Bekasi (Antaranews Megapolitan) – Pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 lalu yang berjalan damai dan kondusif dengan angka partisipan tinggi diapresiasi oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang juga politisi Hanura, Syaherallayali.
Pihaknya bangga, bahwa proses Pilkada Kota Bekasi berjalan baik dengan angka partisipan lebih tinggi dari sebelumnya.
“Saya bersyukur pelaksanaan Pilkada berjalan baik. Yang membanggakan itu tingkat partisipasi masyarakat lebih baik. Dulu hanya 49 persen, sekarang mencapai 70 persen. Artinya masyarakat Kota Bekasi sudah melek politik,” bangganya.
Menurutnya, keberhasilan Pilkada Kota Bekasi tidak lepas dari kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah gencar mensosialilasikan Pilkada.
“Sosialisasi oleh KPU sudah baik dalam mengkampanyekan Pilkada, ini dibuktikan dengan angka partisipan yang naik jauh dari Pilkada sebelumnya,” tambahnya.
Syaherallayali mengimbau agar apapun hasil real count nanti, bisa diterima oleh masyarakat Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi tetap kondusif pascapilkada.
“Apapun hasil penghitung quick count atau real count menjadikan masyarakat dengan ikhlas dan sadar bahwa itu hasil terbaik dan tidak melakukan gerakan ketidakpuasan,” imbaunya.
Pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada dengan KPUD Kota Bekasi. Agenda dengar pendapat itu sendiri akan dilakukan setelah ada penetapan hasil real count oleh KPUD Kota Bekasi.
“Tentu kita akan dengar pendapat dengan KPUD terkait pelaksanaan Pilkada. Meskipun Pilkada berjalan lancar, tetap saja ada pelanggaran yang terjadi, dan ini harus kita evaluasi,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa, pelanggaran Pilkada mesti ditindak tegas, karena telah mencederai Pilkada dan akan kembali terulang di Pilkada berikutnya jika tidak ditindak.
“Bagaimana pemasangan alat peraga kampanye banyak melanggar aturan tidak sesuai. Adanya isu SARA mencerminkan adanya paslon yang tidak mematuhi peraturan. Juga adanya masyarakat yang mendapat undangan C6 itu terlambat, tidak di H-3 pencoblosan tetapi dapat di malam sebelum pencoblosan, ini juga harus dievaluasi,” tambahnya.
Untuk pelaksanaan Pilkada ke depan target partisipan harus naik 15 persen, menjadi 80 persen. Dirinya mengimbau agar seluruh partai politik dan kader politik bekerja keras mewujudkannya.
“Tentu target capaian 70 persen terus ditingkatkan karena di Pileg peranan parpol dan kader politik penting. Target 85 persen akan dicapai dengan kerjasama seluruh stakeholder agar memberikan peran supaya masyarakat mau berpastisipasi,” jelasnya lagi.
Dirinya juga menekankan agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada. Ia juga mengutuk pelanggaran isu SARA yang terjadi, sebagai kesalahan yang tidak boleh dibiarkan.
“Bagi kami Panwas tentu harus bisa mengambil langkah penindakan terhadap pelanggaran. Pelanggaran di luar Isu SARA masih normatif, hanya saja mendeskriditkan salah satu Paslon dengan isu SARA itu harus ditindak,” tutupnya. (ris)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Pihaknya bangga, bahwa proses Pilkada Kota Bekasi berjalan baik dengan angka partisipan lebih tinggi dari sebelumnya.
“Saya bersyukur pelaksanaan Pilkada berjalan baik. Yang membanggakan itu tingkat partisipasi masyarakat lebih baik. Dulu hanya 49 persen, sekarang mencapai 70 persen. Artinya masyarakat Kota Bekasi sudah melek politik,” bangganya.
Menurutnya, keberhasilan Pilkada Kota Bekasi tidak lepas dari kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah gencar mensosialilasikan Pilkada.
“Sosialisasi oleh KPU sudah baik dalam mengkampanyekan Pilkada, ini dibuktikan dengan angka partisipan yang naik jauh dari Pilkada sebelumnya,” tambahnya.
Syaherallayali mengimbau agar apapun hasil real count nanti, bisa diterima oleh masyarakat Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi tetap kondusif pascapilkada.
“Apapun hasil penghitung quick count atau real count menjadikan masyarakat dengan ikhlas dan sadar bahwa itu hasil terbaik dan tidak melakukan gerakan ketidakpuasan,” imbaunya.
Pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada dengan KPUD Kota Bekasi. Agenda dengar pendapat itu sendiri akan dilakukan setelah ada penetapan hasil real count oleh KPUD Kota Bekasi.
“Tentu kita akan dengar pendapat dengan KPUD terkait pelaksanaan Pilkada. Meskipun Pilkada berjalan lancar, tetap saja ada pelanggaran yang terjadi, dan ini harus kita evaluasi,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa, pelanggaran Pilkada mesti ditindak tegas, karena telah mencederai Pilkada dan akan kembali terulang di Pilkada berikutnya jika tidak ditindak.
“Bagaimana pemasangan alat peraga kampanye banyak melanggar aturan tidak sesuai. Adanya isu SARA mencerminkan adanya paslon yang tidak mematuhi peraturan. Juga adanya masyarakat yang mendapat undangan C6 itu terlambat, tidak di H-3 pencoblosan tetapi dapat di malam sebelum pencoblosan, ini juga harus dievaluasi,” tambahnya.
Untuk pelaksanaan Pilkada ke depan target partisipan harus naik 15 persen, menjadi 80 persen. Dirinya mengimbau agar seluruh partai politik dan kader politik bekerja keras mewujudkannya.
“Tentu target capaian 70 persen terus ditingkatkan karena di Pileg peranan parpol dan kader politik penting. Target 85 persen akan dicapai dengan kerjasama seluruh stakeholder agar memberikan peran supaya masyarakat mau berpastisipasi,” jelasnya lagi.
Dirinya juga menekankan agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada. Ia juga mengutuk pelanggaran isu SARA yang terjadi, sebagai kesalahan yang tidak boleh dibiarkan.
“Bagi kami Panwas tentu harus bisa mengambil langkah penindakan terhadap pelanggaran. Pelanggaran di luar Isu SARA masih normatif, hanya saja mendeskriditkan salah satu Paslon dengan isu SARA itu harus ditindak,” tutupnya. (ris)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018