Sukabumi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menargetkan seluruh warganya mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khususnya warga tidak mampu.
"Perlu ada sinkronisasi data dari berbagai instansi terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan maupun BPJS Kesehatan sehingga warga khususnya kurang mampu yang sampai saat ini belum mendapatkan BPJS bisa terdata dan mendapatkan pelayanan tersebut," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri di Sukabumi, Rabu.
Informasi yang dihimpun, jumlah warga Kabupaten Sukabumi yang sudah mendapatkan program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 1,2 juta dibiayai APBN dan 45 ribu dibiayai oleh Pemkab Sukabumi atau APBD dari total warga 2,5 juta jiwa.
Namun demikian, ada juga warga yang secara mandiri ikut menjadi peserta BPJS kesehatan. Selain itu, cukup banyak yang sudah mendapatkan pelayanan ini yang dibiayai oleh perusahaan tempat kerjanya.
Menurut dia, pihaknya berencana mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi.
"Sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah data agar seluruh warga bisa terlayani BPJS Kesehatan. Walaupun demikian, untuk warga kurang mampu yang belum menjadi peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemkab Sukabumi khususnya dalam masalah biaya," tambahnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi Falah Rakhmatiana mengatakan perlu adanya hubungan kemitraan dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan para pihak pemangku kepentingan utama dalam membahas berbagai persoalan dan solusi yang terjadi di masyarakat terkait jaminan sosial itu.
"Kami mempunyai banyak program terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini seperti jemput bola langsung ke masyarakat, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Perlu ada sinkronisasi data dari berbagai instansi terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan maupun BPJS Kesehatan sehingga warga khususnya kurang mampu yang sampai saat ini belum mendapatkan BPJS bisa terdata dan mendapatkan pelayanan tersebut," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri di Sukabumi, Rabu.
Informasi yang dihimpun, jumlah warga Kabupaten Sukabumi yang sudah mendapatkan program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 1,2 juta dibiayai APBN dan 45 ribu dibiayai oleh Pemkab Sukabumi atau APBD dari total warga 2,5 juta jiwa.
Namun demikian, ada juga warga yang secara mandiri ikut menjadi peserta BPJS kesehatan. Selain itu, cukup banyak yang sudah mendapatkan pelayanan ini yang dibiayai oleh perusahaan tempat kerjanya.
Menurut dia, pihaknya berencana mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi.
"Sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah data agar seluruh warga bisa terlayani BPJS Kesehatan. Walaupun demikian, untuk warga kurang mampu yang belum menjadi peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemkab Sukabumi khususnya dalam masalah biaya," tambahnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi Falah Rakhmatiana mengatakan perlu adanya hubungan kemitraan dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan para pihak pemangku kepentingan utama dalam membahas berbagai persoalan dan solusi yang terjadi di masyarakat terkait jaminan sosial itu.
"Kami mempunyai banyak program terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini seperti jemput bola langsung ke masyarakat, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018