Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - PT Perkebunan Nusantara VIII bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyediakan tujuh hektare lahan pembangunan kios pedagang kaki lima (PKL) relokasi dari kawasan Puncak.
"Itu dilakukan untuk 500 PKL. Nanti mereka akan menempati kios-kios di tempat peristirahatan Gunung Mas," kata Direktur Manajemen Aset PTP Gunara di Puncak, Jawa Barat, Jumat.
Menurut dia pola pengaturan tersebut tidaklah unik melainkan menciptakan sebuah solusi tepat untuk menciptakan lapangan pekerjaan mandiri.
Dengan begitu diharapkan akan terjadi sinergisitas mutual-multi fungsi yaitu PKL menghasilkan pendapatan untuk pemkab dari uang sewa kios dan retribusi.
Pembangunan kios-kios itu akan dilengkapi tempat parkir.
Ia menambahkan pembangunan aset tersebut akan mulai dikerjakan pada September 2018 untuk tahap pertama. Tahap kedua 2019.
Di areal itu akan dibangun kios beserta fasilitas pendukung mencapai 5,5 hektare, dan sisanya infrastruktur jalan.
"Ini adalah terobosan solutif untuk pemberdayaan PKL. Diharapkan nanti ada pengaturan harga jual agar omzet PKL baik," katanya.
Gunara mengatakan, "Ini trik atau langkah tepat. Pemerintah daerah dapat mudah mengatur dengan pola pembagian dan pemerataan PKL."
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Itu dilakukan untuk 500 PKL. Nanti mereka akan menempati kios-kios di tempat peristirahatan Gunung Mas," kata Direktur Manajemen Aset PTP Gunara di Puncak, Jawa Barat, Jumat.
Menurut dia pola pengaturan tersebut tidaklah unik melainkan menciptakan sebuah solusi tepat untuk menciptakan lapangan pekerjaan mandiri.
Dengan begitu diharapkan akan terjadi sinergisitas mutual-multi fungsi yaitu PKL menghasilkan pendapatan untuk pemkab dari uang sewa kios dan retribusi.
Pembangunan kios-kios itu akan dilengkapi tempat parkir.
Ia menambahkan pembangunan aset tersebut akan mulai dikerjakan pada September 2018 untuk tahap pertama. Tahap kedua 2019.
Di areal itu akan dibangun kios beserta fasilitas pendukung mencapai 5,5 hektare, dan sisanya infrastruktur jalan.
"Ini adalah terobosan solutif untuk pemberdayaan PKL. Diharapkan nanti ada pengaturan harga jual agar omzet PKL baik," katanya.
Gunara mengatakan, "Ini trik atau langkah tepat. Pemerintah daerah dapat mudah mengatur dengan pola pembagian dan pemerataan PKL."
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018