Bogor (Antaranews Megapolitan) - Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan, Kota Bogor, Jawa Barat Jimmi Hutapea mengatakan dalam optimalisasi program penataan transportasi baik rerouting maupun konversi angkot masih ada pekerjaan rumah (PR-red) yang belum terselesaikan.
"Kita masih memiliki `PR` terkait penganggaran subsidi," kata Jimmi di Bogor, Jumat.
Menurut Jimmi, pekerjaan rumah tersebut terkait regulasinya. Dari peraturan presiden untuk penganggaran subsidi cukup dengan peraturan wali kota.
Perwali sudah ada, lanjut Jimmi, tetapi waktu diskusi dengan DPRD terkait pembahasan subsidi, anggota dewan mengharuskan eksekutif untuk menyelesaikan peraturan daerah (Perda).
"Perda tahun lalu sudah masuk, tetapi pembahasannya belum," kata Jimmi.
Jimmi mengatakan untuk pemberian subsidi pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Hukum angkot agar menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan, seperti laporan keuangannya.
"Karena untuk memberikan subsidi angkutan umum ini, harus ada badan hukum yang jelas," katanya.
Ia menambahkan, subsidi penting sebagai instrumen pemerintah untuk mengembalikan layanan transporatasi umum sesuai dengan strandar layanan minimun.
"Subsidi juga untuk jaminan kepada pengelola angkutan umum massal agar bisa mereka ini bisa berjalan. Sesuai undang-undang ketersediaan layanan umum menjadi kewajiban pemerintah," kata Jimmi.
Jimmi mengharapkan tahun 2018 ini pekerjaan rumah penganggaran subsidi sudah bisa dianggarkan.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan langkah awal dalam penyediaan transportasi umum berbasis angkutan massal sudah dimulai dengan pembentukan badan hukum angkot.
Usmar menjelaskan subsidi boleh diberikan apabila pelayanan kepada masyarakat dibilang optimal. Tetapi di lapangan ada kendala terkait hadirnya transportasi online, ada hal-hal yang menyebabkan `demand` turun.
"Tetapi pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga, tepat waktu, aman dan murah. Adanya gejolak itu, barulah subsidi masuk," katanya.
Ia menambahkan payung hukum terkait subsidi sudah didisipakan oleh Pemerintah Kota Bogor, tinggal menunggu persetujuan DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kita masih memiliki `PR` terkait penganggaran subsidi," kata Jimmi di Bogor, Jumat.
Menurut Jimmi, pekerjaan rumah tersebut terkait regulasinya. Dari peraturan presiden untuk penganggaran subsidi cukup dengan peraturan wali kota.
Perwali sudah ada, lanjut Jimmi, tetapi waktu diskusi dengan DPRD terkait pembahasan subsidi, anggota dewan mengharuskan eksekutif untuk menyelesaikan peraturan daerah (Perda).
"Perda tahun lalu sudah masuk, tetapi pembahasannya belum," kata Jimmi.
Jimmi mengatakan untuk pemberian subsidi pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Hukum angkot agar menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan, seperti laporan keuangannya.
"Karena untuk memberikan subsidi angkutan umum ini, harus ada badan hukum yang jelas," katanya.
Ia menambahkan, subsidi penting sebagai instrumen pemerintah untuk mengembalikan layanan transporatasi umum sesuai dengan strandar layanan minimun.
"Subsidi juga untuk jaminan kepada pengelola angkutan umum massal agar bisa mereka ini bisa berjalan. Sesuai undang-undang ketersediaan layanan umum menjadi kewajiban pemerintah," kata Jimmi.
Jimmi mengharapkan tahun 2018 ini pekerjaan rumah penganggaran subsidi sudah bisa dianggarkan.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan langkah awal dalam penyediaan transportasi umum berbasis angkutan massal sudah dimulai dengan pembentukan badan hukum angkot.
Usmar menjelaskan subsidi boleh diberikan apabila pelayanan kepada masyarakat dibilang optimal. Tetapi di lapangan ada kendala terkait hadirnya transportasi online, ada hal-hal yang menyebabkan `demand` turun.
"Tetapi pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga, tepat waktu, aman dan murah. Adanya gejolak itu, barulah subsidi masuk," katanya.
Ia menambahkan payung hukum terkait subsidi sudah didisipakan oleh Pemerintah Kota Bogor, tinggal menunggu persetujuan DPRD.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018