Purwakarta (Antaranews Megapolitan) - Penjabat Bupati Purwakarta M Taufiq Budi Santoso mengingatkan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jabar, menjunjung tinggi netralitas terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
"Saya menggarisbawahi pentingnya netralitas aparatur sipil negara, karena masyarakat di Purwakarta dan Jawa Barat kini sedang menjalani proses pemilihan pemimpin baru," katanya disela rapat konsolidasi internal birokrat Pemkab Purwakarta, Selasa.
Ia menyatakan pada tahun ini di Purwakarta akan memilih Bupati dan Wakil Bupati, sementara di Jawa Barat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Saya mengimbau seluruh birokrat agar netral pada momen politik. Tugas kita adalah menjamin proses kegiatan tersebut agar berjalan dengan tertib, aman dan lancar," kata dia.
Ia menitikberatkan agar jalur komunikasi pemerintah kabupaten berpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Berbagai kanal seperti media sosial, online dan aplikasi harus efektif dalam pelayanan masyarakat.
"Sebagai Humas Pemkab, Diskominfo harus menjaga komunikasi dengan masyarakat. Pelayanan harus terus berlanjut," kata dia.
Ia mengatakan, tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat Bupati Purwakarta akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Karena itu, ia mengimbau seluruh birokrat di Purwakarta agar melakukan hal yang sama.
"Tugas saya ialah menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan perundangan. Jadi, saya harus memastikan hal tersebut terlaksana dengan baik," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Saya menggarisbawahi pentingnya netralitas aparatur sipil negara, karena masyarakat di Purwakarta dan Jawa Barat kini sedang menjalani proses pemilihan pemimpin baru," katanya disela rapat konsolidasi internal birokrat Pemkab Purwakarta, Selasa.
Ia menyatakan pada tahun ini di Purwakarta akan memilih Bupati dan Wakil Bupati, sementara di Jawa Barat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Saya mengimbau seluruh birokrat agar netral pada momen politik. Tugas kita adalah menjamin proses kegiatan tersebut agar berjalan dengan tertib, aman dan lancar," kata dia.
Ia menitikberatkan agar jalur komunikasi pemerintah kabupaten berpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Berbagai kanal seperti media sosial, online dan aplikasi harus efektif dalam pelayanan masyarakat.
"Sebagai Humas Pemkab, Diskominfo harus menjaga komunikasi dengan masyarakat. Pelayanan harus terus berlanjut," kata dia.
Ia mengatakan, tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat Bupati Purwakarta akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Karena itu, ia mengimbau seluruh birokrat di Purwakarta agar melakukan hal yang sama.
"Tugas saya ialah menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan perundangan. Jadi, saya harus memastikan hal tersebut terlaksana dengan baik," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018