Bandarlampung Antaranews Megapolitan) - Musrenbang Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Lampung membahas pentingnya program padat karya di daerah rentan rawan pangan, seperti di sejumlah daerah yang masih memiliki masyarakat kurang gizi (stunting).
Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Asisten Pembangunan dan Kesra Pemprov Lampung Taufik Hidayat saat mewakili Pjs. Gubrnur Lampung Didik Suprayitno pada Musrenbang DKP, di Bandarlampung, Kamis (29/3/2018).
Dalam sambutannya Taufik Hidayat menyampaikan, untuk mengantisipasi daerah-daerah tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran, baik di tingkat Daerah maupun Pusat, sehingga dapat tersusun perencanaan program dan anggaran yang tepat sasaran dan tujuan, sekaligus pada gilirannya dapat terwujud Lampung yang "Maju dan Sejahtera" sebagaimana didambakan bersama.
"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan dapat menyelaraskan program/kegiatan ketahanan pangan Pusat dan Daerah dalam pencapaian prioritas Nasional, maupun target pembangunan nasional tahun 2019," ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sumatera
Pada tahun 2017, Lampung merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu.
Perekonomian Lampung dapat tumbuh ditopang oleh semakin membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga, serta mulai meningkatnya konsumsi pemerintah dan investasi. Secara sektoral, meningkatnya kinerja sektor pertanian, industri dan perdagangan menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Lampung.
Taufik menjelaskan pula bahwa penggerak ekonomi Lampung masih bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama, yakni Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selain ketiga sektor tersebut, sektor konstruksi juga diperkirakan turut menjadi motor penggerak ekonomi Lampung selama tahun 2017.
Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada 2017, tumbuh relatif baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain didukung oleh panen komoditas pangan yang cukup optimal seiring dukungan cuaca, serta membaiknya produksi dan harga komoditas unggulan Lampung seperti kopi, lada, dan CPO.
Mengingat kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan masih terbatas, sehingga tidak semua program akan dapat didanai, maka haruslah disusun skala prioritas.
Karena itu, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 prioritas pembangunan lebih difokuskan pada pemantapan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas untuk mendukung investasi.
Selain itu, meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UKM.
Karena itu pula Pemerintah Provinsi Lampung berharap agar Musrenbang dapat dioptimalkan dengan sumber-sumber dana yang ada, baik APBD maupun APBN serta kerja sama swasta dalam rangka peningkatan investasi di daerah dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang Aman dan Sejahtera.
Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi menyampaikan bahwa sasaran kegiatan dinas ketahanan pangan Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu Pengentasan wilayah rentan rawan pangan, peningkatan diversifikasi pangan, pemantapan distribusi, dan pengendalian harga dan mutu pangan serta penyusunan analisis kebijakan pangan. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Asisten Pembangunan dan Kesra Pemprov Lampung Taufik Hidayat saat mewakili Pjs. Gubrnur Lampung Didik Suprayitno pada Musrenbang DKP, di Bandarlampung, Kamis (29/3/2018).
Dalam sambutannya Taufik Hidayat menyampaikan, untuk mengantisipasi daerah-daerah tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran, baik di tingkat Daerah maupun Pusat, sehingga dapat tersusun perencanaan program dan anggaran yang tepat sasaran dan tujuan, sekaligus pada gilirannya dapat terwujud Lampung yang "Maju dan Sejahtera" sebagaimana didambakan bersama.
"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan dapat menyelaraskan program/kegiatan ketahanan pangan Pusat dan Daerah dalam pencapaian prioritas Nasional, maupun target pembangunan nasional tahun 2019," ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sumatera
Pada tahun 2017, Lampung merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu.
Perekonomian Lampung dapat tumbuh ditopang oleh semakin membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga, serta mulai meningkatnya konsumsi pemerintah dan investasi. Secara sektoral, meningkatnya kinerja sektor pertanian, industri dan perdagangan menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Lampung.
Taufik menjelaskan pula bahwa penggerak ekonomi Lampung masih bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama, yakni Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selain ketiga sektor tersebut, sektor konstruksi juga diperkirakan turut menjadi motor penggerak ekonomi Lampung selama tahun 2017.
Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada 2017, tumbuh relatif baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain didukung oleh panen komoditas pangan yang cukup optimal seiring dukungan cuaca, serta membaiknya produksi dan harga komoditas unggulan Lampung seperti kopi, lada, dan CPO.
Mengingat kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan masih terbatas, sehingga tidak semua program akan dapat didanai, maka haruslah disusun skala prioritas.
Karena itu, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 prioritas pembangunan lebih difokuskan pada pemantapan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas untuk mendukung investasi.
Selain itu, meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UKM.
Karena itu pula Pemerintah Provinsi Lampung berharap agar Musrenbang dapat dioptimalkan dengan sumber-sumber dana yang ada, baik APBD maupun APBN serta kerja sama swasta dalam rangka peningkatan investasi di daerah dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang Aman dan Sejahtera.
Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi menyampaikan bahwa sasaran kegiatan dinas ketahanan pangan Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu Pengentasan wilayah rentan rawan pangan, peningkatan diversifikasi pangan, pemantapan distribusi, dan pengendalian harga dan mutu pangan serta penyusunan analisis kebijakan pangan. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018