Bogor (Antaranews Megapolitan) - Kepala Pusat Pelatihan Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kementerian Pertanian Widi Hardjono mengatakan penyuluhan menjadi lokomatif dalam upaya mewujudkan sasaran Nawacita dan pembangunan pertanian berkelanjutan.
"Penyuluhan menjadi terdepan, BPPSDMP yang mendukung dengan pendidikan dan pelatihannya," kata Widi usai membuka kegiatan Pertemuan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 2019 dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ia menjelaskan BPPSDMP memiliki tiga tugas utama yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Tugas penyuluhan menjadi yang utama karena bersentuhan langsung dengan masyarakat petani.
Menurutnya sebagai lokomotif, penyuluhan menjadi penentu dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan oleh BPPSDMP dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian.
Misalnya penyuluh ingin mengembangkan pola tanam jajar legowo, maka BPPSDMP harus mengarahkan pendidikan dan pelatihannya mengenai tanam jajar legowo.
"Jadi ketiga penyuluh turun ke lapangan sudah lebih kompeten terhadap apa yang akan disampaikan kepada petani terkait pola tanam jajar legowo ini," katanya.
Widi mengatakan tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam mewujudkan sasaran Nawacita Presiden Joko Widodo. Sehingga program BPPSDMP dituntut sinergis dengan program strategis Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada pangan, terutama dalam penguatan sumber daya manusia pertanian.
Sesuai arahan Presiden, lanjutnya, dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas" maka kewajiban BPPSDMP selaku unit kerja Kementerian Pertanian untuk mengendalikan anggaran agar cita-cita pembangunan dapat tercapai.
Ia mengatakan anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
"Oleh karena itu kebijakan anggaran yang dilakukan tidak berdasarkan uang mengikuti fungsi, tetapi uang mengikuti program. Maknanya tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata," katanya.
Widi mengatakan Kementerian Pertanian telah mecanangkan tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Sejalan dengan hal itu, BPPSDMP memiliki tugas menciptakan SDM pertanian yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi, berstandarisasi dan tersertifikasi.
Pertemuan identifikasi kebutuhan pelatihan tahun 2019 dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan hari ini sebagai tindak lanjut dari Rancangan Kegiatan dan Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP) tahun 2019.
Widi menambahkan luaran dari kegiatan ini adalah evaluasi sejauh mana pelatihan yang telah dilaksanakan sudah mendukung target dari pemerintah, seperti pengawalan program Upaya khusus Padi jagung, dan kedelai.
"Kurikulum ini tidak hanya dipakai oleh Kementerian Pertanian, tetapi semua sekolah vokasi pertanian yang akan menggunakan kurikulum itu," kata Widi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Penyuluhan menjadi terdepan, BPPSDMP yang mendukung dengan pendidikan dan pelatihannya," kata Widi usai membuka kegiatan Pertemuan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 2019 dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ia menjelaskan BPPSDMP memiliki tiga tugas utama yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Tugas penyuluhan menjadi yang utama karena bersentuhan langsung dengan masyarakat petani.
Menurutnya sebagai lokomotif, penyuluhan menjadi penentu dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan oleh BPPSDMP dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian.
Misalnya penyuluh ingin mengembangkan pola tanam jajar legowo, maka BPPSDMP harus mengarahkan pendidikan dan pelatihannya mengenai tanam jajar legowo.
"Jadi ketiga penyuluh turun ke lapangan sudah lebih kompeten terhadap apa yang akan disampaikan kepada petani terkait pola tanam jajar legowo ini," katanya.
Widi mengatakan tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam mewujudkan sasaran Nawacita Presiden Joko Widodo. Sehingga program BPPSDMP dituntut sinergis dengan program strategis Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada pangan, terutama dalam penguatan sumber daya manusia pertanian.
Sesuai arahan Presiden, lanjutnya, dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas" maka kewajiban BPPSDMP selaku unit kerja Kementerian Pertanian untuk mengendalikan anggaran agar cita-cita pembangunan dapat tercapai.
Ia mengatakan anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
"Oleh karena itu kebijakan anggaran yang dilakukan tidak berdasarkan uang mengikuti fungsi, tetapi uang mengikuti program. Maknanya tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata," katanya.
Widi mengatakan Kementerian Pertanian telah mecanangkan tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Sejalan dengan hal itu, BPPSDMP memiliki tugas menciptakan SDM pertanian yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi, berstandarisasi dan tersertifikasi.
Pertemuan identifikasi kebutuhan pelatihan tahun 2019 dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan hari ini sebagai tindak lanjut dari Rancangan Kegiatan dan Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP) tahun 2019.
Widi menambahkan luaran dari kegiatan ini adalah evaluasi sejauh mana pelatihan yang telah dilaksanakan sudah mendukung target dari pemerintah, seperti pengawalan program Upaya khusus Padi jagung, dan kedelai.
"Kurikulum ini tidak hanya dipakai oleh Kementerian Pertanian, tetapi semua sekolah vokasi pertanian yang akan menggunakan kurikulum itu," kata Widi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018