Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo menilai prilaku elite politik selama ini telah mempertontonkan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Siswono dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Rabu.
Siswono yang memaparkan Orasi Kebangsaan dengan tema `Urgensi Mempertinggi Peradaban Politik Indonesia` menjelaskan tontonan drama di masyarakat ini sangat memprihatinkan karena tidak terdapat keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.
"Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk di masyarakat," katanya.
Calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 ini mengatakan di era kemudahan informasi saat ini ucapan tindakan perilaku para elit politik memiliki dimensi kependidikan yang sangat tinggi.
Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.
Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian alasan karena sakit dan terakhir berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan alasan gagar otak.
Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto.
"Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat," jelas Siswono.
Menurut Siswono praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.
Mantan Ketua Umum HKTI ini juga mengatakan dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan, dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Hal tersebut dikatakan Siswono dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Rabu.
Siswono yang memaparkan Orasi Kebangsaan dengan tema `Urgensi Mempertinggi Peradaban Politik Indonesia` menjelaskan tontonan drama di masyarakat ini sangat memprihatinkan karena tidak terdapat keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.
"Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk di masyarakat," katanya.
Calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 ini mengatakan di era kemudahan informasi saat ini ucapan tindakan perilaku para elit politik memiliki dimensi kependidikan yang sangat tinggi.
Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.
Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian alasan karena sakit dan terakhir berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan alasan gagar otak.
Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto.
"Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat," jelas Siswono.
Menurut Siswono praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.
Mantan Ketua Umum HKTI ini juga mengatakan dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan, dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017