Medan (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), untuk menciptakan keterpaduan dalam pembangunan antar-daerah, mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas dalam penerapan proses perencanaan (e-planning) serta penganggaran (e-budgeting) pembangunan daerah.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama itu dilakukan langsung antara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis, dengan Plt. Setdaprov Sumatera Utara Ibnu S Hutomo, di ruang rapat sekretariat Pemprov Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/5/18).
Dalam sambutan di hadapan para kepala SKPD di lingkungan Sekretariat Pemprov Sumut itu, Hamartoni menegaskan, tujuan dari kerja sama yang dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah juga untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat di Provinsi Lampung, tapi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga," kata Plt. Setdaprov Lampung itu, yang langsung disambut tepuk tangan undangan yang hadir.
Dipilihnya Pemprov Sumut untuk bekerja sama dalam kedua bidang tersebut lanjut Hamartoni, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Sumut adalah tempat yang baik untuk studi banding.
"Untuk itu dalam kesempatan ini dan sebagai tindaklanjut ke depan, kabupaten dan kota se- Provinsi Lampung juga akan melaksanakannya," sebut Hamartoni, yang juga menjabat Asisten III Pemprov Lampung itu.
"Karena itu dalam acara ini, kita juga membawa semua sekretaris daerah kabupaten kota se-Lampung," kata Hamartoni lagi.
Ditambahkannya pula bahwa latar belakang lain dipilihnya Pemprov Sumut, adalah tindaklanjut dari penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi yang terintegrasi seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Lampung, 11 April tahun ini.
"Hadir pada kegiatan itu langsung Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala BPKP, Pjs. Gubernur Lampung, dan semua unsur Forkopimda," papar Hamartoni, yang menutup penjelasan dengan mengucapkan beberapa pantun, disambut riuh semua yang hadir.
Megunjungi Ruangan Sumut Smart Province
Atas apresiasi yang diberikan dan dipilihnya Pemprov Sumut ini, Plt. Setdaprov Sumut, Ibnu S Hutomo, menyatakan tuntutan untuk meyelenggarakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, responsif sudah merupakan kebutuhan masing masing organisasi pemerintahan.
"Kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Sumatera Utara dengan Provinsi Lampung ini adalah salah satu inovasi agar memberikan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan," sebutnya.
"Mungkin di lain bidang, giliran kita Pemprov Sumut akan menjalin kerja sama dengan Pemprov Lampung," janji Ibnu S Hutomo.
Usai melalukan penandatangan MoU, Plt. Setdaprov Lampung Hamartoni bersama Kepala Bappeda Taufik Hidayat dan Kadiskomintik Krisna Putra, melakukan kunjungan ke Ruangan Sumut Smart Province. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama itu dilakukan langsung antara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis, dengan Plt. Setdaprov Sumatera Utara Ibnu S Hutomo, di ruang rapat sekretariat Pemprov Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/5/18).
Dalam sambutan di hadapan para kepala SKPD di lingkungan Sekretariat Pemprov Sumut itu, Hamartoni menegaskan, tujuan dari kerja sama yang dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah juga untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat di Provinsi Lampung, tapi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga," kata Plt. Setdaprov Lampung itu, yang langsung disambut tepuk tangan undangan yang hadir.
Dipilihnya Pemprov Sumut untuk bekerja sama dalam kedua bidang tersebut lanjut Hamartoni, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Sumut adalah tempat yang baik untuk studi banding.
"Untuk itu dalam kesempatan ini dan sebagai tindaklanjut ke depan, kabupaten dan kota se- Provinsi Lampung juga akan melaksanakannya," sebut Hamartoni, yang juga menjabat Asisten III Pemprov Lampung itu.
"Karena itu dalam acara ini, kita juga membawa semua sekretaris daerah kabupaten kota se-Lampung," kata Hamartoni lagi.
Ditambahkannya pula bahwa latar belakang lain dipilihnya Pemprov Sumut, adalah tindaklanjut dari penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi yang terintegrasi seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Provinsi Lampung, 11 April tahun ini.
"Hadir pada kegiatan itu langsung Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala BPKP, Pjs. Gubernur Lampung, dan semua unsur Forkopimda," papar Hamartoni, yang menutup penjelasan dengan mengucapkan beberapa pantun, disambut riuh semua yang hadir.
Megunjungi Ruangan Sumut Smart Province
Atas apresiasi yang diberikan dan dipilihnya Pemprov Sumut ini, Plt. Setdaprov Sumut, Ibnu S Hutomo, menyatakan tuntutan untuk meyelenggarakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, responsif sudah merupakan kebutuhan masing masing organisasi pemerintahan.
"Kerja sama yang dilakukan antara Pemprov Sumatera Utara dengan Provinsi Lampung ini adalah salah satu inovasi agar memberikan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan," sebutnya.
"Mungkin di lain bidang, giliran kita Pemprov Sumut akan menjalin kerja sama dengan Pemprov Lampung," janji Ibnu S Hutomo.
Usai melalukan penandatangan MoU, Plt. Setdaprov Lampung Hamartoni bersama Kepala Bappeda Taufik Hidayat dan Kadiskomintik Krisna Putra, melakukan kunjungan ke Ruangan Sumut Smart Province. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018