Bogor (Antaranews Megapolitan) - Untuk meningkatkan kualitas data terutama data pemetaan wilayah di pedesaan, dua lembaga di Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSP3 LPPM) dan Sekolah Vokasi akan merumuskan pembentukan program/minat pemetaan desa. Yakni pendidikan vokasi berkelanjutan tentang pemetaan desa.
Hal ini terungkap dalam Workshop Program Pemetaan Desa yang digelar di IPB International Convention Center Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, (11/4).
Rektor IPB, Dr. Arif Satria, SP, M.Si mengatakan bahwa IPB harus bisa membaca sinyal-sinyal perubahan. Program studi harus adaptif terhadap demand, jika tidak, IPB akan tertinggal. Untuk itu, Rektor mendorong agar IPB terus bertransformasi salah satunya dengan penambahan program keahlian pemetaan desa. Mahasiswa akan diajari menggunakan drone untuk memetakan potensi desa tersebut.
“Teknologi sudah berkembang, kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan desa. Orang-orang yang ahli dalam menggunakan drone, harus disertifikasikan sehingga kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kebutuhan akan ahli drone luar biasa banyak. Tidak semua orang bisa menterjemahkan data drone. Saya merespon positif rencana ini. Bentuknya bisa program keahlian baru atau peminatan saja,” ujarnya di hadapan kepala desa dan lurah se Kabupaten dan kota Bogor.
Dalam paparannya, Dr. Sofyan Sjaf selaku Kepala PSP3 IPB menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, kita membutuhkan peta administratif, peta penggunaan lahan desa, peta rawan bencana desa, peta aset dan potensi desa dan sebagainya. PSP3 IPB telah melakukan riset selama lima tahun terakhir tentang data spasial ini dengan memakai drone yang melibatkan warga desa.
“Data dari Kemendagri, Indonesia memiliki 74.754 desa dan 8430 kelurahan. Lalu bagaimana peta desa tersedia agar pembangunan terukur. Minimnya data tematik di desa menyebabkan ketidakmampuan aparat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dengan baik pembangunan desanya. Alhasil kewenangan desa membangun tidak optimal digunakan untuk melakukan transformasi desa dari tertinggal menjadi mandiri,” ujarnya.
Untuk itu ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan yaitu pendidikan vokasi sebagai bentuk pelembagaan (pemberdayaan dan penguatan kapasitas), penyediaan server untuk menampung big data desa, dan menyusun regulasi yang afirmatif.
Pendidikan vokasi bisa melibatkan pemuda desa untuk membentuk kades sadar spasial. Pemuda desa ini lulusan SMA/SMK, punya kemampuan yang kuat dan disiplin tinggi, loyal dan berdedikasi terhadap desa. Satu Skuadron (Satuan Komunitas Aplikasi #Dronedesa) terdiri dari tujuh orang per kecamatan.
Menurutnya #Dronedesa adalah teknologi yang efektif, inklusif dan partisipatif yang mampu memberikan informasi visual potensi sumberdaya alam. Misalnya vegetasi, kesehatan, vegetasi, status dan kepemilikan lahan, pemanfaatan lahan, tapal batas luar desa, infrastruktur, kondisi pangan, potensi air tanah, potensi ekonomi dan resolusi konflik.
“Sadar spasial menjadi mutlak, meski sumberdaya manusia di desa sangat terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan vokasi untuk mendampingi desa memproduksi dan mereproduksi data tematik. Selain itu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk penyediaan data desa dan data spasial desa,” ujarnya.
Sementara itu, Dr.Ir. Bagus Purwanto, M.Agr selaku Direktur Sekolah Vokasi IPB mengatakan program pemetaan desa dapat dilakukan melalui pendidikan jarak jauh multi kampus atau Pendidikan Vokasi Berkelanjutan.
“Penerimaan mahasiswanya bisa dari jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dengan pelaksanaan pembelajaran merupakan peminatan dari program studi yang sudah ada,” ujarnya.
