Sukabumi, 10/1 (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengucurkan dana tanggap bencana sebesar Rp8 miliar/bulan untuk Jawa Barat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
"Bantuan tersebut berbentuk uang tunai dan untuk alokasi masing-masing daerah di Jabar pemerintah provinsi yang mengatur dan kami hanya memberikan saja agar bantuan dana tersebut bisa terserap sesuai dengan kebutuhan," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto kepada ANTARA di Sukabumi Kamis.
Menurut Medi, dana tersebut bersifat siap pakai yang disalurkan khusus untuk penanggulangan bencana. Selain itu dana ini juga bisa digunakan untuk pelatihan penyelamatan, evakuasi, tanggap bencana dan lain-lain khususnya yang bersangkutan dengan bencana.
Jumlah dana tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan, bisa saja untuk bulan depan jumlahnya bertambah dua kali lipat karena tinggi potensi dan kejadian bencana di Jabar, selain itu dalam membaginya Pemprov Jabar juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
"Maka dari itu pemerintah baik kota dan kabupaten harus segera membuat rincian kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana agar dana tersebut bisa diserap, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan suatu daerah. Jangan sampai daerah yang tingkat kerawanan bencananya rendah dialokasikan lebih tinggi," tambahnya.
Dikatakan Medi, masalah bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal bantuan untuk korban bencana karena masalah bencana merupakan tanggung jawab berbagai sektor seperti sosial, perumahan dan lembaga lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Di sisi lain juga, untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalisir dampak bencana, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dengan uang tersebut daerah yang mendapatkan bantuan bisa digunakan untuk mencetak SDM yang tanggap darurat.
"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh daerah di Indonesia untuk mengetahui apa kebutuhan dalam hal penanggulangan bencana agar jika terjadi bencana dampaknya bisa diminimalkan," kata Medi.
Aditya
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Bantuan tersebut berbentuk uang tunai dan untuk alokasi masing-masing daerah di Jabar pemerintah provinsi yang mengatur dan kami hanya memberikan saja agar bantuan dana tersebut bisa terserap sesuai dengan kebutuhan," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto kepada ANTARA di Sukabumi Kamis.
Menurut Medi, dana tersebut bersifat siap pakai yang disalurkan khusus untuk penanggulangan bencana. Selain itu dana ini juga bisa digunakan untuk pelatihan penyelamatan, evakuasi, tanggap bencana dan lain-lain khususnya yang bersangkutan dengan bencana.
Jumlah dana tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan, bisa saja untuk bulan depan jumlahnya bertambah dua kali lipat karena tinggi potensi dan kejadian bencana di Jabar, selain itu dalam membaginya Pemprov Jabar juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
"Maka dari itu pemerintah baik kota dan kabupaten harus segera membuat rincian kebutuhan anggaran untuk penanggulangan bencana agar dana tersebut bisa diserap, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan suatu daerah. Jangan sampai daerah yang tingkat kerawanan bencananya rendah dialokasikan lebih tinggi," tambahnya.
Dikatakan Medi, masalah bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal bantuan untuk korban bencana karena masalah bencana merupakan tanggung jawab berbagai sektor seperti sosial, perumahan dan lembaga lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Di sisi lain juga, untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalisir dampak bencana, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dengan uang tersebut daerah yang mendapatkan bantuan bisa digunakan untuk mencetak SDM yang tanggap darurat.
"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh daerah di Indonesia untuk mengetahui apa kebutuhan dalam hal penanggulangan bencana agar jika terjadi bencana dampaknya bisa diminimalkan," kata Medi.
Aditya
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013