Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat melakukan evaluasi progres program transportasi, program tersebut di antaranya rerouting dan konversi angkot, pengadaan bus sekolah dan bus wisata, gedung parkir, perkembangan PDJT, serta pembangunan infrastruktur.
"Ada pergeseran capaian target program untuk akselerasi 2017 yang belum tercapai dilaksanakan di 2018," kata Pelaksana tugas Wali Kota Bogor Usmar Hariman di ruang rapat Balai Kota Bogor, Kamis.
Rapat kerja progress transportasi Kota Bogor melibatkan sejumlah instansi di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).
Usmar mengawali evaluasi dari capaian program angkot berbadan hukum yang sudah berjalan. Dari 3.412 unit angkot sudah terdaftar dalam 25 badan hukum.
"Tapi hanya 16 badan hukum yang aktif mendapatkan izin operasional," kata Usmar.
Selanjutnya, kata Usmar, program implementasi dari kebijakan turunannya yakni rerouting angkot dan kebijakan lainnya, pengadaan bis sekolah, serta implemetasi kebijakan PDJT ke dinas terkait.
Usmar meminta Dinas Perhubungan memaparkan secara lengkap program-program transportasi yang sudah berjalan, dan belum, sehingga dapat dibahas bersama dengan para Kabid maupun dinas terkait.
Ia juga mengingatkan progres pengadaan bus sekolah yang merupakan satu dari 32 janji politik pasangan Bima Arya-Usmar Hariman yang belum terelaisasi dapat dipaparkan perkembangannya.
Sekretaris Dinas Perhubungan Agus Suprapto menjelaskan ada lima program yang masuk dalam indikator kinerja, dan beberapa ada yang mengalami penyesuaian sesuai dengan penetapan RPJMD 2015-2019.
Program pertama terkait koridor bus berbasis angkutan massal yakni penetapan tujuh koridor, serta trayek feeder dengan target 30 trayek.
"Progres rencana target 2017 untuk koridor dan trayek feeder sebenarnya realisasi sudah tercapai. Dari tujuh koridor, satu sudah aktif kembali, empat lainnya masih penyesuaian," katanya.
Koridor yang aktif tersebut yakni Transpakuan Cidangiang menuju Belanova yang sudah diaktifkan per 2017 lalu. Begitu juga trayek feeder dari 23 trayek menjadi 30 trayek.
Demikian pula terkait keberadaan bus PDJT yang menjadi saran transportasi berbasis angkutan massal, dari 30 armada yang dimiliki, hanya 29 yang bisa dioperasikan.
"Dari 29 ini sebanyak enam unit sudah direkondisikan kembali," katanya.
Begitu pula 10 unit bus bantuan dari Pemerintah pusat, sebanyak dua bus telah memiliki STNK sehingga bisa segera dioperasionalkan. Sedangkan delapan unit lainnya masih dalam proses.
"Delapan bus yang tersisa ini sekiranya dipergunakan untuk mendukung percepatan koridor satu, termasuk koridor 2,3,4,5 yang termasuk perintisan konversi angkot dari tiga angkot menjadi satu bus," katanya.
Agus juga memaparkan soal program penataan becak yang akan digeser ke wilayah pemukiman. Begitu pula pengadaan bus sekolah dan bus wisata yang tahun ini akan direalisasikan.
Rapat kerja juga membahas soal gedung parkir untuk mengakomodir kendaraan dari Istana dan Kebun Raya Bogor.
"Kami juga sedang menyiapkan terminal parkir elektronik, saat ini masih di Depdagri, jadi belum bisa disosialisasikan," katanya.
Selain mendengarkan laporan dari Sekretaris Dinas Perhubungan, Usmar juga menggali informasi dan aspirasi dari sejumlah kepala bidang dan kasi terkait transportasi yang masih jadi catatan.
Salah satu catatan penting disampaikan Kepala Bidang Angkutan Darat, Dishub, Jimmi Hutapea yang mengingatkan soal subsidi untuk transportasi berbasi angkutan massal yang masih terkendala di DPRD karena membutuhkan Perda.
