Karawang (Antara Megapolitan) - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kesulitan merealisasikan program kartu tani yang digulirkan pemerintah pusat sebagai solusi pengganti sistem subsidi pupuk.
"Sejumlah kendala banyak ditemukan dalam merealisasikan program kartu tani itu," kata Kepala Seksi Informasi Teknologi Dinas Pertanian setempat Eka Putri, di Karawang, Rabu.
Di antara kendala itu ialah tidak adanya anggaran dinas untuk melakukan sosialisasi kartu tani, padahal sosialisasi perlu dioptimalkan agar tidak ada lagi petani yang meragukan program kartu tani tersebut.
Antisipasinya, Eka mengaku mengandalkan petugas penyuluh lapangan (PPL) pertani untuk melakukan sosialisasi seputar program kartu tani.
Minimnya aturan tentang kartu tani juga menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Selama ini, ketentuannya hanya mengandalkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis verifikasi serta validasi kartu tani.
"Banyak juga petani yang tidak mau memberikan persyaratan saat dilakukan verifikasi, seperti tidak mau memberikan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)," kata dia.
Bukan hanya itu, problem lain di lapangan masih banyak petani juga yang tidak memiliki e-KTP, sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi.
Bahkan ada juga petani yang beranggapan kalau program kartu tani tersebut tidak penting.
Rencananya kartu tani tersebut akan diaktifkan pelaksanaannya pada 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Sejumlah kendala banyak ditemukan dalam merealisasikan program kartu tani itu," kata Kepala Seksi Informasi Teknologi Dinas Pertanian setempat Eka Putri, di Karawang, Rabu.
Di antara kendala itu ialah tidak adanya anggaran dinas untuk melakukan sosialisasi kartu tani, padahal sosialisasi perlu dioptimalkan agar tidak ada lagi petani yang meragukan program kartu tani tersebut.
Antisipasinya, Eka mengaku mengandalkan petugas penyuluh lapangan (PPL) pertani untuk melakukan sosialisasi seputar program kartu tani.
Minimnya aturan tentang kartu tani juga menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Selama ini, ketentuannya hanya mengandalkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis verifikasi serta validasi kartu tani.
"Banyak juga petani yang tidak mau memberikan persyaratan saat dilakukan verifikasi, seperti tidak mau memberikan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)," kata dia.
Bukan hanya itu, problem lain di lapangan masih banyak petani juga yang tidak memiliki e-KTP, sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi.
Bahkan ada juga petani yang beranggapan kalau program kartu tani tersebut tidak penting.
Rencananya kartu tani tersebut akan diaktifkan pelaksanaannya pada 2018.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017