Hadir dalam acara ini Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Drajat Martianto, Kasubdit Pengembangan SDA Wilayah II Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI, Dr.Ir.Widarjanto, MM dan perwakilan dari Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong, Najib Khoirul Amin, ST.(dh/Zul)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal ini terungkap dalam Workshop Program Pemetaan Desa yang digelar di IPB International Convention Center Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, (11/4).
Rektor IPB, Dr. Arif Satria, SP, M.Si mengatakan bahwa IPB harus bisa membaca sinyal-sinyal perubahan. Program studi harus adaptif terhadap demand, jika tidak, IPB akan tertinggal. Untuk itu, Rektor mendorong agar IPB terus bertransformasi salah satunya dengan penambahan program keahlian pemetaan desa. Mahasiswa akan diajari menggunakan drone untuk memetakan potensi desa tersebut.
“Teknologi sudah berkembang, kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan desa. Orang-orang yang ahli dalam menggunakan drone, harus disertifikasikan sehingga kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kebutuhan akan ahli drone luar biasa banyak. Tidak semua orang bisa menterjemahkan data drone. Saya merespon positif rencana ini. Bentuknya bisa program keahlian baru atau peminatan saja,” ujarnya di hadapan kepala desa dan lurah se Kabupaten dan kota Bogor.
Dalam paparannya, Dr. Sofyan Sjaf selaku Kepala PSP3 IPB menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, kita membutuhkan peta administratif, peta penggunaan lahan desa, peta rawan bencana desa, peta aset dan potensi desa dan sebagainya. PSP3 IPB telah melakukan riset selama lima tahun terakhir tentang data spasial ini dengan memakai drone yang melibatkan warga desa.
“Data dari Kemendagri, Indonesia memiliki 74.754 desa dan 8430 kelurahan. Lalu bagaimana peta desa tersedia agar pembangunan terukur. Minimnya data tematik di desa menyebabkan ketidakmampuan aparat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dengan baik pembangunan desanya. Alhasil kewenangan desa membangun tidak optimal digunakan untuk melakukan transformasi desa dari tertinggal menjadi mandiri,” ujarnya.
Untuk itu ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan yaitu pendidikan vokasi sebagai bentuk pelembagaan (pemberdayaan dan penguatan kapasitas), penyediaan server untuk menampung big data desa, dan menyusun regulasi yang afirmatif.
Pendidikan vokasi bisa melibatkan pemuda desa untuk membentuk kades sadar spasial. Pemuda desa ini lulusan SMA/SMK, punya kemampuan yang kuat dan disiplin tinggi, loyal dan berdedikasi terhadap desa. Satu Skuadron (Satuan Komunitas Aplikasi #Dronedesa) terdiri dari tujuh orang per kecamatan.
Menurutnya #Dronedesa adalah teknologi yang efektif, inklusif dan partisipatif yang mampu memberikan informasi visual potensi sumberdaya alam. Misalnya vegetasi, kesehatan, vegetasi, status dan kepemilikan lahan, pemanfaatan lahan, tapal batas luar desa, infrastruktur, kondisi pangan, potensi air tanah, potensi ekonomi dan resolusi konflik.
“Sadar spasial menjadi mutlak, meski sumberdaya manusia di desa sangat terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan vokasi untuk mendampingi desa memproduksi dan mereproduksi data tematik. Selain itu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk penyediaan data desa dan data spasial desa,” ujarnya.
Sementara itu, Dr.Ir. Bagus Purwanto, M.Agr selaku Direktur Sekolah Vokasi IPB mengatakan program pemetaan desa dapat dilakukan melalui pendidikan jarak jauh multi kampus atau Pendidikan Vokasi Berkelanjutan.
“Penerimaan mahasiswanya bisa dari jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dengan pelaksanaan pembelajaran merupakan peminatan dari program studi yang sudah ada,” ujarnya.
Hadir dalam acara ini Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Drajat Martianto, Kasubdit Pengembangan SDA Wilayah II Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI, Dr.Ir.Widarjanto, MM dan perwakilan dari Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong, Najib Khoirul Amin, ST.(dh/Zul)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018