Bekasi, 4/12 (Antara) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sekitar 60.000 warga setempat belum terekam Kartu Tanda Penduduk elektornik (e-KTP) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2018.
"Saat ini warga yang belum terekam e-KTP tersebut karena masih dalam tahap verifikasi berdasarkan Data Konsolidasi Data Bersih (DKDB) dari Kementerian Dalam Negeri," kata Sekretaris Disdukcasip Kota Bekasi, Jamus, di Bekasi, Senin.
Dia mengatakan, sebagian data yang telah terverifikasi langsung dilakukan upaya `penjemputan bola` dengan melakukan perekaman langsung ke wilayah warga bersangkutan mengingat tenggat waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi semakin dekat.
"Apalagi, data tersebut merupakan acuan KPU membuat daftar Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)," katanya.
Menurut Jamus, upaya penjemputan bola itu kurang berjalan maksimal, sebab mayoritas warganya tidak berada di tempat.
"Kalau stok blangko e-KTP-nya ada. Tapi orangnya yang mau merekam KTP yang belum ada," katanya.
Untuk itu, kata Jamus, pihaknya meminta agar pihak kelurahan membantu memfasilitasi perekaman e-KTP agar target percepatan perekaman e-KTP berjalan optimal.
"Kami pun minta bantuan agar warga yang belum merekam dikumpulkan jadi satu, kapan waktunya bisa disesuaikan nanti pihak kami yang datang," katanya.
Jamus mengemukakan operator yang disiagakan pihaknya di masing-masing kelurahan belum bekerja optimal mengumpulkan data perekaman, sebab warga yang datang minim.
Secara terpisah, Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin mengatakan bagi warga di atas usia 17 tahun wajib memiliki e-KTP sebagai syarat pemilih Pilkada sebelum penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) pada Februari 2018.
"Idealnya sebelum penetapan DPS smua sudah punya e-KTP, minimal sudah perekaman," katanya.
Menurut dia, penduduk Kota Bekasi saat ini sekitar 2,6 juta jiwa, dari jumlah tersebut diketahui jumlah wajib e-KTP di Kota Bekasi mencapai 1,7 juta jiwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Saat ini warga yang belum terekam e-KTP tersebut karena masih dalam tahap verifikasi berdasarkan Data Konsolidasi Data Bersih (DKDB) dari Kementerian Dalam Negeri," kata Sekretaris Disdukcasip Kota Bekasi, Jamus, di Bekasi, Senin.
Dia mengatakan, sebagian data yang telah terverifikasi langsung dilakukan upaya `penjemputan bola` dengan melakukan perekaman langsung ke wilayah warga bersangkutan mengingat tenggat waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi semakin dekat.
"Apalagi, data tersebut merupakan acuan KPU membuat daftar Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)," katanya.
Menurut Jamus, upaya penjemputan bola itu kurang berjalan maksimal, sebab mayoritas warganya tidak berada di tempat.
"Kalau stok blangko e-KTP-nya ada. Tapi orangnya yang mau merekam KTP yang belum ada," katanya.
Untuk itu, kata Jamus, pihaknya meminta agar pihak kelurahan membantu memfasilitasi perekaman e-KTP agar target percepatan perekaman e-KTP berjalan optimal.
"Kami pun minta bantuan agar warga yang belum merekam dikumpulkan jadi satu, kapan waktunya bisa disesuaikan nanti pihak kami yang datang," katanya.
Jamus mengemukakan operator yang disiagakan pihaknya di masing-masing kelurahan belum bekerja optimal mengumpulkan data perekaman, sebab warga yang datang minim.
Secara terpisah, Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin mengatakan bagi warga di atas usia 17 tahun wajib memiliki e-KTP sebagai syarat pemilih Pilkada sebelum penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) pada Februari 2018.
"Idealnya sebelum penetapan DPS smua sudah punya e-KTP, minimal sudah perekaman," katanya.
Menurut dia, penduduk Kota Bekasi saat ini sekitar 2,6 juta jiwa, dari jumlah tersebut diketahui jumlah wajib e-KTP di Kota Bekasi mencapai 1,7 juta jiwa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017