Karya Relawan PMI Tingkat Nasional yang digelar di Jatiluhur, Purwakarta itu, membahas berbagai macam hal terkait dengan keberadaan PMI, di antaranya keberadaan PMI di tengah negara harus diperkuat, khususnya di mata pemerintahan, terutama membantu penanganan masalah kemanusiaan, baik konflik, bencana alam, maupun lainnya.
Muas mengakui selama ini PMI masih mengalami permasalahan dalam pendanaan.
Harus diakui, katanya, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dari APBD maupun APBN, sebagai hal yang masih sulit dengan alasan tidak adanya pos anggaran.
Atas hal tersebut, katanya, perlu ada solusi yang tepat dalam penanganan masalah pendanaan sebab keberadaan PMI di masyarakat Indonesia tidak perlu disangsikan lagi, apalagi menyangkut masalah kemanusiaan.
"Jadi kami mengapresiasi kepada seluruh relawan yang ada di daerah maupun pusat. Mereka bekerja dengan ikhlas dan selalu menjadi yang terdepan dalam penyelesaian masalah kemanusiaan. Tapi sayangnya tidak didukung pemerintah dalam hal pendanaan," katanya.
Melalui Lokakarya Kepalangmerahan diharapkan menghasilkan solusi yang tepat untuk PMI, khususnya dalam masalah pendanaan.
Walaupun saat ini sudah ada daerah yang mengalokasikan khusus untuk pendanaan tersebut, kata dia, di sisi lain masih banyak daerah yang kurang peduli.
Direktur Perencanaan Perundang-undangan Kemenkum HAM RI Dhahana Putra mengatakan saat ini tengah dibahas rencana peraturan pemerintah terkait dengan kepalangmerahan, salah satunya masalah anggaran.
"Memang untuk masalah anggaran, khususnya di APBN perlu adanya pembahasan khusus. Karena ada beberapa kementerian yang terkait dengan PMI sehingga masalah pendanaan ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Memang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, tetapi masih ada permasalahan yang dialami PMI, seperti masalah anggaran," kata Pengurus Pusat Ketua Bidang Relawan PMI, Muhammad Muas, di sela Temu Karya Relawan PMI Tingkat Nasional di Kabupaten Purwakarta, Jabar, Selasa.
Ia mengatakan Lokakarya Kepalangmerahan pada rangkaian acara Temu Karya Relawan PMI Tingkat Nasional yang digelar di Jatiluhur, Purwakarta itu, membahas berbagai macam hal terkait dengan keberadaan PMI, di antaranya keberadaan PMI di tengah negara harus diperkuat, khususnya di mata pemerintahan, terutama membantu penanganan masalah kemanusiaan, baik konflik, bencana alam, maupun lainnya.
Muas mengakui selama ini PMI masih mengalami permasalahan dalam pendanaan.
Harus diakui, katanya, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dari APBD maupun APBN, sebagai hal yang masih sulit dengan alasan tidak adanya pos anggaran.
Atas hal tersebut, katanya, perlu ada solusi yang tepat dalam penanganan masalah pendanaan sebab keberadaan PMI di masyarakat Indonesia tidak perlu disangsikan lagi, apalagi menyangkut masalah kemanusiaan.
"Jadi kami mengapresiasi kepada seluruh relawan yang ada di daerah maupun pusat. Mereka bekerja dengan ikhlas dan selalu menjadi yang terdepan dalam penyelesaian masalah kemanusiaan. Tapi sayangnya tidak didukung pemerintah dalam hal pendanaan," katanya.
Melalui Lokakarya Kepalangmerahan diharapkan menghasilkan solusi yang tepat untuk PMI, khususnya dalam masalah pendanaan.
Walaupun saat ini sudah ada daerah yang mengalokasikan khusus untuk pendanaan tersebut, kata dia, di sisi lain masih banyak daerah yang kurang peduli.
Direktur Perencanaan Perundang-undangan Kemenkum HAM RI Dhahana Putra mengatakan saat ini tengah dibahas rencana peraturan pemerintah terkait dengan kepalangmerahan, salah satunya masalah anggaran.
"Memang untuk masalah anggaran, khususnya di APBN perlu adanya pembahasan khusus. Karena ada beberapa kementerian yang terkait dengan PMI sehingga masalah pendanaan ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018