Peneliti IPB : E-Government Sudah Bisa Dilakukan di Bogor

Bogor, (Antara Megapolitan) - E-Government Indonesia berdasarkan survey United Nations (UN)-2014 berada pada peringkat 106 dari 193 negara. 

Hal ini menunjukkan perlunya analisis pelayanan publik online terutama web 2.0 dan sosial media serta tingkat kesiapan masyarakat dalam menggunakan e-Government.

Sejumlah pakar dari Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan penelitian dalam rangka untuk menguraikan local e-government Indonesia yaitu penerapan e-Government pada tingkat kecamatan di Indonesia.

Selanjutnya karakteristik penggunaan teknologi informasi masyarakat Bogor dan pengembangan prototipe local e-government. Mereka adalah Yani Nurhadryani, Irman Hermadi, Dean Apriana Ramadhan, Muhammad Abrar Istiadi, Hendrik, Yudha Suryo Hutomo Adi dan Fitri Juariah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi local e-government masih tergolong rendah, hanya 15 persen instansi yang memiliki website dari 375 sample kecamatan. 

Fungsi website masih pada tahap awal yaitu cataloging, sedangkan tahap transaction, vertical and horizontal integration system sangat terbatas. Sementara karakteristik masyarakat Bogor sudah menjadikan internet sebagai sumber informasi utama. Ada 77 persen pengguna HP Smartphone dan 80 persen mengakses internet setiap hari melalui HP.

Aktivitas yang sering dilakukan berturut-turut yaitu mengakses media sosial browsing, download dan email. Tingkat pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masyarakat Bogor sudah tergolong baik, namun demikian masih terdapat perbedaan tingkat kemampuan literasi TIK yang signifikan di dalam kelompok masyarakat Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bogor sudah siap mengimplementasikan e-government. Prototipe local e-government yang dibuat berfungsi untuk melakukan proses pelayanan secara online yaitu masyarakat dapat mengisi formulir, mengunggah berkas, mendapat notifikasi melalui email. Kecamatan mampu mengelola transaksi pelayanan publik lebih efisien, efektif dan transparan.(IR/NM)