Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin meminta agar pejabat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memaksimalkan dan menjalankan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 yang telah disusun secara maksimal.
"Pada tahun ini kegiatan tersebut harus benar-benar terserap secara maksimal. Itu artinya tidak ada lagi alasan apapun," katanya di Cikarang, Rabu.
Menurut dia pada 2017 penyerapan anggaran terbilang tinggi tidak berjalan sesuai rencana. Tentunya itu akan berpengaruh kepada kinerja pegawai yang dipertanyakan.
Dalam upaya tersebut untuk penggunaan anggaran dari APBD 2018 akan terus dilakukan pemantauan dan bilamana adanya masalah SKPD harus segera melapor.
Namun bila itu tidak dilakukan, maka akan ada sanksi untuk pejabat daerah setempat pada dinas. Pemberian sanksi tersebut lebih mengarah kepada cara agar ada sisi keterbukaan antara pemimpin dengan bawahannya.
Selain itu juga meminta kepada pejabat, agar melakukan pengolahan sumber daya manusia, yang mana dimaksudkan adalah aparatur sipil negara (ASN).
Pasalnya pengolahan ini penting dalam menjalankan kinerjanya. Dan upaya tersebut adalah salah satu cara untuk mengembangkan eksibilitas dalam kelangsungan program sejumlah kegiatan.
Ia menambahkan dalam pembuatan program anggaran untuk 2019, pejabat daerah harus benar-benar dipersiapkan secara baik, benar dan tepat sasaran.
Namun untuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan juga meminta untuk maksimal dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
Dan itu akan dimulai dari tanggal 5 -12 februari 2018 yang berguna mengakomodir aspirasi masyrakat untuk program pembangunan 2019.
Pasalnya dalam peningkatan jumlah penduduk juga harus diimbangi dengan penambahan jumlah sekolah. Dan pada daerah setempat masih terbilang kurang.
Dikarenakan pada setiap kelas, normalnya menampung 30 siswa, terapi kenyataannya lebih dari batas kuota yang ada.
Dengan adanya masalah tersebut tentu saja Pemkab Bekasi bersama Dinas Pendidikan maupun Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan membangun 700 sekolah.
Lanjut Bupati menjelaskan dalam upaya ini memiliki artian dimana penyerapan anggaran pada 2018 harus berjalan 100 persen.
Sedangkan untuk prmbangunan sekolah memang harus dilakukan agar anak didik mendapatkan pendidikan yang layak dan nyaman saat menerima mata pelajaran dari gurunya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018