Bogor (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Pertanian berencana akan melanjutkan program pendampingan dosen dan mahasiswa STPP melalui kegiatan pengabdian masyarakat, dan penelitian, serta praktek kerja lapang (PKL) di kawasan perbatasan Indonesia.
"Kami akan merancang program serupa di 2019, tentunya dengan format yang lebih solid lagi," kata Siswoyo, Kepala Bidang Program dan Kerja Sama bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian, di Bogor, Rabu.
Tahun 2018, Kementerian Pertanian telah melakukan program pendampingan dosen dan mahasiswa melibatkan enam STPP melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan PKL di kawasan perbatasan di tiga provinsi.
Program ini bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melibatkan puluhan dosen dan 208 mahasiswa di enam STPP milik Kementerian Pertanian.
Selama satu bulan mahasiswa melaksanakan PKL dan pengabdian masyarakat di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, NTT, dan Papua.
"Uji coba pertama program ini sudah berjalan Juli lalu, akan diprogramkan tahun depan, dengan tambahan seperti waktu diperpanjang dari sebulan menjadi dua bulan," katanya.
Menurutnya, program ini perlu dilanjutkan melihat potensi kawasan perbatasan yang perlu dikembangkan. Baik itu pertanian sawah, hortikultura, perkebunan, maupun peternakannya.
Ia mencontohkan, wilayah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki potensi pertanian yang bagus.
"Jika ini dikembangkan, kita bisa membuat aktivitas ekonomi masyarakat terutama di bidang pertanian, mereka bisa memasarkan produksinya ke negara tetangga," kata Siswoyo.
Ia mengatakan, program pendampingan wilayah perbatasan oleh mahasiswa STPP selain menjadi sarana mengasah skill mahasiswa melakukan penyuluh kepada masyarakat. Juga bagian dari regenerasi petani muda.
"Dengan program ini juga tercipta peluang kerja sama antara STPP dengan pemerintah daerah, baik itu pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan, dan pengiriman utusan daerah untuk studi di STPP," Siswoyo.
Siswoyo menambahkan, program pendampingan kawasan perbatasan sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari kawasan pinggiran.
Untuk menyusun program lanjutan pendampingan, pengabdian, PKL di kawasan perbatasan. Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian menggelar workshop yang akan membahas program lanjutan di tahun 2019.
Workshop dihadiri seluruh STPP di Indonesia, dan pemerintah daerah yang menjadi target pendampingan wilayah perbatasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kami akan merancang program serupa di 2019, tentunya dengan format yang lebih solid lagi," kata Siswoyo, Kepala Bidang Program dan Kerja Sama bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian, di Bogor, Rabu.
Tahun 2018, Kementerian Pertanian telah melakukan program pendampingan dosen dan mahasiswa melibatkan enam STPP melalui kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan PKL di kawasan perbatasan di tiga provinsi.
Program ini bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melibatkan puluhan dosen dan 208 mahasiswa di enam STPP milik Kementerian Pertanian.
Selama satu bulan mahasiswa melaksanakan PKL dan pengabdian masyarakat di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, NTT, dan Papua.
"Uji coba pertama program ini sudah berjalan Juli lalu, akan diprogramkan tahun depan, dengan tambahan seperti waktu diperpanjang dari sebulan menjadi dua bulan," katanya.
Menurutnya, program ini perlu dilanjutkan melihat potensi kawasan perbatasan yang perlu dikembangkan. Baik itu pertanian sawah, hortikultura, perkebunan, maupun peternakannya.
Ia mencontohkan, wilayah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki potensi pertanian yang bagus.
"Jika ini dikembangkan, kita bisa membuat aktivitas ekonomi masyarakat terutama di bidang pertanian, mereka bisa memasarkan produksinya ke negara tetangga," kata Siswoyo.
Ia mengatakan, program pendampingan wilayah perbatasan oleh mahasiswa STPP selain menjadi sarana mengasah skill mahasiswa melakukan penyuluh kepada masyarakat. Juga bagian dari regenerasi petani muda.
"Dengan program ini juga tercipta peluang kerja sama antara STPP dengan pemerintah daerah, baik itu pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan, dan pengiriman utusan daerah untuk studi di STPP," Siswoyo.
Siswoyo menambahkan, program pendampingan kawasan perbatasan sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari kawasan pinggiran.
Untuk menyusun program lanjutan pendampingan, pengabdian, PKL di kawasan perbatasan. Pusat Pendidikan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian menggelar workshop yang akan membahas program lanjutan di tahun 2019.
Workshop dihadiri seluruh STPP di Indonesia, dan pemerintah daerah yang menjadi target pendampingan wilayah perbatasan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018