Bogor (Antaranews Megapolitan) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Jawa Barat, melaksanakan sensus barang milik daerah tahun 2018 dalam rangka tertib administrasi.
"Pemkot Bogor ingin memperoleh data inventaris barang daerah yang benar, maka itu sensus ini dilakukan," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, dalam kegiatan pengarahan Sensus barang milik daerah tahun 2018, Kamis.
Ia menjelaskan sensus dilakukan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan sensus barang secara rutin lima tahun sekali.
Pelaksanaan sensus tersebut, lanjutnya, sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah serta Perwali Nomor 58 Tahun 2018.
"Melalui sensus ini kita ingin mendapatkan kepastian data inventaris barang yang ada benar, dalam arti barangnya benar ada, asal usulnya benar, dan benar pengadimistrasiannya," kata Ade.
Ia mengungkapkan bahwa masih ada barang-barang milik daerah yang memerlukan akurasi data. Sehingga sensus ini diharapkan, barang atau aset daerah yang telah teradministrasi atau tercatat jelas akurasinya.
"Kalaupun sekarang ini sudah dilakukan dengan sangat baik tetapi perlu terus ditingkatkan. Tiga kata kunci dalam pengelolaan barang ini data harus benar, akurat dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan," kata Ade mengingatkan.
Oleh karna itu, Ade meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinkronkan antara penyusunan, penggunaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
Menurut dia, jika ada data yang tidak sinkron, hal tersebut akan terjadi ketimpangan yang berujung pada pelanggaran dan ketidakprofesionalan dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya.
"Harta satu rupiah pun dengan pembelian APBD harus dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun fisik," kata Ade menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Pemkot Bogor ingin memperoleh data inventaris barang daerah yang benar, maka itu sensus ini dilakukan," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, dalam kegiatan pengarahan Sensus barang milik daerah tahun 2018, Kamis.
Ia menjelaskan sensus dilakukan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan sensus barang secara rutin lima tahun sekali.
Pelaksanaan sensus tersebut, lanjutnya, sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah serta Perwali Nomor 58 Tahun 2018.
"Melalui sensus ini kita ingin mendapatkan kepastian data inventaris barang yang ada benar, dalam arti barangnya benar ada, asal usulnya benar, dan benar pengadimistrasiannya," kata Ade.
Ia mengungkapkan bahwa masih ada barang-barang milik daerah yang memerlukan akurasi data. Sehingga sensus ini diharapkan, barang atau aset daerah yang telah teradministrasi atau tercatat jelas akurasinya.
"Kalaupun sekarang ini sudah dilakukan dengan sangat baik tetapi perlu terus ditingkatkan. Tiga kata kunci dalam pengelolaan barang ini data harus benar, akurat dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan," kata Ade mengingatkan.
Oleh karna itu, Ade meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinkronkan antara penyusunan, penggunaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
Menurut dia, jika ada data yang tidak sinkron, hal tersebut akan terjadi ketimpangan yang berujung pada pelanggaran dan ketidakprofesionalan dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya.
"Harta satu rupiah pun dengan pembelian APBD harus dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun fisik," kata Ade menegaskan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018