Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan Jejen Sayuti meminta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin memaksimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini karena dalam dua tahun terakhir banyak pos anggaran yang tidak terserap.
"Akibatnya Silpa kita selalu membengkak di akhir tahun, ini yang menjadi sorotan kita," katanya di Cikarang, Jumat.
Jejen menjelaskan Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bekasi selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan sekitar yakni sebesar Rp 755 miliar di tahun 2016 dan Rp 891 miliar pada akhir tahun lalu.
"Kenaikannya cukup signifikan, sebesar kurang lebih 15 persen," katanya.
Menurut dia ada dua faktor penyebab pembengkakan Silpa Kabupaten Bekasi di antaranya efisiensi anggaran dan penurunan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
"Kalau faktor yang pertama sih oke, tetapi faktor kedua ini yang bahaya. Di tahun 2017 ini ada kenaikan sebesar Rp 136 miliar dibandingkan sebelumnya, ini ada apa, sehingga secara tidak langsung ini juga menjadi beban bagi kita di DPRD," katanya.
Sebab di tengah minimnya penyerapan anggaran oleh Pemerintah Daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti kesehatan, pendidikan, jalan termasuk gaji untuk pegawai honorer baik di bidang kesehatan atau pun pendidikan.
"Makanya saya tekankan kemarin pada Rapat Paripurna pengesahan Raperda P2ABPD agar Bupati serius menanggapi rekomendasi kita. Jangan dianggap main-main karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan perhatian kita," katanya.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan penyerapan anggaran yang belum maksimal hingga pertengahan tahun ini kemungkinan disebabkan perencanaan yang belum tepat.
"Di saat pembahasan (perencanaan) saya masih cuti jadi mungkin masih ada perencanaan yang kurang pas dan akhirnya kita tidak bisa serap. Pasti ada konsekuensinya," katanya.
Namun Neneng meyakini Silpa di akhir tahun ini akan berkurang karena dirinya terus mengingatkan langsung ke OPD agar segera menyerap anggaran, terutama OPD yang memiliki anggaran relatif besar.
Menurut dia dari puluhan OPD hanya dinas teknis yang penyerapannya belum maksimal seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
"Kalau dinas-dinas yang anggarannya kecil kemungkinan bisa sampai 100 persen penyerapannya, tapi dinas teknis seperti PUPR ini, penyerapannya masih delapan persen. Entar kita `pecut` PUPR," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Akibatnya Silpa kita selalu membengkak di akhir tahun, ini yang menjadi sorotan kita," katanya di Cikarang, Jumat.
Jejen menjelaskan Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bekasi selama dua tahun terakhir mengalami kenaikan sekitar yakni sebesar Rp 755 miliar di tahun 2016 dan Rp 891 miliar pada akhir tahun lalu.
"Kenaikannya cukup signifikan, sebesar kurang lebih 15 persen," katanya.
Menurut dia ada dua faktor penyebab pembengkakan Silpa Kabupaten Bekasi di antaranya efisiensi anggaran dan penurunan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
"Kalau faktor yang pertama sih oke, tetapi faktor kedua ini yang bahaya. Di tahun 2017 ini ada kenaikan sebesar Rp 136 miliar dibandingkan sebelumnya, ini ada apa, sehingga secara tidak langsung ini juga menjadi beban bagi kita di DPRD," katanya.
Sebab di tengah minimnya penyerapan anggaran oleh Pemerintah Daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti kesehatan, pendidikan, jalan termasuk gaji untuk pegawai honorer baik di bidang kesehatan atau pun pendidikan.
"Makanya saya tekankan kemarin pada Rapat Paripurna pengesahan Raperda P2ABPD agar Bupati serius menanggapi rekomendasi kita. Jangan dianggap main-main karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan perhatian kita," katanya.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan penyerapan anggaran yang belum maksimal hingga pertengahan tahun ini kemungkinan disebabkan perencanaan yang belum tepat.
"Di saat pembahasan (perencanaan) saya masih cuti jadi mungkin masih ada perencanaan yang kurang pas dan akhirnya kita tidak bisa serap. Pasti ada konsekuensinya," katanya.
Namun Neneng meyakini Silpa di akhir tahun ini akan berkurang karena dirinya terus mengingatkan langsung ke OPD agar segera menyerap anggaran, terutama OPD yang memiliki anggaran relatif besar.
Menurut dia dari puluhan OPD hanya dinas teknis yang penyerapannya belum maksimal seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
"Kalau dinas-dinas yang anggarannya kecil kemungkinan bisa sampai 100 persen penyerapannya, tapi dinas teknis seperti PUPR ini, penyerapannya masih delapan persen. Entar kita `pecut` PUPR," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018