Ciapus, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Enda Ilyas Lubis menyatakan pencapaian target perluasan peserta BPJS-TK wilayah Jawa Barat akan menjadi barometer kesuksesan lembaga jaminan sosial tersebut secara nasional.
"Kanwil Jawa Barat sangat strategis, jadi kalau kurang sukses mencapai target ini juga akan melemahkan pilar nasional BPJSTK, karena itu acara ini menyatukan gerak langkah," kata Ilyas usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BPJS-TK Jawa Barat di Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurutnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang hampir mencapai 47 juta jiwa sangat berpengaruh terhadap perhitungan jumlah kepesertaan secara nasional.
Jawa Barat ditargetkan meraih sebanyak satu juta peserta baru dari pekerja formal maupun informal pada tahun 2018, dengan cara sosialisasi secara masif dan terukur serta juga meningkatkan manfaat yang diberikan kepada peserta yang sudah terdaftar.
Dengan begitu, kata Ilyas, akan lebih banyak masyarakat merasa memerlukan jaminan sosial yang menangani keselamatan kerja, jaminan hari tua dan dana pensiun itu.
Hingga tahun 2021 BPJS-TK juga menargetkan jumlah kepesertaan pekerja penerima upah atau pekerja formal telah secara menyeluruh di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia disusul sektor informal secara bertahap.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS-TK Wilayah Jawa Barat Kuswahyudi menyampaikan dalam Rakorda kali ini pihaknya telah memetakan empat kelompok kerja (Pokja) untuk fokus mendorong peningkatan kepesertaan yaitu keuangan, pelayanan, kepesetaraan dan teknologi informasi.
Pokja menyasar potensi pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal yang mencapai 70 persen dibanding pekerja formalnya pada tahun 2018 ini.
Dari jumlah persentase itu komposisi pekerja informal terbanyak ada pada pedagang pasar di 500 lebih yang tersebar di 27 kota kabupaten wilayahnya.
Jika satu pasar terdapat 100 lapak dengan tiga orang pekerja, Kuswahyudi mencontohkan, maka miminal ada 150.000 peserta baru BPU dari satu potensi.
Belum lagi ditambah jumlah petani dan nelayan terdata cukup berimbang, untuk potensi petani yang terbagi di daerah Karawang, perbatasan Cikarang Kabupaten Bekasi dan Subang.
Kemudian daerah pesisir Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dan Banjar untuk potensi nelayan dan akumulasi pekerja formal dari 36.000 perusahaan yang sudah terdaftar dari 46.000 perusahaan yang ada.
Jadi menurutnya, secara demografi semua potensi Jawa Barat tertata dengan baik dalam arti bisa dilihat semuanya penduduk pekerjanya menjadi prioritas.
Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah setempat juga bisa terjalin untuk mendorong kesejahteraan warganya di bidang sosial dengan mengikuti program BPJS-TK.
"Sekarang tujuan kami di rakorda ini menyamakan persepsi mau mana duluan yang dimajukan, kami memilih BPU yang potensinya besar itu, sosialisasi masif dan kolaborasi dengan Pemda" kata Kuswahyudi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kanwil Jawa Barat sangat strategis, jadi kalau kurang sukses mencapai target ini juga akan melemahkan pilar nasional BPJSTK, karena itu acara ini menyatukan gerak langkah," kata Ilyas usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BPJS-TK Jawa Barat di Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurutnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang hampir mencapai 47 juta jiwa sangat berpengaruh terhadap perhitungan jumlah kepesertaan secara nasional.
Jawa Barat ditargetkan meraih sebanyak satu juta peserta baru dari pekerja formal maupun informal pada tahun 2018, dengan cara sosialisasi secara masif dan terukur serta juga meningkatkan manfaat yang diberikan kepada peserta yang sudah terdaftar.
Dengan begitu, kata Ilyas, akan lebih banyak masyarakat merasa memerlukan jaminan sosial yang menangani keselamatan kerja, jaminan hari tua dan dana pensiun itu.
Hingga tahun 2021 BPJS-TK juga menargetkan jumlah kepesertaan pekerja penerima upah atau pekerja formal telah secara menyeluruh di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia disusul sektor informal secara bertahap.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS-TK Wilayah Jawa Barat Kuswahyudi menyampaikan dalam Rakorda kali ini pihaknya telah memetakan empat kelompok kerja (Pokja) untuk fokus mendorong peningkatan kepesertaan yaitu keuangan, pelayanan, kepesetaraan dan teknologi informasi.
Pokja menyasar potensi pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal yang mencapai 70 persen dibanding pekerja formalnya pada tahun 2018 ini.
Dari jumlah persentase itu komposisi pekerja informal terbanyak ada pada pedagang pasar di 500 lebih yang tersebar di 27 kota kabupaten wilayahnya.
Jika satu pasar terdapat 100 lapak dengan tiga orang pekerja, Kuswahyudi mencontohkan, maka miminal ada 150.000 peserta baru BPU dari satu potensi.
Belum lagi ditambah jumlah petani dan nelayan terdata cukup berimbang, untuk potensi petani yang terbagi di daerah Karawang, perbatasan Cikarang Kabupaten Bekasi dan Subang.
Kemudian daerah pesisir Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dan Banjar untuk potensi nelayan dan akumulasi pekerja formal dari 36.000 perusahaan yang sudah terdaftar dari 46.000 perusahaan yang ada.
Jadi menurutnya, secara demografi semua potensi Jawa Barat tertata dengan baik dalam arti bisa dilihat semuanya penduduk pekerjanya menjadi prioritas.
Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah setempat juga bisa terjalin untuk mendorong kesejahteraan warganya di bidang sosial dengan mengikuti program BPJS-TK.
"Sekarang tujuan kami di rakorda ini menyamakan persepsi mau mana duluan yang dimajukan, kami memilih BPU yang potensinya besar itu, sosialisasi masif dan kolaborasi dengan Pemda" kata Kuswahyudi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018