Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus melakukan pengembangan teknologi guna memaksimalkan penggunaan `Smart City` atau Kota Pintar di daerah setempat.

"Smart City diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, serta kantor staf kepresidenan," kata Bupati Bogor, Nurhayati di Cibinong, Selasa.

Menurut dia pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan elektronifikasi merupakan aspek penting menuju penerapan konsep tersebut.

Nantinya diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan pemerintah daerah untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, pada daerah setempat sudah memiliki beberapa faktor pendukung yang potensial, seperti infrastruktur jaringan internet yang menghubungkan ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Namun dalam pemanfaatannya memang belum secara maksimal, karena masyarakat dan pelaku usaha belum dapat memaksimalkannya.

Tetapi dalam perkembangannya, Kabupaten Bogor harus segera melakukan evaluasi agar kinerja sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya dan bisa bermanfaat bagi semua golongan.

"Ini diakui memang sedikit berjalan lambat tapi secara kepastiannya merambah ke sistem pelayanan yang bersifat berjangka agar dapat lebih efisien," katanya.

Ia menambahkan dengan kemampuan mengembangkan berbagai layanan berbasis informasi tersebut, yakin pada gilirannya nanti secara bertahap Kabupaten Bogor akan mampu mengaplikasikan seluruh panduan pengembangan gerakan smart city.

"Daerah yang baik adalah yang bisa melihat tujuannya dengan jelas. Kita berbicara dalam konsep ekonomi, berbudaya dan lingkungan, maupun lain sebagainya dimana peranan smart city harus lebih baik," katanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor Rustandi mengatakan untuk saat ini smart city hanya mampu berjalan secara maksimal untuk dinas milik pemerintah daerah yang bersifat pelayanan.

Untuk kedepannya akan dapat dijangkau hingga pemukiman umum, kawasan induatri hingga daerah wisata.

"Dengan begitu, secara cakupannya nanti akan lebih menjamin dan pola penerapannya akan menjadi baik," katanya.

Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018