Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengundang perwakilan Pemerintah Kota Bekasi, berkunjung ke sejumlah negara rujukan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar dapat segera mengadopsinya.
"Negara yang akan dituju adalah Republik Azerbaijan dan Georgia. Itu adalah negara terbaik di dunia dalam implementasi MPP," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi, Amit Riyadi di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, Kemenpan-RB akan mengundang kepala daerah di masing-masing wilayah penyelenggara MPP sebagai perwakilan, di antaranya DKI Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Denpasar dan Kota Bekasi.
Rencananya, agenda studi banding itu akan berlangsung pada tahun 2018 ini dalam rangka penyempurnaan layanan MPP di daerah sesuai dengan standar internasional yang memadai di segala bidang.
"Kota Bekasi merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Barat yang kini mengimplementasikan MPP dan daerah kelima di Indonesia yang memiliki layanan MPP," katanya.
Amit mengatakan studi banding itu penting dilakukan mengingat MPP Kota Bekasi yang sudah beroperasional sejak Februari 2018 hingga kini masih butuh banyak penyempurnaan.
Menurut dia, dari total 43 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, baru delapan di antaranya yang sudah terintegrasi dalam layanan MPP yang berpusat di Pasar Proyek Bekasi Trande Center Jalan Ir H Djuanda, Kecamatan Bekasi Timur.
"Dalam dua bulan terakhir ini, sudah ada sedikitnya sepuluh instansi di daerah maupun lembaga vertikal yang sudah menyampaikan ketertarikannya untuk bergabung di MPP kita dan kini sedang dalam tahap persiapan perluasan layanan," katanya.
Berdasar evaluasi sementara, pihaknya mencatat jumlah okupansi masyarakat yang mengakses layanan MPP berjumlah 900 pemohon per hari dengan jumlah dokumen yang diproses total sebanyak 25.000 layanan perizinan.
Layanan yang dimaksud di antaranya, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), perpajakan, izin usaha, dokumen kependudukan dan lainnya.
Tingginya minat masyarakat terhadap layanan MPP masih menimbulkan sejumlah kendala, di antaranya permasalahan antrean pemohon serta kondisi ruang tunggu yang nyaman.
"Saat ini pengantre masih terfokus di sekitar tenant layanan publik. Pemohon memilih menunggu di sekitar tenant karena takut terlewat saat namanya dipanggil petugas, sehingga situasi tidak representatif dan berdesak-desakan. Idealnya masyarakat bisa menyebar ke sejumlah tenant mal untuk sekadar berbelanja atau makan dan minum di restoran yang tersedia," katanya.
Kehadiran MPP, kata Amit, merupakan bagian dari program simplikasi layanan publik serta menggeliatkan kembali perdagangan di sekitar lingkungan MPP.
"Rencananya, kita akan perluas gaung pengeras suara hingga ke sekitar pertokoan Pasar Proyek, selain itu kita juga akan pasang pengeras suara di seluruh tenant usaha Bekasi Trade Center ini agar pemohon bisa mendengar langsung suara panggilan saat dokumennya selesai diproses," katanya.
Amit menyadari saat ini pihaknya belum memiliki acuan pengembangan layanan MPP yang ideal untuk perbaikan kinerja sehingga agenda studi banding menuju Azerbaijan dan Georgia diharapkan bisa memberikan perubahan signifikan pada MPP Kota Bekasi ke depan.
"Studi banding ini penting sebagai acuan dasar dalam pengembangan MPP Kota Bekasi," katanya. (Advetorial Dinas PMPTSP Kota Bekasi)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Negara yang akan dituju adalah Republik Azerbaijan dan Georgia. Itu adalah negara terbaik di dunia dalam implementasi MPP," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bekasi, Amit Riyadi di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, Kemenpan-RB akan mengundang kepala daerah di masing-masing wilayah penyelenggara MPP sebagai perwakilan, di antaranya DKI Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Denpasar dan Kota Bekasi.
Rencananya, agenda studi banding itu akan berlangsung pada tahun 2018 ini dalam rangka penyempurnaan layanan MPP di daerah sesuai dengan standar internasional yang memadai di segala bidang.
"Kota Bekasi merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Barat yang kini mengimplementasikan MPP dan daerah kelima di Indonesia yang memiliki layanan MPP," katanya.
Amit mengatakan studi banding itu penting dilakukan mengingat MPP Kota Bekasi yang sudah beroperasional sejak Februari 2018 hingga kini masih butuh banyak penyempurnaan.
Menurut dia, dari total 43 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, baru delapan di antaranya yang sudah terintegrasi dalam layanan MPP yang berpusat di Pasar Proyek Bekasi Trande Center Jalan Ir H Djuanda, Kecamatan Bekasi Timur.
"Dalam dua bulan terakhir ini, sudah ada sedikitnya sepuluh instansi di daerah maupun lembaga vertikal yang sudah menyampaikan ketertarikannya untuk bergabung di MPP kita dan kini sedang dalam tahap persiapan perluasan layanan," katanya.
Berdasar evaluasi sementara, pihaknya mencatat jumlah okupansi masyarakat yang mengakses layanan MPP berjumlah 900 pemohon per hari dengan jumlah dokumen yang diproses total sebanyak 25.000 layanan perizinan.
Layanan yang dimaksud di antaranya, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), perpajakan, izin usaha, dokumen kependudukan dan lainnya.
Tingginya minat masyarakat terhadap layanan MPP masih menimbulkan sejumlah kendala, di antaranya permasalahan antrean pemohon serta kondisi ruang tunggu yang nyaman.
"Saat ini pengantre masih terfokus di sekitar tenant layanan publik. Pemohon memilih menunggu di sekitar tenant karena takut terlewat saat namanya dipanggil petugas, sehingga situasi tidak representatif dan berdesak-desakan. Idealnya masyarakat bisa menyebar ke sejumlah tenant mal untuk sekadar berbelanja atau makan dan minum di restoran yang tersedia," katanya.
Kehadiran MPP, kata Amit, merupakan bagian dari program simplikasi layanan publik serta menggeliatkan kembali perdagangan di sekitar lingkungan MPP.
"Rencananya, kita akan perluas gaung pengeras suara hingga ke sekitar pertokoan Pasar Proyek, selain itu kita juga akan pasang pengeras suara di seluruh tenant usaha Bekasi Trade Center ini agar pemohon bisa mendengar langsung suara panggilan saat dokumennya selesai diproses," katanya.
Amit menyadari saat ini pihaknya belum memiliki acuan pengembangan layanan MPP yang ideal untuk perbaikan kinerja sehingga agenda studi banding menuju Azerbaijan dan Georgia diharapkan bisa memberikan perubahan signifikan pada MPP Kota Bekasi ke depan.
"Studi banding ini penting sebagai acuan dasar dalam pengembangan MPP Kota Bekasi," katanya. (Advetorial Dinas PMPTSP Kota Bekasi)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018