Bekasi (Antaranews Megapolutan) - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat, Deddy Mizwar mengkhawatirkan dan perlunya mewaspadai tiga potensi kecurangan yang mungkin terjadi pada H-1 pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2018 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Selasa malam.
"Ada sejumlah potensi kecurangan, misalnya penyebaran Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah di Jabar," kata Deddy di Bekasi.
Menurut dia, e-KTP palsu berpotensi disebarkan oknum tertentu untuk mendongkrak perolehan suara dalam Pilkada besok (hari ini, red).
Deddy mengatakan lebih lanjut, modus tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk mendongkrak suara sehingga perlu diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara.
"Kelompok Penyelenggara Pemunguutan Suara (KPPS) tidak memiliki kemampuan serta alat yang efektif dalam mendeteksi e-KTP palsu di TPS," katanya.
Potensi berikutnya adalah modus penggelembungan suara di Tempat Pemungutan suara (TPS) dengan memanfaatkan sejumlah kertas suara yang tidak terpakai.
Menurut dia, upaya penggelembungan suara bisa diantisipasi dengan cara mengawal hasil pemungutan suara sampai ke kecamatan dan KPU.
"Kita juga punya tim cyber IT yang akan memonitoring formulir C1 supaya tidak dimanipulasi hingga tingkat KPU, jangan sampai terjadi masuknya unsur-unsur manipulasi, makanya C1 tadi harus lengkap," katanya pula.
Potensi terakhir adalah money politik yang kerap terjadi pada H-1 pencoblosan di sekitar lingkungan TPS.
"Serangan Fajar ini adalah sebuah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat. Saya minta ini diantisipasi betul, supaya masyarakat menjaga tetangganya jangan sampai terkena pengaruh serangan fajar," katanya.
Deddy juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada Panitia Pengawas Pemilu, kalau mendeteksi adanya kecurangan untuk segera ditindaklanjuti," katanya. ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Ada sejumlah potensi kecurangan, misalnya penyebaran Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah di Jabar," kata Deddy di Bekasi.
Menurut dia, e-KTP palsu berpotensi disebarkan oknum tertentu untuk mendongkrak perolehan suara dalam Pilkada besok (hari ini, red).
Deddy mengatakan lebih lanjut, modus tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk mendongkrak suara sehingga perlu diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara.
"Kelompok Penyelenggara Pemunguutan Suara (KPPS) tidak memiliki kemampuan serta alat yang efektif dalam mendeteksi e-KTP palsu di TPS," katanya.
Potensi berikutnya adalah modus penggelembungan suara di Tempat Pemungutan suara (TPS) dengan memanfaatkan sejumlah kertas suara yang tidak terpakai.
Menurut dia, upaya penggelembungan suara bisa diantisipasi dengan cara mengawal hasil pemungutan suara sampai ke kecamatan dan KPU.
"Kita juga punya tim cyber IT yang akan memonitoring formulir C1 supaya tidak dimanipulasi hingga tingkat KPU, jangan sampai terjadi masuknya unsur-unsur manipulasi, makanya C1 tadi harus lengkap," katanya pula.
Potensi terakhir adalah money politik yang kerap terjadi pada H-1 pencoblosan di sekitar lingkungan TPS.
"Serangan Fajar ini adalah sebuah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat. Saya minta ini diantisipasi betul, supaya masyarakat menjaga tetangganya jangan sampai terkena pengaruh serangan fajar," katanya.
Deddy juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada Panitia Pengawas Pemilu, kalau mendeteksi adanya kecurangan untuk segera ditindaklanjuti," katanya. ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018