Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 675 ribu dari total 2,6 juta jiwa warga di wilayah setempat telah mengakses program berobat gratis dengan kepemilikan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).
"Pengunjung di 43 rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang menggunakan jaminan KS sampai dengan September sudah menembus angka 675 ribu," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, pembiayaan rumah sakit bagi pasien KS-NIK telah menghabiskan dana APBD sebesar Rp197 miliar dari alokasi anggaran 2018 sebesar Rp237 miliar.
Tanti menilai, kebutuhan dana untuk pelayanan dasar kesehatan di Kota Bekasi jauh lebih menguntungkan masyarakat bila dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Program KS-NIK berlaku bagi semua lapisan masyarakat Kota Bekasi secara gratis," katanya.
Kalau semua warga Kota Bekasi ditanggung premi BPJS Kesehatan, kata dia, maka prediksi dana pemerintah yang dikeluarkan mencapai Rp600 miliar lebih dalam setahun.
Rinciannya, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,6 juta jiwa, 400 ribu jiwa di antaranya merupakan peserta jaminan kesehatan nasional yang ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
"Kalau diintergrasikan ke BPJS, kami harus membayar premi bagi 2,2 juta jiwa penduduk Kota Bekasi, dana yang dibutuhkan Rp607 miliar," ujarnya.
Dikatakan Tati, program KS-NIK yang berjalan sejak 2017 telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya.
"Saat ini warga Kota Bekasi bisa melakukan diagnosa penyakit untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, sebab semua pelayanan ini kita sediakan secara gratis karena ditanggung pemerintah daerah," katanya.
Latar belakang dari pemberlakuan KS-NIK adalah ikarena semua penduduk Kota Bekasi mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan gratis dari pemerintah.
"Masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan Kota Bekasi, sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah," katanya.
Salah satu penerima manfaat KS-NIK, Handoko (59) warga Perumahan Pondok Mitra Lestari mengaku sangat diuntungkan dengan KS-NIK.
"Saya bisa bolak balik sampai empat kali sepekan untuk perawatan jalan penyakit stroke dan saya bersyukur saat ini kondisi mulai membaik," katanya.
Handoko mengalkulasi kebutuhan dana yang telah ditanggung Pemkot Bekasi selama berobat jalan diperkirakan mencapai Rp35 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pengunjung di 43 rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang menggunakan jaminan KS sampai dengan September sudah menembus angka 675 ribu," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, pembiayaan rumah sakit bagi pasien KS-NIK telah menghabiskan dana APBD sebesar Rp197 miliar dari alokasi anggaran 2018 sebesar Rp237 miliar.
Tanti menilai, kebutuhan dana untuk pelayanan dasar kesehatan di Kota Bekasi jauh lebih menguntungkan masyarakat bila dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Program KS-NIK berlaku bagi semua lapisan masyarakat Kota Bekasi secara gratis," katanya.
Kalau semua warga Kota Bekasi ditanggung premi BPJS Kesehatan, kata dia, maka prediksi dana pemerintah yang dikeluarkan mencapai Rp600 miliar lebih dalam setahun.
Rinciannya, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,6 juta jiwa, 400 ribu jiwa di antaranya merupakan peserta jaminan kesehatan nasional yang ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
"Kalau diintergrasikan ke BPJS, kami harus membayar premi bagi 2,2 juta jiwa penduduk Kota Bekasi, dana yang dibutuhkan Rp607 miliar," ujarnya.
Dikatakan Tati, program KS-NIK yang berjalan sejak 2017 telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya.
"Saat ini warga Kota Bekasi bisa melakukan diagnosa penyakit untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, sebab semua pelayanan ini kita sediakan secara gratis karena ditanggung pemerintah daerah," katanya.
Latar belakang dari pemberlakuan KS-NIK adalah ikarena semua penduduk Kota Bekasi mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan gratis dari pemerintah.
"Masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan Kota Bekasi, sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah," katanya.
Salah satu penerima manfaat KS-NIK, Handoko (59) warga Perumahan Pondok Mitra Lestari mengaku sangat diuntungkan dengan KS-NIK.
"Saya bisa bolak balik sampai empat kali sepekan untuk perawatan jalan penyakit stroke dan saya bersyukur saat ini kondisi mulai membaik," katanya.
Handoko mengalkulasi kebutuhan dana yang telah ditanggung Pemkot Bekasi selama berobat jalan diperkirakan mencapai Rp35 juta.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018