Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, memprediksi mayoritas angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 berasal dari kalangan pekerja informal.
"Kemungkinan partisipan pemilih yang golput adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga, pedagang, wiraswasta, orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, kalangan pekerja informal memiliki waktu kerja di luar ketentuan jadwal cuti bersama Lebaran.
Pada pengalaman Pilkada 2012, angka golput di Pilkada Kota Bekasi saat itu mencapai 51 persen suara, sebagian ada yang berasal dari pekerja informal.
Menurut dia, para pekerja formal pada Pilkada mendatang akan memiliki potensi lebih besar meluangkan waktunya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena masa cuti Lebaran telah usai sebelum hari H pemilihan.
Pihaknya mengimbau masyarakat yang menjalani cuti bersama untuk mudik bisa kembali ke Kota Bekasi sebelum hari H pencoblosan.
"Makanya KPU mengeluarkan imbauan agar masyarakat yang bermudik dapat kembali ke Kota Bekasi sebelum waktu pemilihan," katanya.
Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi, kata dia, akan berlangsung pada 27 Juni 2018, sehingga pemudik diharapkan bisa pulang sebelum jadwal pencoblosan berlangsung.
"Jadwal pelaksanaan pemilihan memang berdekatan dengan libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, yang berjarak hanya 10 hari," katanya.
Nurul menargetkan angka partisipasi pemilih Pilkada 2018 akan meningkat 70 persen dari total 1,4 juta jiwa pemilik suara.
"Sosialisasi terus kami optimalkan dengan melibatkan semua pihak agar membangun kesadaran partisipasi masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kemungkinan partisipan pemilih yang golput adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga, pedagang, wiraswasta, orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, kalangan pekerja informal memiliki waktu kerja di luar ketentuan jadwal cuti bersama Lebaran.
Pada pengalaman Pilkada 2012, angka golput di Pilkada Kota Bekasi saat itu mencapai 51 persen suara, sebagian ada yang berasal dari pekerja informal.
Menurut dia, para pekerja formal pada Pilkada mendatang akan memiliki potensi lebih besar meluangkan waktunya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena masa cuti Lebaran telah usai sebelum hari H pemilihan.
Pihaknya mengimbau masyarakat yang menjalani cuti bersama untuk mudik bisa kembali ke Kota Bekasi sebelum hari H pencoblosan.
"Makanya KPU mengeluarkan imbauan agar masyarakat yang bermudik dapat kembali ke Kota Bekasi sebelum waktu pemilihan," katanya.
Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi, kata dia, akan berlangsung pada 27 Juni 2018, sehingga pemudik diharapkan bisa pulang sebelum jadwal pencoblosan berlangsung.
"Jadwal pelaksanaan pemilihan memang berdekatan dengan libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, yang berjarak hanya 10 hari," katanya.
Nurul menargetkan angka partisipasi pemilih Pilkada 2018 akan meningkat 70 persen dari total 1,4 juta jiwa pemilik suara.
"Sosialisasi terus kami optimalkan dengan melibatkan semua pihak agar membangun kesadaran partisipasi masyarakat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018