"Menurut Pepres untuk penganggaran subsidi cukup dengan Perwali saja, tetapi diskusi dengan DPRD harus diselesaikan dengan Perda. Perda tahun lalu sudah masuk tapi belum ada pembahasan," kata Jimmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Ada pergeseran capaian target program untuk akselerasi 2017 yang belum tercapai dilaksanakan di 2018," kata Pelaksana tugas Wali Kota Bogor Usmar Hariman di ruang rapat Balai Kota Bogor, Kamis.
Rapat kerja progress transportasi Kota Bogor melibatkan sejumlah instansi di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).
Usmar mengawali evaluasi dari capaian program angkot berbadan hukum yang sudah berjalan. Dari 3.412 unit angkot sudah terdaftar dalam 25 badan hukum.
"Tapi hanya 16 badan hukum yang aktif mendapatkan izin operasional," kata Usmar.
Selanjutnya, kata Usmar, program implementasi dari kebijakan turunannya yakni rerouting angkot dan kebijakan lainnya, pengadaan bis sekolah, serta implemetasi kebijakan PDJT ke dinas terkait.
Usmar meminta Dinas Perhubungan memaparkan secara lengkap program-program transportasi yang sudah berjalan, dan belum, sehingga dapat dibahas bersama dengan para Kabid maupun dinas terkait.
Ia juga mengingatkan progres pengadaan bus sekolah yang merupakan satu dari 32 janji politik pasangan Bima Arya-Usmar Hariman yang belum terelaisasi dapat dipaparkan perkembangannya.
Sekretaris Dinas Perhubungan Agus Suprapto menjelaskan ada lima program yang masuk dalam indikator kinerja, dan beberapa ada yang mengalami penyesuaian sesuai dengan penetapan RPJMD 2015-2019.
Program pertama terkait koridor bus berbasis angkutan massal yakni penetapan tujuh koridor, serta trayek feeder dengan target 30 trayek.
"Progres rencana target 2017 untuk koridor dan trayek feeder sebenarnya realisasi sudah tercapai. Dari tujuh koridor, satu sudah aktif kembali, empat lainnya masih penyesuaian," katanya.
Koridor yang aktif tersebut yakni Transpakuan Cidangiang menuju Belanova yang sudah diaktifkan per 2017 lalu. Begitu juga trayek feeder dari 23 trayek menjadi 30 trayek.
Demikian pula terkait keberadaan bus PDJT yang menjadi saran transportasi berbasis angkutan massal, dari 30 armada yang dimiliki, hanya 29 yang bisa dioperasikan.
"Dari 29 ini sebanyak enam unit sudah direkondisikan kembali," katanya.
Begitu pula 10 unit bus bantuan dari Pemerintah pusat, sebanyak dua bus telah memiliki STNK sehingga bisa segera dioperasionalkan. Sedangkan delapan unit lainnya masih dalam proses.
"Delapan bus yang tersisa ini sekiranya dipergunakan untuk mendukung percepatan koridor satu, termasuk koridor 2,3,4,5 yang termasuk perintisan konversi angkot dari tiga angkot menjadi satu bus," katanya.
Agus juga memaparkan soal program penataan becak yang akan digeser ke wilayah pemukiman. Begitu pula pengadaan bus sekolah dan bus wisata yang tahun ini akan direalisasikan.
Rapat kerja juga membahas soal gedung parkir untuk mengakomodir kendaraan dari Istana dan Kebun Raya Bogor.
"Kami juga sedang menyiapkan terminal parkir elektronik, saat ini masih di Depdagri, jadi belum bisa disosialisasikan," katanya.
Selain mendengarkan laporan dari Sekretaris Dinas Perhubungan, Usmar juga menggali informasi dan aspirasi dari sejumlah kepala bidang dan kasi terkait transportasi yang masih jadi catatan.
Salah satu catatan penting disampaikan Kepala Bidang Angkutan Darat, Dishub, Jimmi Hutapea yang mengingatkan soal subsidi untuk transportasi berbasi angkutan massal yang masih terkendala di DPRD karena membutuhkan Perda.
"Menurut Pepres untuk penganggaran subsidi cukup dengan Perwali saja, tetapi diskusi dengan DPRD harus diselesaikan dengan Perda. Perda tahun lalu sudah masuk tapi belum ada pembahasan," kata Jimmi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018