Bekasi (Antara Megapolitan) - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani mengubah strategi bisnis dengan menyasar segmentasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan target alokasi pembiayaan mencapai 80 persen.
"UMKM jadi prioritas kami ke depan karena potensinya masih sangat besar," kata Direktur Utama BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko di Bekasi, Rabu.
Ia mengatakan bahwa portofolio pembiayaan UMKM per Oktober 2017 sudah mencapai 40 persen dari total pembiayaan Rp140 miliar.
Hal itu dikatakan Cahyo usai penandatanganan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi di Kantor BPRS Artha Madani, Rabu.
Perubahan strategi bisnis, kata Cahyo, diputuskan pertengahan 2017 setelah perusahaan yang berkantor pusat di Kota Bekasi itu lebih mendahulukan pembiayaan bagi nasabah yang memiliki pendapatan tetap, seperti karyawan dan aparatur sipil negara (ASN).
Namun, setelah melakukan evaluasi dan riset pasar, kata dia, masih banyak pelaku UMKM di Bekasi yang belum mendapatkan akses permodalan dari perbankan.
"Ini jadi peluang bagi kami untuk tumbuh berkelanjutan," katanya.
Pembiayaan UMKM juga jadi bentuk dukungan BPRS Artha Madani untuk menumbuhkan perekonomian lokal yang bersifat produktif sehingga bisa menimbulkan efek berganda pada sektor lainnya.
"Selain itu, sampai saat ini tidak ada bank yang benar-benar mendominasi segmen UMKM. Kalau segmen konsumer, seperti karyawan dan ASN, sudah banyak yang mengambil," katanya.
Seiring dengan perubahan strategi bisnis ke UMKM, BPRS Artha Madani meningkatkan mitigasi risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menggandeng KPKNL Bekasi.
Nantinya, nasabah-nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dan tidak kooperatif, agunannya bakal dilelang melalui KPKNL Bekasi.
"Proses lelang ini merupakan hal baru bagi kami. Biasanya kami memproses secara internal dengan eksekusi, yakni penyerahan jaminan langsung oleh nasabah kepada bank. Dengan kerja sama ini, kami memiliki jalan keluar dal hal pelaksanaan bisnis pembiayaan," ujarnya.
Meski begitu, Cahyo mengklaim rasio pembiayaan bermasalah UMKM masih sangat kecil, di bawah 1 persen.
"Akan tetapi, kami perlu terus mengantisipasinya karena yang namanya usaha bisa naik dan turun," katanya.
Kepala KPKNL Bekasi Partolo mengapresiasi langkah BPRS Artha Madani yang menyiapkan opsi lelang agunan melalui KPKNL.
Menurut dia, langkah ini dapat membantu pemerintah dalam menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Saat ini, PNBP juga sangat diandalkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot," katanya.
Ia menambahkan bahwa KPKNL Bekasi terus meningkatkan upaya transparansi dalam melakukan lelang.
Mulai 2014, kata dia, KPKNL sudah melaksanakan lelang dengan sistem "online".
"Lelang itu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat dan terbuka untuk umum," ujar Partolo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"UMKM jadi prioritas kami ke depan karena potensinya masih sangat besar," kata Direktur Utama BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko di Bekasi, Rabu.
Ia mengatakan bahwa portofolio pembiayaan UMKM per Oktober 2017 sudah mencapai 40 persen dari total pembiayaan Rp140 miliar.
Hal itu dikatakan Cahyo usai penandatanganan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi di Kantor BPRS Artha Madani, Rabu.
Perubahan strategi bisnis, kata Cahyo, diputuskan pertengahan 2017 setelah perusahaan yang berkantor pusat di Kota Bekasi itu lebih mendahulukan pembiayaan bagi nasabah yang memiliki pendapatan tetap, seperti karyawan dan aparatur sipil negara (ASN).
Namun, setelah melakukan evaluasi dan riset pasar, kata dia, masih banyak pelaku UMKM di Bekasi yang belum mendapatkan akses permodalan dari perbankan.
"Ini jadi peluang bagi kami untuk tumbuh berkelanjutan," katanya.
Pembiayaan UMKM juga jadi bentuk dukungan BPRS Artha Madani untuk menumbuhkan perekonomian lokal yang bersifat produktif sehingga bisa menimbulkan efek berganda pada sektor lainnya.
"Selain itu, sampai saat ini tidak ada bank yang benar-benar mendominasi segmen UMKM. Kalau segmen konsumer, seperti karyawan dan ASN, sudah banyak yang mengambil," katanya.
Seiring dengan perubahan strategi bisnis ke UMKM, BPRS Artha Madani meningkatkan mitigasi risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menggandeng KPKNL Bekasi.
Nantinya, nasabah-nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dan tidak kooperatif, agunannya bakal dilelang melalui KPKNL Bekasi.
"Proses lelang ini merupakan hal baru bagi kami. Biasanya kami memproses secara internal dengan eksekusi, yakni penyerahan jaminan langsung oleh nasabah kepada bank. Dengan kerja sama ini, kami memiliki jalan keluar dal hal pelaksanaan bisnis pembiayaan," ujarnya.
Meski begitu, Cahyo mengklaim rasio pembiayaan bermasalah UMKM masih sangat kecil, di bawah 1 persen.
"Akan tetapi, kami perlu terus mengantisipasinya karena yang namanya usaha bisa naik dan turun," katanya.
Kepala KPKNL Bekasi Partolo mengapresiasi langkah BPRS Artha Madani yang menyiapkan opsi lelang agunan melalui KPKNL.
Menurut dia, langkah ini dapat membantu pemerintah dalam menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Saat ini, PNBP juga sangat diandalkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot," katanya.
Ia menambahkan bahwa KPKNL Bekasi terus meningkatkan upaya transparansi dalam melakukan lelang.
Mulai 2014, kata dia, KPKNL sudah melaksanakan lelang dengan sistem "online".
"Lelang itu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat dan terbuka untuk umum," ujar Partolo.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017